Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Opini’ Category

Sebagai bentuk kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak dasar anak khususnya atas pendidikan. Pemerintah Indonesia, telah melakukan upaya pemberdayaan baik secara konstitusional maupun institusional. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia (kovenan, konvensi, dan perjanjian yang terkait) antara lain, dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden. Pemberdayaan secara institusional, dilakukan dengan pembentukan sejumlah lembaga atau komite yang berada dalam kewenangan negara maupun lembaga swadaya masyarakat.
Namun, dalam realitasnya upaya itu belumlah dibuktikan dengan hasil memuaskan. Yang sangat terang adalah dalam hal pemenuhan hak pendidikan, untuk masyarakat terutama anak-anak usia sekolah. Di mana, aturan-aturan yang dibuat jauh dari realisasi.
Untuk membuktikannya mari kita tengok secara permukaan, di mana masih tumpah ruahnya anak-anak jalanan (anjal) di sepanjang jalan terutama di kota-kota besar. Di Kota Bandung saja, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung, 2006, jumlah anjal di Kota Bandung 4.000 orang. Pada akhir 2007, menjadi 6.000 orang. Dan di akhir 2008 diperkirakan meningkat menjadi 8.000 orang, seiring dengan arus mobilisasi wisatawan dari luar kota, terutama pendatang mingguan dari Kota Jakarta yang semakin tinggi. Angka-angka tersebut, menunjukkan belum terpenuhinya hak-hak anak untuk mengenyam hidup layak.

Nasib Anak Jalanan

Nasib Anak Jalanan

Kemudian, fakta membuktikan bahwa keberadaan anak-anak jalanan itu menjadi ruang eksploitatif bagi preman. Bahkan, banyak kasus perdagangan anak yang menimpa anjal. Selain itu, keberadaan mereka juga cenderung akrab dengan tindak kriminal, mereka juga rentan terkena virus narkoba, free sex, dan penyakit moral lainnya yang menghancurkan masa depan anak bangsa. Tentunya, kita mesti prihatin akan kondisi generasi penerus bangsa tersebut, di tengah sistem kehidupan yang semakin global ini, apa jadinya bila sebagian besar anak-anak Indonesia tidak sekolah dan terus-terusan hidup di jalan?
Tentang pemberdayaan konstitusional itu, pemerintah membuat berbagai aturan, seperti yang tertuang dalam salah satu komponen institusional HAM di Indonesia, yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mencantumkan hak anak di antaranya pada pasal 60 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 dan 65.
Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang hak anak atas pendidikan dan perkembangan diri. Sekarang, mahalnya biaya sekolah menjadi kendala bagi keluarga miskin, terutama bagi anak-anak jalanan untuk mendapatkan hak itu. Kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan, semestinya menjadi target optimal bagi anak jalanan. Mahalnya biaya sekolah menyebabkan tingginya angka putus sekolah, mereka yang putus sekolah biasanya bergabung menjadi penghuni jalanan. Kehidupan jalan itu memberikan peluang terjadinya eksploitasi, pelecehan, narkoba, dan kriminalitas seperti yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut.
Lebih khusus lagi, pemerintah membuat UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam pasal 53 ayat (1), “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak telantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.”
Beberapa tahun terakhir, pemerintah banyak melahirkan kebijakan pemberian bantuan langsung pada masyarakat seperti BOS, BLT, BKM, atau bantuan instan lainnya. Kebijakan itu banyak diwarnai kritik lantaran pada praktiknya, bantuan itu tidaklah begitu solutif di tengah laju ekonomi yang kian tidak stabil. Yang timbul hanyalah pragmatisme serta kemalasan pada masyarakat. Lihat kasus kematian 21 orang di Pasuruan kemarin akibat berebut zakat, atau kasus-kasus lain yang menunjukkan kisruh warga berebut BLT. Persoalan mendasarnya memang kemiskinan, tetapi kemiskinan itu telah diapresiasi pemerintah sebagai objek eksperimentasi kebijakan yang tidak solutif dan membiasakan masyarakat berbudaya meminta-minta.
Selain itu, kebijakan bantuan sosial itu dianggap cukup politis, apalagi menjelang Pemilu 2009. Yang mesti dipahami masyarakat adalah konstitusi kita telah mengatur semuanya. Jadi, dalam konteks pemberdayaan konstitusional ini, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya yang belum terpenuhi, untuk kemudian terus mendorong pemerintah merealisasikannya.
Tentang pemberdayaan institusional, pemerintah menugaskan pada departemen dan Dinas Sosial untuk mengurusi masalah anjal. Pemberdayaan ini dimaksudkan, untuk mengoptimalisasikan peran dan fungsi institusi atau lembaga sosial dan pendidikan yang ada di lingkungan pemerintah. Selama ini, kinerja lembaga pemerintah tidak mampu memberikan fungsi servis yang baik, malah masih saja digelayuti KKN dan praktik-praktik buruk lainnya, yang menodai kepercayaan masyarakat. Untuk itu, setiap lembaga mesti meningkatkan fungsi kinerja dan pelayanan dengan baik. Ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat kapasitas pegawai di jajaran dinas serta mereformasi birokrasi untuk lebih memudahkan dan mendekatkan pada masyarakat.
Selain itu, mengatasi masalah anjal bisa juga dilakukan dengan pemberdayaan sosial, yakni bagaimana persoalan anak jalanan ini menjadi perhatian sosial, terutama konglomerasi untuk lebih melakukan solidaritas sosial. Pemberdayaan sosial ini bisa dilakukan melalui bantuan sosial dan pendidikan. Selain menggalakkan beasiswa bagi anak jalanan, peran sosial ini dibutuhkan untuk lebih memerhatikan pendidikan anjal.
Khusus untuk anak jalanan ini, menurut Ishaq (2000), bisa menerapkan pendidikan luar sekolah, misalnya, dengan melakukan proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam wadah “rumah singgah” dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), yaitu dengan melayani anak jalanan di rumah singgah, sedangkan anak rentan ke jalan, dan orang dewasa dilayani dalam wadah PKBM.
Rumah singgah dan PKBM itu dipadukan dengan-sekaligus menerapkan-pendekatan kelompok dan CBE (Community Based Education, pendidikan berbasis masyarakat) serta strategi pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Program pendidikan itu dapat berupa Kejar Usaha, Kejar Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP), bimbingan belajar, Diktagama (pendidikan watak dan dialog keagamaan), Latorma (pelatihan olah raga dan bermain), Sinata (sinauwisata), Lasentif (pelatihan seni dan kreativitas), Kelompok Bermain, Kampanye KHA (Konvensi Hak Anak-anak), FBR (forum berbagi rasa), dan pelatihan Taruna Mandiri (M. Ishaq, 2000 : 371).
Patut disyukuri, banyak orang atau LSM yang concern dalam mengelola anak jalanan, mereka juga membangun pendidikan-pendidikan alternatif bagi anak jalanan. Setelah pemerintah berjanji akan merealisasikan anggaran 20% untuk sektor pendidikan di 2009, kiranya alokasi untuk pemberdayaan anjal bisa ditingkatkan.
Memang, menyelesaikan masalah anjal bukanlah pekerjaan yang mudah. Masalah anjal adalah turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat fundamental seperti kemiskinan dan pengangguran. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Anak-anak adalah potret masa depan Indonesia. Maka, tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan. (Jafar Fakhrurozi, tulisan ini pernah dipublikasikan di PIkiran Rakyat, 26 September 2008)

