Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘PUBLIC SPERE’

Oleh Jafar Fakhrurozi

Kasus pernikahan singkat Bupati Garut, Aceng Fikri dengan Fani Oktora seorang remaja berusia 18 tahun menjadi pusat perhatian masyarakat dalam berapa bulan terakhir. Perhatian publik tersebut menjadi tanda telah dimulainya suatu proses apa yang disebut Jurgen Habermas sebagai public sphere. Di mana telah terbangun ruang diskursif yang massif di tengah masyarakat. Mengacu pada konsep Habermas, public sphere ini memimpikan suatu kondisi atau suatu dunia (ruang) di mana terjadi suatu komunikasi yang bebas dari dominasi, di dalam masyarakat yang muncul di dalam wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Dalam hal ini, public sphere diawali oleh media massa.

Di era reformasi, kebebasan pers dijamin sehingga media massa menjadi ruang publik

yang memungkinkan terbangunnya opini publik. Persoalan yang kemudian harus diperhatikan adalah bagaimana menumbuhkan public sphere di media massa yang bersih dari kepentingan, tak terkecuali bagi pengusaha media. Kita tahu bahwa pemilik media massa kita sebagian adalah politisi atau pemimpin partai politik. Terlebih dalam kasus Aceng yang sarat muatan politik.

Persoalan pernikahan-perceraian adalah sebuah persoalan yang berada dalam ruang privat, namun dalam kasus Aceng, posisinya kemudian bergeser menjadi persoalan publik setelah media memberitakan  secara besar-besaran. Media massa perlu mengangkat ini karena memenuhi dua fungsi media massa yakni fungsi jurnalistik yang tercermin dalam aspek kemenarikan topik dan fungsi sosial media sebagai kontrol kekuasaan.

Aceng Fikri, adalah warga privat yang menjabat sebagai bupati yang notabene merupakan jabatan publik, tindak tanduknya tentu diperhatikan dan dikontrol publik. Jabatan publik ini dapat meniadakan hak-hak privat seseorang mengacu pada kewajibannya sebagai penguasa yang digaji negara. Apa yang ia lakukan, diutamakan untuk kepentingan publik. Terlebih, penguasa tersebut telah memproklamasikan posisi dirinya pada saat kampanye sebelum ia terpilih. Ia memfigurkan dirinya sebagai milik publik. Lewat janji-janji kerakyatan, secara sadar, ia meniadakan hak dan ruang privatnya sendiri. Maka ketika kemudian muncul kasus privatnya diangkat ke publik, maka ia harus menerimanya. Ia pun harus rela ketika kasusnya kemudian menjadi public sphere yang masif. Berbagai diskursus muncul di tengah masyarakat, mulai dari diskursus keagaamaan, HAM, dan politik. Public sphere ini kemudian berujung dengan vonis pemakzulan oleh DPRD terhadap Aceng Fikri sebagai bupati Kabupaten Garut.

Tidak ada yang menduga barangkali, kalau isu privat ini kemudian dapat menjatuhkan Aceng sebagai Bupati. Termasuk media massa sekalipun, sebagai pencetus public sphere ini. Pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan adalah, apakah media massa telah melakukan public sphere yang berujung dengan eksekusi politik seperti pemakzulan?

 

Berbagai Diskursif

 

Sebelum keputusan pemakzulan oleh DPRD Garut, berkembang berbagai diskursus mengenai kasus Aceng. Dalam pemberitaan media massa, berbagai kelompok massa berunjuk rasa meminta Aceng mundur dari Bupati. Wacana yang mereka hadirkan adalah bahwa Aceng telah merendahkan martabat perempuan dan membuat malu warga Garut. Dalam kesempatan lain, ratusan massa yang mengatasnamakan pendukung Aceng Fikri juga berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk “Nikah siri itu halal, yang haram adalah zina.” Dari dua kelompok tersebut, terlihat suatu diskursus yang sehat di tengah ruang publik. Dalam diskursus tersebut, isu agama menjadi poin utama. Para pendukung Aceng, mencoba menawarkan dan memperkuat hukum nikah siri menurut agama Islam yang selama ini masih simpang siur di mata masyarakat awam. Bagi mereka, Aceng tidak bersalah menikahi Fany secara Siri. Mereka bahkan menyandingkannya dengan wacana Zina. Secara eksplisit, pernyataan di atas bermakna “Lebih baik menikah siri daripada berzina.” Wacana tersebut mereka gulirkan dengan tujuan agar masyarakat bisa memaklumi perbuatan Aceng Fikri. Referensi agama menjadi senjata yang dapat diandalkan untuk menarik warga Garut yang mayoritas beragama Islam untuk memaklumi dan memaafkan Aceng Fikri. Sedangkan wacana yang dilontarkan oleh pihak kontra, tak memandang tentang pernikahan sirinya, akan tetapi lebih melihat bahwa tindakan Aceng yang menikahi Fany dan menceraikannya dalam waktu empat hari adalah sebuah penistaan terhadap perempuan. Tindakan itu melanggar norma sosial dan norma agama sehingga membuat malu warga Garut.

