Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘gardu’

Indonesia dalam Kontrol Gardu

Sebuah bangunan (arsitektur), dengan atau tanpa mempertimbangkan unsur estetiknya diyakini memiliki gagasan atau makna yang lebih dari sekedar fungsi fisiknya. Makna yang dihadirkan bisa jadi merupakan sebuah ideologi yang dibangun oleh kuasa secara sistematis. Bentuk pembacaan seperti ini hanya dapat dilakukan dengan pendekatan semiotika dan atau lebih luas lagi menggunakan cultural studies. Abidin Kusno, sang peneliti tata ruang telah banyak menghadirkan hasil penelitian mengenai makna-makna di balik berdirinya sebuah bangunan. Salah satu penelitian Abidin yang fenomenal adalah penelitiannya tentang makna sebuah gardu. Hasil penelitiannya dibukukan dengan judul “Penjaga memori: Gardu di Perkotaan Jawa” (2007).

Dalam buku tersebut Abidin Kusno berupaya membongkar makna-makna di balik sebuah bangunan kecil bernama gardu. Seperti buku sesudahnya “Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta PascaSuharto” (2009). Abidin Kusno menggunakan kacamata kritisnya untuk mengkaji makna-makna beserta tendensinya dari sebuah bangunan sebagai monumen yang berkelindan di tengah kehidupan masyarakat. Buku-buku Abidin berupaya membuka pengetahuan dan kesadaran akan semangat menjaga dan mengamankan diri, gotong royong, mengatur dan mengontrol, serta menjadikannya sebagai alat perjuangan.

Dalam “Penjaga memori: Gardu di Perkotaan Jawa” pembaca seolah diinterupsi bahwa sebuah bangunan yang sangat lazim seperti gardu, memiliki makna yang begitu strategis bagi dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia terutama di wilayah Jawa. Betapa sebuah gardu memiliki hubungan yang intim dengan sejarah perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam bahasa Abidin, gardu  merupakan bentuk “wicara simbolik” dari sebuah monumen yang dapat menyimpan memori kolektif dan berperan penting dalam mengekspresikan pandangan-pandangan politik dan menentukan identitas teritorial dan kolektif (Kusno, Abidin, 2007:7).

Dalam buku kecil ini, Abidin memulai dengan pembahasan gardu di era reformasi, terutama pada masa-masa kebangkitan partai Demokrasi Indonesia dengan Megawati Sukarno putri sebagai tokoh sentral di dalamnya. Di awal era reformasi, gardu atau lebih dikenal sebagai posko (pos komunikasi) secara sporadis bermunculan di berbagai penjuru perkotaan Jawa dan Sumatra. Pendirian gardu-gardu tersebut seiring dengan kondisi keamanan Indonesia yang sedang kacau. Posko-posko tersebut digunakan sebagai media untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari kekecauan. Melalui gardu, orang-orang berkumpul mengamankan lingkungan dengan berbagai cara seperti melakukan ronda malam. Bahkan masyarakat menyewa tukang pukul untuk mengawasi jalan. Situasi itu kemudian direspon oleh elit-elit politik untuk menarik perhatian publik. Terutama Megawati Sukarno Putri, ketua Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), memprakarsai pembangunan posko-posko di seluruh pelosok Indonesia. Posko-posko tersebut dalam waktu singkat jumlahnya semakin banyak. Trend ini secara tidak langsung menjadi gerakan politik Megawati dalam meraih dukungan publik. Dengan posko-posko tersebut PDIP memberikan tawaran perlindungan dan ketertiban bagi warga kota yang sedang dilanda kekacauan. Posko-posko menjadi monumen untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang segala bentuk tragedi kekerasan, kerusuhan, dan kekacauan yang terjadi yang kemungkinan akan terjadi lagi.