Read Full Post »

Saritem dan Spirit Rendra

Gonjang-ganjing nasib para pekerja seks komersial pascapenutupan kompleks prostitusi Saritem tidak gampang reda. Secara kasatmata, penutupan itu adalah langkah solutif, tetapi justru berdampak pada bertambahnya pengangguran di Kota Kembang.

Hal ini tentu akan menjadi masalah besar bagi Pemerintah Kota Bandung. Para perempuan Saritem sudah akrab dengan pelacuran. Bagi mereka lahan kerja yang paling realistis adalah tubuh. Tubuh adalah alat produksi yang paling aman, tak terjamah otoritas kekuasaan, atau tak mudah dimiliki oleh para pemodal sebagaimana praktik kapitalisme. Kisah kehidupan mereka memang sudah akrab di telinga kita. Seluruh penjuru nusantara tak pernah luput dari cerita prostitusi.

Spanduk bernada sindiran warga Saritem terhadap aksi penutupan lokalisasi

Spanduk bernada sindiran warga Saritem terhadap aksi penutupan lokalisasi

Penutupan itu menuai badai kritik. Beragam kritik yang muncul bernada serupa, yakni persoalan lahan kerja yang tak bisa disiapkan pemerintah. Bagi para penulis, penikmat, dan pemerhati sastra, kita mengenal salah satu sajak karya WS Rendra yang berjudul Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta yang ditulis akhir tahun 1960-an. Dengan semangat keprihatinan akan nasib para pelacur, Rendra melakukan kritik keras kepada para politisi, pegawai negeri, pejabat, dan jajaran penguasa.

Intrik politik dia selipkan dalam jiwa-jiwa perempuan. Dalam konteks Saritem, sajak itu sangat aktual dan faktual. Bagi para penghuni Saritem, sajak itu menjadi spirit untuk tetap tegar, bahkan untuk melakukan perlawanan. Bagi pemerintah, sajak itu tentu menjadi kritik dan perlawanan.

Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta berkisah tentang nasib para pelacur yang mendapat stigma dan diposisikan dalam kelas sosial yang paling rendah. Mereka dihina, dilecehkan, dan diperlakukan sedemikian rupa, seperti pada salah satu bait sajaknya: Pelacur-pelacur Kota Jakarta/dari klas tinggi dan klas rendah/telah diganyang/telah diharu biru/mereka kecut/keder/terhina dan tersipu-sipu.

Rendra memberi sikap prihatin akan nasib para pelacur karena bagaimanapun juga tidaklah adil merendahkan derajat manusia walaupun ia seorang pelacur. Menurut Rendra, para pelacur itu keder, tidak berdaya, dan bingung akan nasibnya. Mereka dihadapkan pada kondisi ekonomi yang serba sulit. Apalagi, sejak dulu perempuan di Indonesia punya masa lalu yang suram pada masa jugun ianfu.