Diskursus hukum menikah siri semakin massif di masyarakat seiring dengan kasus Aceng. Menteri Agama, Suryadharma Ali lebih menanggapi dengan wacana kuasa. Suryadharma Ali membenarkan menikah siri. Tetapi karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) maka itu salah dan melanggar hukum.

Wacana halalnya menikah siri setidaknya ditandingi oleh wacana pelanggaran HAM.  Dan etika pejabat. Wacana tersebut menjadi dominan dan berdampak terhadap eskalasi wacana yang kian menyudutkan Aceng Fikri. Bahwa Aceng sebagai seorang Bupati dianggap telah mencederai etika seorang pejabat publik. Seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, malah lebih mementingkan urusan pribadi, terlebih urusan syahwat. Ini menjadi preseden buruk bagi warga Garut yang terkenal agamis. Wacana terakhir ini yang kemudian menyulut ekspresi kekecewaan publik Garut.

 

Pemakzulan dan Demonstrasi yang ditunggangi

Aceng Fikri tidak pernah membayangkan kalau dirinya harus jatuh akibat isu privatnya. Ia bersikukuh kalau dirinya tidak dapat dijatuhkan. Ia berpedoman pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kelompok Aceng, sadar betul kalau ia diserang melalui proses politik, sehingga mereka perlu memunculkan suatu wacana imbangan, tentang pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah. Namun, kelompok politik lain yang digawangi oleh partai politik dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Garut berdalih bahwa proses politik itu ditempuh karena adanya desakan massa. Banyaknya tuntutan dari massa yang kontra terhadap Bupati Garut itu, DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan verifikasi kebenaran pernikahan singkat bupati yang dituduh telah melanggar etika dan peraturan perundang-undangan pernikahan.

Mereka sadar, tak mungkin memakzulkan Bupati hanya karena persoalan privat. Oleh karena itu kubu politik yang menentang Aceng menggunakan alasan desakan massa sebagai wacana yang legitimate untuk melakukan rapat Paripurna. Mereka mengacu pada demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang meminta Aceng mundur. Banyaknya tuntutan dari massa yang kontra terhadap Bupati Garut itu, DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan verifikasi kebenaran pernikahan singkat bupati yang dituduh telah melanggar etika dan peraturan perundang-undangan pernikahan.

Untuk menandingi wacana prosedural yang dilontarkan kubu Aceng, DPRD sebagai institusi pemerintahan harus menunjukkan dirinya sebagai insitusi yang taat hukum, merekapun tidak serta merta menjatuhkan Aceng. Mereka menyerahkan keputusan kepada Mahkamah Agung dan sebagian anggota DPRD meyerahkan kepada Gubernur berlandaskan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara tugas serta kedudukan sebagai wakil pemerintah. Bahwa sanksi diserahkan kepada Gubernur.

Mengomentari rencana pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD, kuasa hukum Eggy Sujana menganggap bahwa putusan DPRD cacat hukum dan menyalahi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, wacana yang dibangun kubu Aceng tampaknya tak cukup kuat untuk menandingi wacana dan proses politik yang dilakukan DPRD. Alih-alih melakukan public sphere yang cerdas, kubu Aceng malah mengancam akan melakukan kerusuhan. Mereka mengingatkan, serangan yang terus-menerus dilakukan terhadap Aceng bisa membuat pendukungnya hilang kesabaran. Mereka menduga bahwa ada pihak-pihak yang menunggangi kasus ini. Mereka mengatakan bahwa massa yang melakukan demonstrasi kebanyakan dari luar Garut. Ia merasa bahwa sekarang Acenglah yang sedang dizalimi. Istilah “dizalimi” memang mendapat tempat yang besar dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden diawali oleh isu “dizalimi” oleh Megawati. SBY pun dalam beberapa kesempatan setelah jadi presiden kerap menggunakan kata “dizalimi” ketika pemerintahannya sedang kacau. Sayang kasus Aceng tak lagi menjadi masalah domestik warga Garut. Kasus Aceng telah menjadi milik publik. Bahkan ketika keluarga Fani menyatakan bahwa kasusnya telah selesai pasca islah, tetap saja wacana ini bergulir. Senjata “dizalimi” yang dilontarkan Aceng pun tak lagi sakti.

Dari pemberitaan tersebut jelas, bahwa kasus perceraian ini adalah isu privat. Bila kemudian kasusnya berkembang menjadi upaya jatuh menjatuhkan kekuasaan, itu adalah hal yang berbeda, dan itulah konsekuensi dari public sphere. Tujuan dari publik sphere adalah terkikisnya dominasi kuasa. Melalui kasus Aceng ini, masyarakat terlibat membangun diskursus. Masyarakat terbuka matanya bahwa ada masalah di balik kuasa pemimpinnya. Pemakzulan hanyalah sebuah proses politik yang lahir setelah public sphere itu dilakukan. Tetapi ia bukanlah satu-satunya mekanisme public sphere. Kejujuran menurut saya penting dalam public sphere ini. Karena bila tuduhan Aceng bahwa kasusnya ditunggangi benar? Maka di sinilah letak kegagalan public sphere yang dibangun media massa

Iklan

Read Full Post »