Dalam dinamikanya, posko kemudian difungsikan sebagai “kantor bayangan” PDIP di tengah masyarakat. Posko menjalin komunikasi yang massif dengan masyarakat (konstituen). Posko menjadi tempat distribusi bantuan dana bagi masyarakat miskin. Posko dijadikan sebagai media kampanye dan media propaganda PDIP. Posko menjadi simpul yang bisa menghadirkan dan menggerakkan massa dan sebagai perlambang kekuatan (2007:14). Berseraknya posko di mana-mana oleh Abidin juga dimaknai sebagai representasi sifat “kegelandangan” PDIP setelah markas besarnya di Jalan Diponegoro No.58  dirusak dalam tragedi penyerangan 27 Juli 1996. Kegelandangan tersebut menjadi ancaman nyata bagi pemerintah maupun pihak politik lain, sehingga Gubernur Jakarta menghimbau agar posko-posko tersebut dibubarkan dengan alasan mengotori wajah ibu kota.

Selain tendensi politiknya, posko menjadi momentum mengingat memori kolektif publik akan masa lalu. Melalui gambar Sukarno lengkap dengan podiumnya, seolah membangkitkan kenangan sejarah tentang seorang pemimpin besar yang dekat dan dipuja rakyat. Dengan cara itu masyarakat didekatkan kembali dengan figur historis Sukarno dengan berbagai ide dan cita-cita luhurnya sehingga masyarakat akan menyambungkannya dengan kondisi objektif yang dialami oleh Megawati.

Selain melalui gambar podium Sukarno, beberapa posko mengambil bentuk atap pendhopo. Bentuk ini menurut Abidin adalah manifestasi dari konsep “klasik” Jawa tentang kuasa dan otoritas Jawa. Pendhopo menjadi simbol perlindungan, kekuasaan, dan keamanan. Artinya lewat posko yang bergaya pendhopo, Megawati mendapatkan percikkan makna yang menguntungkan.

Tidak jauh beda dengan posko Megawati, di era Suharto (orde baru), posko-posko juga didirikan dengan maksud-maksud yang khusus. Gardu di jaman orde baru lebih dikenal dengan pos hansip (pos pertahanan sipil) dan pos komando. Pos hansip ini merupakan sebuah tranformasi sosial dari posko. Posko di era Suharto mengandung konteks pertempuran di medan perang. Posko dibangun di daerah-daerah operasi militer di daerah-daerah konflik. Posko tersebut dibangun untuk mengendalikan aspek-aspek kehidupan sosial dan politik di lapangan demi menjamin ketertiban dan keamanan terutama untuk mengikis habis komunisme. Misalnya dibangunnya posko taktis dalam program ABRI masuk desa, menunjukkan sebuah upaya penguasa dalam mengontrol dan mengamankan wilayah-wilayah berbahaya di daerah. Seiring waktu, yakni memasuki tahun 1980, Suharto melakukan transformasi posko militer ke bentuk pos hansip. Hal itu dilakukan mengingat wilayah-wilayah desa yang dianggap berbahaya telah dibersihkan. Kini yang harus ditata adalah lingkungan perkotaan. Pos hansip dibangun di tengah masyarakat. Dari namanya, pos ini seolah-olah dimiliki oleh warga sipil. Pelibatan warga sipil dalam mengamankan lingkungan perkotaan ini menjadi lebih efektif dan aman bagi Suharto. Proses transformasi ini kemudian menjadi awal bagi terciptanya politik ruang Suharto. Program-program pembangunan kota yang kapitalistik digulirkan. Politik ruang tersebut kemudian membawa Suharto pada citra yang baik di mata rakyat. Bahkan dapat menggantikan posisi Bung Karno di hadapan rakyat.