Maka, dalam kondisi ketidakberdayaan itu, Rendra berpesan agar para pelacur tidak merasa putus asa dan tidak merelakan dirinya menjadi korban bulan-bulanan lelaki hidung belang. Tampak dalam bait berikutnya: Sesalkan mana yang mesti kau sesalkan/tapi jangan kau kelewat putus asa/dan kaurelakan dirimu dibikin korban.

Nasib para perempuan penghibur memang demikian adanya. Stempel “nista” terpampang kuat di keningnya. Dalam sajak Dewa Telah Mati karya Subagyo Sastrowardoyo, para pelacur dijadikan analogi sebuah dunia yang carut-marut. Bumi ini perempuan jalang/yang menarik laki-laki jantan/dan pertapa ke rawa-rawa ini. Dalam hal ini, perempuan jalang sudah mendapat stigma. Mereka hidup hanya untuk merusak kehidupan yang lainnya.

Akan tetapi, WS Rendra sebagai seorang seniman yang dekat dengan kaum marjinal tetap memberi spirit kepada para pelacur untuk bangkit dari ketertindasannya. Ini terlihat dalam bait-bait berikutnya: Wahai pelacur-pelacur Kota Jakarta/sekarang bangkitlah/ sanggul kembali rambutmu/kerna setelah menyesal/datanglah kini giliranmu/bukan untuk membela diri melulu/tapi untuk lancarkan serangan…, atau pada dua bait berikutnya ada nama Sarinah dan Dasima yang mewakili kaum perempuan.

Rendra dengan bahasa yang satir mengemukakan perlawanan Sarinah sebagai tokoh perempuan yang melawan. Seberani dan secerdas apa pun seorang Sarinah, di hadapan penguasa, mereka tetaplah pelacur. Sarinah/katakan kepada mereka/bagaimana kau dipanggil ke kantor mentri/bagaimana ia bicara panjang lebar kepadamu/tentang perjuangan nusa bangsa/dan tiba-tiba tanpa ujung pangkal/ia sebut kau inspirasi revolusi/sambil ia buka kutangmu.

Atau, pada sosok Dasima, sebagai ikon perempuan yang diceritakan dalam roman Nyai Dasima karya G Francis yang hidup pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dasima diceritakan sebagai perempuan simpanan para pejabat kolonial, termasuk gundiknya Sir Thomas Rafles dari Inggris.

Akhirnya, Dasima kabur dan menikah dengan penduduk Betawi asli. Dengan gaya yang sama, Rendra memberi semangat bagi kaum pelacur untuk bangkit melepaskan diri dari belenggu kehidupan nista, seperti halnya Dasima.

Dan kau, Dasima/kabarkan kepada rakyat/bagaimana para pemimpin revolusi/secara bergiliran memelukmu/bicara tentang kemakmuran rakyat dan api revolusi/sambil celananya basah/dan tubuhnya lemas/terkapai di sampingmu/ototnya keburu tak berdaya.

Persoalan ekonomi

Persoalan pelacuran adalah persoalan ekonomi, bukan budaya. Sedikitnya lapangan kerja yang tersedia mengakibatkan meledaknya angka pengangguran di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat semakin tidak memberi ruang bagi orang-orang miskin, khususnya perempuan yang tidak dapat mengakses pendidikan untuk berkembang menuju kesejahteraan.

Rendra menyebut beberapa faktor penyebab berkembangnya pelacuran, seperti kemiskinan, kelaparan, ijazah yang tak berguna, dan faktor swasta yang macet sehingga semakin mempersempit lapangan kerja.

Kalian tak pernah bisa bilang “tidak”/lantaran kelaparan yang menakutkan/kemiskinan yang mengekang/dan telah lama sia-sia cari kerja/ijasah sekolah tanpa guna/perusahaan-perusahaan macet/lapangan kerja tak ada….

Artinya, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi yang dialami para pelacur karena sistem yang berlaku telah menyebabkan mereka pada kondisi demikian. /Kalian adalah sebagian kaum penganggur yang mereka ciptakan/.

Maka, apa yang dilakukan pemerintah dengan menutup Saritem sebetulnya langkah yang amat sulit, seperti pada bait sajak di pembuka tulisan ini. Masa depan, pekerjaan, dan harga diri mereka yang sudah hilang harus dipikirkan.

Di akhir sajak, Rendra memberi semangat yang luar biasa dan tawaran-tawaran sikap kepada para pelacur untuk melawan, misalnya dengan cara menaikkan tarif dan mogok beraktivitas. Niscaya para lelaki hidung belang akan pusing lalu berzina dengan istri keduanya.

Sajak Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta adalah parodi yang dialamatkan kepada kaum pelacur dan pelanggan. Dengan gaya satir, Rendra berhasil mendeskripsikan perasaan yang dialami para pelacur. Dia juga mampu membangun pola pikir pembaca tentang duduk persoalan yang terjadi.

Walau sajak itu dicipta pada puluhan tahun lalu, kondisi yang menimpa para pelacur sekarang sama saja. Akar persoalannya masih sama. Sepakat atau tidak sepakat, itulah cara pandang WS Rendra. (Jafar Fakhrurozi, dimuat Kompas Jabar, 8 Juni 2007)

Read Full Post »

Kita semua patut berduka atas apa yang terjadi di Palestina. Setelah serangan teroris di Mumbai India yang menewaskan ratusan orang, kini lebih dari 400 jiwa melayang akibat serangan Israel terhadap Palestina. Sungguh akhir dan awal tahun yang menyedihkan. Betapa ironis juga, Desember lalu kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia (10 Desember). Terlebih lagi kita tahu bahwa Israel adalah karib Amerika, negara yang dianggap sangat peduli terhadap HAM.

Seorang pemuda tengah melempari tank Israel

Tank Israel

Perang Israel-Palestina bukanlah perang lokal di Timur Tengah. Keduanya ada dalam lintasan kepentingan dunia. Maka, bukan tidak mungkin kalau dunia ini akan kembali berperang, dengan ketegangan-ketegangan ideologi dan agama sudah semakin menguat dan terbuka. Sungguh sesuatu yang enggan dibayangkan. Jauh dari bayangan-bayangan kelam itu, sebenarnya umat Indonesia mesti lebih resah lagi, pasalnya perang masih menyelimuti negeri ini. Perang antarsipil, sipil vs militer, rakyat vs negara, dan perang-perang lainnya yang semakin membenamkan rakyat ke jurang keterpurukan. Lebih sial lagi, pemenang dari semua itu adalah kelompok pemodal, baik lokal maupun internasional yang tak bersandarkan pada keuntungan rakyat. Itulah sebetulnya musuh terbesar kita.

Kontribusi Indonesia

Menyikapi perang Israel-Palestina, apa yang bisa dilakukan di Indonesia? Untuk sekadar ikut mengaktifkan peran luar negeri Indonesia, terlebih Indonesia menjadi salah satu bagian dari anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan sepucuk surat untuk Sekjen PBB. Suatu upaya klise di antara beragam cara lain yang bisa ditempuh dan terbukti konkret.

Agaknya, pascakejayaan Bung karno, Indonesia dalam kancah internasional bukanlah nama yang strategis dan penting lagi. Malah sebaliknya, Indonesia hanya dianggap penting sebagai pasar besar untuk globalisasi. Salah satu kekalahan de facto yang tak bisa terbantahkan lagi. Suatu cacat bagi kemerdekaan 1945 tentunya. Yang penting untuk direnungkan adalah kasus Palestina bukanlah semata kasus agama. Ia adalah konflik politik yang juga dapat kita temukan padanannya di Indonesia. Menghentikan perang bukan dengan ikut berperang. Keterjajahan secara ekonomi bisa mengakibatkan tragedi di segala lini. Tak terkecuali tragedi kemanusiaan. Kerakusan untuk menguasai modal adalah sumber utama konflik. Maka, dalam konteks bernegara, bagaimana kita bisa memaksimalkan peran negara untuk mengatasi persoalan tersebut.

Memerangi imperialisme bukanlah dengan perang fisik, tetapi menggunakan strategi budaya yakni dengan menciptakan budaya cinta dalam negeri dan menolak untuk bergantung pada bantuan asing. Sekarang, masih dalam kemasan perang Israel-Palestina, muncul isu boikot produk Amerika dan sohib-sohibnya. Isu itu terasa seksi di saat rakyat juga menuntut pada negara untuk menasionalisasi aset-aset asing.

Namun untuk melakukan itu, tentunya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sekali lagi, strategi budaya ini mesti dijadikan platform kebijakan pemerintah untuk menekan negara-negara induk kapital agar mereka berhenti mengeksploitasi dunia. Secara tidak langsung dampaknya bisa diarahkan menghentikan perang Israel-Palestina.

Aksi anti Israel di Bandung

Aksi anti Israel di Bandung

Menengok Indonesia

Seraya ikut peduli terhadap Palestina. Tampaknya, ada yang lebih serius untuk diperhatikan. Fakta membuktikan bahwa ribuan orang meninggal di Indonesia akibat konflik politik. Setelah tragedi ’65, tak henti-hentinya kita menyaksikan tragedi kemanusiaan seperti pembantaian Tanjungpriok, Talangsari, Banyuwangi, konflik Timor Timur, konflik Aceh, penculikan dan penghilangan aktivis ’98, dan pembunuhan terhadap Munir yang notabene seorang pejuang HAM. Tak hanya sebatas itu, ratusan jiwa juga meninggal akibat kemiskinan. Korban luapan lumpur Lapindo pun masih berkaca-kaca matanya, penggusuran dan pengusiran terhadap pedagang kaki lima, konflik agraria antara petani dan pemodal, bahkan dengan pemerintah yang banyak menimbulkan korban jiwa, mahalnya biaya pendidikan, apalagi dengan disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), konflik keyakinan dan beragama serta segudang persoalan lain yang masih luput dari perhatian negara. Bukankah itu termasuk pelanggaran kemanusiaan berat di negeri ini?

Sekarang Pemilu 2009 sudah di depan mata, para elite sudah memproklamasikan keinginannya untuk berkuasa. Rakyat seperti biasanya, selalu dikorbankan. Satu hal yang patut disesalkan adalah bahwa negara lebih takut dan tunduk kepada pemodal ketimbang pada kedaulatan rakyat. Di era globalisasi ini, problem itu semakin nyata terlihat, bagaimana ketertundukan negara terhadap pemodal. Kini, rakyat harus punya sikap untuk memilih atau tidak memilih calon pemimpin di pemilu. Rakyat harus selektif memilih pemimpin. Kebutuhan kita hari ini adalah pemimpin yang lebih cinta kepada rakyat. Pemimpin yang punya visi kemandirian untuk melepaskan diri dari jeratan imperialisme. Adakah visi itu terlihat dalam sosok pemimpin-pemimpin kita hari ini?