Pada Bab III, Abidin mencoba menelusuri sejarah gardu pada dua abad ke belakang. Di era kolonialisme gardu mereorganisasi ruang kota dan desa. Meminjam penelitian Joshua Barker, gardu menjadi media yang menghubungkan antara strategi pengawasan negara dan komunitas lokal dalam menentukan kategori masyarakat sebagai orang asing, penjahat atau orang dalam. Gardu di masa kolonialisme ini adalah bentuk lain dari gardu di masa kerajaan. Bila pada masa kerajaan Gardu atau gerbang keraton lebih dimaknai sebagai kekuasaan raja, gardu di masa kolonialisme gardu menjadi representasi politik tata ruang kolonial yang berusaha melibatkan kekuasaan, kewilayahan dan identitas. Di era penjajahan Belanda, terutama setelah dibangun jalan raya pos besar (postweg) untuk menghubungkan keresidenan-keresidenan di pulau Jawa, gardu didirikan di sepanjang jalan dengan tujuan menjaga jalan agar aman dari setiap pengacau. Uniknya, bentuk gardu dibangun menyerupai pendhopo. Hal ini dilakukan agar fungsi semantis pendhopo Jawa tetap digunakan untuk mengamankan jalanan akan tetapi dilakukan dengan mekanisme komersial.

Pada masa kolonial juga dilakukan sistematisasi komunitas pedesaan. Komunitas pedesaan ditandai dengan batas-batas kewilayahan dengan gardu sebagai batas demarkasinya. Bentuk ini disebut komunitas tergerbang (gated communities). Dengan adanya demarkasi tersebut, munculah apa yang dinamakan orang asing, tamu, atau orang dalam.

Selain mengaitkan dengan sejarah kolonial, Abidin juga mengaitkan gardu dengan kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Gardu (wacht) sangat akrab dengan dinamika masyarakat Tionghoa terutama pada masa kolonial. Dalam catatan sejarah, Etnis Tionghoa sering terkena dampak kekacauan sosial dan sasaran tembak kekerasan sejak jaman kolonial sampai sekarang. Pengalaman demi pengalaman buruk itu kemudian membawa kesadaran bagi etnis Tionghoa dalam upaya menjaga dan mengamankan diri dari segala serangan. Gardu merupakan tempat yang paling strategis bagi etnis Tionghoa bersandar bila kondisi sedang kacau. Gardu-gardu bercorak Cina seperti betengan atau phangsia dibangun untuk melindungi warga Tionghoa, walaupun efeknya juga terasa bagi warga pribumi. Atas dasar pengalaman sejarah itulah gardu Tionghoa dapat dikatakan memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan gardu di Indonesia.

Pada Bab terakhir, Abidin Kusno mengulas gardu pada masa Jepang dan kekinian. Di jaman kolonial Jepang, gardu menjadi sebuah institusi yang lebih jelas dan tegas fungsinya. Gardu menjadi wahana pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas kekuasaan. Masyarakat dalam hal ini dilibatkan secara partisipatif dalam meningkatkan kemampuan dan rasa nasionalisme rakyat agar dapat merdeka dari imperialisme Barat. Di gardu, selain untuk pengamanan, masyarakat berlatih baris berbaris, belajar, dan lain-lain. Melalui gardu dan sistem tonarigumi, Jepang mengharapkan ketertiban sosial sekaligus loyalitas masyarakat terhadap negara lebih kuat.

Beragam makna tentang gardu digali oleh Abidin dari masa ke masa. Betapa gardu yang kita kenal hanya sebagai tempat bersenda gurau ternyata memiliki makna dan peran yang besar bagi perkembangan masyarakat Iindonesia. Kini ketika gardu memiliki makna dan persepsi yang beragam di mata masyarakat, namun keberadaannya tetap mampu menyimpan memori kolektif masa lalu dan membuka ruang bagi harapan-harapan masa depan yang lebih baik. (Jafar Fakhrurozi)Gambar

Data Buku

Judul buku : Penjaga Memori: Gardu di perkotaan Jawa

Penulis : Abidin Kusno
Penerbit : Ombak, Jogjakarta
Tahun terbit : 2007
Tebal : xv+154 halaman

Iklan

Read Full Post »