Oleh karena itu, atas apa yang terjadi di Palestina, saya begitu curiga. Jangankan untuk maju membantu Palestina, untuk menyatakan sikap menolak ketergantungan asing saja sulit. Sungguh “malu aku jadi orang Indonesia”, begitu kalau mengingat-ingat sajak Taufiq Ismail.*** (Dimuat Pikiran Rakyat, 6 Januari 2009)

Read Full Post »

Catatan untuk Guru Besar

Para Guru Besar Berpose

Para Guru Besar Berpose

TAHUN 2009 ini, tingkat kesejahteraan guru besar akan meningkat tajam. Setelah tunjangan fungsional dan profesi, pemerintah memberikan tunjangan kehormatan bagi pofesor riset. Gaji guru besar akan meningkat empat kali lipat minimal Rp 8 juta (Kompas, 13/1). Sebuah berita yang menyenangkan tentunya untuk umat guru besar di Indonesia. Sebuah penghargaan yang pantas bagi kaum akademis yang telah susah payah belajar dan mengabdi untuk pendidikan.

Namun, setelah membaca berita tersebut, tiba-tiba saya mengingat-ingat beberapa guru besar yang saya kenali di kampus. Mengingat gelarnya itu, saya tidak dapat memercayai ketika sebagian guru besar, terlebih ia merangkap sebagai birokrat, sama sekali tidak mencerminkan bahwa ia seorang guru besar. Mereka sangat birokratis, tidak dialogis, kaku, dan cenderung feodal. Muncul kesimpulan sementara, bahwa guru besar disini seperti intelektual menara gading.

Hal itu ternyata diiyakan banyak orang. Maka, atas secuil fakta tersebut, ada beberapa catatan yang mesti dialamatkan untuk guru besar. Dalam bingkai kritis, penting bagi kita untuk meninjau peran dan kontribusi guru besar bagi kehidupan bangsa. Ini agar apa yang dipersepsikan tentang gelar guru besar tidak semata-mata silau akan rentetan gelar dan jabatan yang diemban, tetapi lebih pada peran dan kontribusinya yang besar untuk masyarakat.

Rektor ITB Djoko Santoso mengatakan, guru besar adalah ujung tombak keilmuan dan pembawa nama perguruan tinggi. Keberadaannya yang sangat minim menjadi bukti bahwa tidak semua orang bisa menjadi guru besar.

Karena itu, seorang guru besar harus benar-benar menjadi sosok vital dalam memajukan ilmu pengetahuan. Untuk itu, karena minimnya jumlah guru besar, terbuka tantangan bagi semua orang menjadi guru besar.

Oleh Kebamoto, istilah guru besar menandakan kebesaran strata, keterbedaan (antara guru dan dosen), prestasi maksimum dalam karier dosen, dan lain-lainnya tanpa mempertanyakan apa dan bentuk apa predikat keprofesoran itu sesungguhnya. Karena itu, seseorang akan bangga digelari guru besar meskipun sudah pada usia uzur, di atas 60 tahun (Guru Besar dan Doktorvater, 2004).

Atas dasar itu, predikat guru besar bukanlah sebuah gelar yang didapat dengan keberuntungan, apalagi kelicikan. Guru besar adalah sebuah kehormatan luar biasa atas usaha, peran, dan kontribusinya. Atas dasar kehebatannya itu, guru besar harus hadir di tengah-tengah kebuntuan masyarakat dalam menghadapi setiap masalah. Guru besar harus hadir di tengah kebutuhan masyarakat. Ia harus senantiasa membuka ruang-ruang transformatif secara terbuka bagi masyarakat.

Sayangnya, fakta menunjukkan sebaliknya. Sudah menjadi rahasia umum, perangai guru besar kita cenderung eksklusif, asosial, dan pelit berbagi ilmu selain di kelas atau ruang formal lainnya. Padahal, kebanyakan di antara mereka adalah lulusan-lulusan universitas Barat ternama yang terkenal egaliter dan demokratis.

Pemikiran pesanan

Fakta lain adalah bahwa guru besar kita banyak terlibat dalam proyek-proyek pemikiran dan gagasan yang dipesan oleh kelompok-kelompok pemilik modal dan kekuasaan. Mereka seolah menjadi konsultan kebijakan yang tidak prorakyat. Konsep neoliberalisasi pendidikan yang diwujudkan dengan pemberlakuan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah salah satu buah pikiran guru besar. Padahal, kebijakan tersebut menuai kontroversi dan banyak ditentang masyarakat.

Tentu saja pemandangan ini jarang kita saksikan. Ada profesor ikut turun ke jalan bersama-sama mahasiswa menentang penguasa yang lalim. Kondisi seperti itu tentu sangat disesalkan di tengah keterpurukan yang menimpa bangsa akibat ketidaktepatan kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat jelas-jelas butuh bantuan orang-orang cendekia semacam guru besar.

Jasa guru besar memang dibutuhkan negara. Namun, peranan dan fungsinya bukan untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat.

Di sini guru besar diuji. Apakah teori-teori akademisnya dapat dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita. Sebab, tidak sertamerta teori-teori yang mereka miliki, terutama teori-teori liberal, bisa diterapkan di Indonesia.

Butuh perbaikan

Tentang rencana kenaikan gaji guru besar, saya kira sudah sepantasnya pemerintah melakukannya. Hal ini penting untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam menyejahterakan guru dan dosen, sebagaimana janji-janjinya dalam undang-undang. Namun, kenaikan tersebut tidak ditujukan untuk sekadar menghargai sebuah gelar atau untuk mengganti ongkos pendidikan yang telah dijalani guru besar yang tentu mengeluarkan biaya besar.

Sekadar catatan, kini kenaikan gaji menjadi isu yang cenderung diapresiasi dengan sikap pragmatis. Dengan iming-iming gaji besar, orang-orang berlomba-lomba kuliah setinggi mungkin, tunduk pada birokrasi, dan menulis penelitian di jurnal ilmiah terakreditasi, tak peduli penelitian yang mereka lakukan adalah fiktif atau buatan orang lain. Bukankah itu juga terjadi dalam proses sertifikasi guru?

Peningkatan kesejahteraan bisa menjadi daya tawar guru besar untuk menghindari stigma guru besar. Perguruan tinggi yang berwenang melantik guru besar harus berupaya melakukan perubahan dan perbaikan, semisal membuat mekanisme pengangkatan guru besar yang lebih bersih dan lepas dari unsur KKN. Kriteria dan parameternya harus lebih kualitatif (bukan kuantitas atau formalitas) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat-syarat pengangkatan guru besar harus juga memerhatikan aspek sosial, seperti keterlibatan secara praksis di masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat lainnya dalam berbagai bentuk. Aspek sosial ini bisa juga menjadi alat pembuktian bagi penerapan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Di sini guru besar akan lebih banyak melakukan analisis sosial. Untuk kepentingan riset, hasilnya akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan diterima masyarakat. Selain itu, juga untuk membentuk orientasi agar senantiasa segaris dengan rakyat. Dengan begitu, guru besar bukanlah intelektual menara gading lagi.

Jika guru besar Indonesia benar-benar berjasa dan berwatak seperti itu, sudah saatnya guru menuntut hak sejahtera. Penting dicatat, gaji besar ini adalah salah satu bentuk penghargaan akan jasa-jasa dan pengabdian guru besar. Mereka menghabiskan hidupnya untuk pendidikan anak bangsa.

Sekali lagi, kaum pendidik memang harus disejahterakan, tetapi dituntut lebih membuktikan kontribusinya untuk kemajuan bangsa. Kita tentu menginginkan kaum pendidik menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kita tunggu saja. (Jafar Fakhrurozi, dimuat Kompas, 27 Januari 2009).

Read Full Post »

Perkembangan informasi yang kian mengglobal hanya dapat diakses melalui budaya literat. Maka, sangat mengenaskan jika sekarang ini tingkat buta huruf di dunia, khususnya di negara-negara miskin, masih tinggi. Berdasarkan data dari UNESCO, di antara tujuh orang terdapat satu orang yang tidak mampu membaca dan menulis.

Di antara keseluruhan penduduk dunia yang berjumlah enam miliar, terdapat 800 juta orang dewasa yang buta huruf, dan dua pertiga di antara mereka adalah perempuan. Sementara itu, terdapat 100 juta anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Adapun di negara kita pada tahun 2003 jumlahnya mencapai 5,39 juta orang. Dari jumlah itu, penduduk usia 10-44 tahun yang buta huruf diperkirakan mencapai 3,62 persen atau 2,80 juta penduduk, sedangkan usia 44 tahun ke atas mencapai 2,59 juta orang dari seluruh jumlah penduduk Indonesia.

12.21-buta-aksara-lansia-300x224

Para Lansia sedang belajar membaca

Angka-angka di atas tidak penting jika hanya menjadi pajangan di museum Balitbang. Dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi persoalan besar ini jika Indonesia tidak ingin tertinggal. Maka, salah satu kuncinya adalah dengan memosisikan sektor pendidikan sebagai yang paling utama di antara sektor lainnya. Wujudnya adalah dengan merealisasikan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD sesuai dengan konstitusi yang telah ada. Selama ini pemerintah terlalu banyak memprediksi atau membuat target yang bersifat abstrak. Tahun 2009, pemerintah memiliki target merealisasikan 20 persen anggaran pendidikan, tahun 2015 memusnahkan buta huruf, dan sekian target lain yang sebetulnya semakin mengurangi kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah.

Mahalnya biaya pendidikan hari ini sudah jelas mempersempit akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin, untuk menikmati pendidikan. Kejar Paket A dan Paket B yang merupakan alternatif sekolah murah pun keberadaannya kembang kempis. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) memang sangat membantu bagi anak-anak miskin untuk bisa bersekolah, tetapi di lapangan ternyata masih banyak kebocoran atau korupsi. Maka, sia-sialah usaha mulia tersebut.

Bergabungnya Indonesia dengan komunitas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang memasukkan sektor pendidikan ke dalam perdagangan jasa sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Pendidikan sebagai komoditas hanya akan melahirkan kesenjangan pendidikan karena kebijakan memandirikan perguruan tinggi, misalnya, secara jelas mengakibatkan semakin mahalnya biaya masuk kuliah. Akhirnya, hanya orang-orang yang berduit yang bisa kuliah.

Dokumentasi realitas tersebut cukup memberikan kesimpulan bahwa jika Indonesia masih dibayang-bayangi kolonisasi ekonomi oleh negara kapitalis asing, sepertinya kemajuan pendidikan nasional hanya menjadi wacana yang ramai dibicarakan dan tidak berakhir pada solusi.

Dua tugas

Sejak dekade 1970-an, berbagai gerakan memberantas buta huruf dilakukan negara-negara miskin. Namun, banyak di antara negara- negara itu gagal menuai hasil dengan alasan krisis ekonomi dan peperangan. Akibatnya, sampai hari ini masalah-masalah yang amat fundamental seperti kesejahteraan dan keterbelakangan sosial menjadi penyakit kronis yang diidap negara miskin.

Indonesia tak jauh beda posisinya. Jangankan untuk menggratiskan pendidikan, menangani busung lapar pun sulit. Padahal, seharusnya tingkat kesejahteraan secara ekonomi berkorelasi positif dengan kemajuan pendidikan. Pendidikan adalah mencerdaskan manusia. Orang cerdas pasti tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyejahterakan dirinya. Nah, jangan-jangan memang sistem pendidikan nasional kita yang tidak jelas ruhnya, dan tidak visioner bagi kemajuan peradaban bangsa kita yang sarat potensi.

Selain itu, angka pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadikan masalah bertambah kompleks. Pemberantasan buta huruf harus diringi dengan usaha memperkecil angka pertumbuhan jumlah penduduk. Lantas, Indonesia mau bagaimana?

Pemberantasan buta huruf membutuhkan anggaran dana yang sangat besar. Sejatinya tak ada lagi pemandangan ironis seperti yang masih tampak hari ini-anggota dewan masih senang jalan-jalan ke luar negeri dengan alasan tugas negara, militer senang berperang dengan alasan terorisme atau pemberontakan, serta contoh lain yang cenderung mengakibatkan kecemburuan dan cukup menyesakkan hati-jika kita melihat juga realitas masyarakat Indonesia yang tak bisa membaca, miskin lagi.

Maka, momentum Hari Aksara Internasional harus dijadikan ajang penguatan opini publik tentang isu pendidikan untuk semua (education for all) yang telah dicanangkan sejak Konferensi Pendidikan di Jomtien, Thailand, pada tahun 1990, lalu dikuatkan kembali oleh Forum Pendidikan di Dakkar pada tahun 2000. Hasilnya meliputi perencanaan pendidikan untuk semua di tingkat nasional sebagai bagian dari perencanaan pendidikan nasional (target 2002), mengurangi kesenjangan jender di pendidikan dasar dan menengah (2005), memastikan bahwa semua anak-khususnya anak perempuan- berkebutuhan khusus, dan anak dari etnis minoritas memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai, berkualitas, dan gratis (2005), mencapai peningkatan 50 persen peningkatan melek huruf-khususnya untuk perempuan-dan akses yang memadai bagi orang dewasa untuk melanjutkan pendidikan serta mencapai kesetaraan jender dalam pendidikan (2015).

Harus diselesaikan

Persoalan buta huruf memang harus diselesaikan secepat mungkin. Manusia Indonesia harus melek huruf guna menguasai ilmu dan teknologi yang semakin jauh meninggalkan kita. Bahkan, oleh negara tetangga sekalipun kita tertinggal. Untuk itu, manusia Indonesia harus mampu membuka lahan kerja sendiri untuk mengejar ketertinggalan teknologi tersebut. Pemerintah mulai sekarang harus serius mengutamakan pendidikan dengan menyelesaikan persoalan- persoalan lain yang menghambat laju pendidikan, misalnya pemberantasan korupsi yang telah menggerogoti kemampuan pemerintah dalam usaha perbaikan pendidikan dan sektor layanan publik lainnya.

Sepertinya kita harus mengikuti negara China dalam hal pemberantasan korupsi. Sekecil apa pun tindakan korupsinya, maka tanpa kecuali siapa pun harus dihukum mati. Walau tak mungkin diikuti, peraturan; minimal ada sistem hukum dari pemerintah yang tegas mengaturnya. Selain itu, tak ada salahnya kaum kaya di Indonesia memberikan donasi untuk pendidikan, tentunya dengan mekanisme keikhlasan dan sukarela, tidak malah menyimpan modal untuk dibisniskan. Pemerintah harus berusaha untuk tidak tergantung pada pemodal asing atau kebijakan internasional lainnya yang sebenarnya tidak memberikan kemajuan secara signifikan bagi Indonesia, khususnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tak ada kata telanjur, apalagi tidak bisa.

Sekali lagi pemberantasan buta huruf adalah tugas yang sangat berat, tetapi harus dilakukan. Secara ekonomi manusia Indonesia harus sejahtera. Pemerintah harus menyelesaikan dua tugas yang sama, yakni memajukan pendidikan dan menyejahterakan rakyatnya. (Jafar Fakhrurozi)

(Dimuat Kompas, 24 September 2006)

Read Full Post »

Tahun Ajaran Kemanusiaan

BEBERAPA saat lagi dunia pendidikan kita menyongsong tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru itu kerap memunculkan kesan bahwa semuanya mesti serbabaru, anak-anak sekolah dan mahasiswa akan menginjak kelas baru, jenjang baru, buku-buku baru, pakaian seragam baru, dan semua akan serbabaru.

Kondisi serbabaru itu dimaknai sebagai semangat baru untuk berubah dan lebih baik. Namun, ada sebuah kekhawatiran di dunia pendidikan kita yang beberapa tahun terakhir ini marak mengemuka, yaitu fenomena kekerasan yang kini terus menggelayuti dunia pendidikan kita. Fenomena itu malah terus bermunculan. Sekolah atau kampus yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman dari budaya kekerasan, justru malah menjadi tempat yang paling nyaman bagi aksi-aksi teror kemanusiaan dari mulai intimidasi psikologis lewat kata-kata sampai kekerasan fisik dan bullying yang berdampak sakit bagi korban, bahkan kematian seperti yang terjadi di IPDN dan beberapa kampus lainnya. Terakhir, kita disuguhi tontonan sarkas yang diaktori oleh sekelompok siswi di Jawa Tengah yang menamakan dirinya “Genk Nero”. Di Unas Jakarta, aparat kepolisian dengan brutal menyerbu mahasiswa yang selesai demonstrasi.

Apa yang terjadi di IPDN adalah terbentuknya sebuah sistem yang tanpa disadari sudah mentradisi dan dianut oleh penghuninya. Namun, baru beberapa tahun terakhir media menjadikan kasus di IPDN sebagai momentum tepat untuk mengungkap kasus kekerasan yang sudah lama ada, walau sebetulnya budaya itu sudah ada dan mengakar kuat di mana-mana. Di beberapa kampus di Indonesia pun, budaya kekerasan belum hilang. Hari ini walau tidak begitu kentara, tetapi kegiatan-kegiatan mahasiswa semacam ospek masih dihantui kekerasan. Ini menjadi bukti bahwa pendidikan telah kehilangan hakikatnya. Upaya humanisasi dan pembentukan karakter dan kecerdasan dilakukan dengan proses yang kontraproduktif.

Siapa salah? Padahal, pemerintah telah mengeluarkan aturan penghapusan perpeloncoan pada orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) atau masa orientasi siswa (MOS) lewat Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 5 Tahun 1995. Nyatanya beberapa sekolah dan kampus masih melakukannya dengan berbagai nama dan kemasan. Budaya kekerasan sudah mengakar di setiap individu, bukan pekerjaan mudah menghilangkan kekerasan dari dunia pendidikan.

Kita menemukan kekerasan di mana-mana. Setiap orang, kelompok, institusi negeri, institusi swasta, tak luput diwarnai tindak kekerasan. Kita sering menyaksikan Satpol PP memukuli pedagang, aparat polisi memukuli demonstran, demonstran memukuli polisi, ormas menyerang ormas lain, ormas menghancurkan fasilitas umum, tawuran pelajar, tawuran penduduk, tawuran suporter sepak bola, dan seabrek tindak kekerasan lainnya yang sepertinya sudah biasa dan mentradisi. Jika semua individu berpikir untuk melakukan kekerasan, bangsa Indonesia adalah bangsa kaum preman.

Pemikir Italia, Antonio Gramsci memaparkan teori Hegemoni. Menurut dia, hegemoni adalah sebuah dominasi yang berlangsung tidak dengan cara paksaan yang kasat mata, melainkan dengan persetujuan (consent) dari pihak yang didominasi. Dalam bingkai hegemoni inilah kekerasan terletak. Kekerasan bukanlah ekspresi sistem nilai suatu komunitas yang mencerminkan identitas kolektif, melainkan alat yang memungkinkan hegemoni itu berfungsi dalam sistem dominasi. Hegemoni itu telah terjadi seperti di sekolah, kampus, dan lembaga pemerintah lainnya, budaya kekerasan kini tak hanya dianut kaum preman.

Pendidikan tidak mencetak manusia-manusia yang kuat fisiknya, tidak pula mencipta intelektual yang saling mengasari, merugikan, bahkan menindas yang lainnya. Pendidikan diarahkan untuk membentuk kekuatan intelektual untuk mampu menaklukkan segala yang menindas. Sebagaimana pemikiran Paulo Freire bahwa pendidikan haruslah berorientasi pada konsepsi dasar memanusiakan kembali manusia yang telah mengalami dehumanisasi akibat sistem dan struktur sosial yang menindas (Pedagogi of the Opresed, New York 1986:67).

Secara historis, Indonesia lahir dari kekerasan. Revolusi 1945 diperoleh dari kucuran darah rakyat di penjuru nusantara. Ada pekerjaan yang belum terperhatikan rupanya oleh founding father negara Indonesia, yakni menghilangkan unsur-unsur yang berbau kekerasan, caranya dengan menjauhkan perebutan kepentingan untuk keuntungan pribadi semata. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah sesuatu yang wajar. Akan tetapi, orientasi kepentingan yang diusung bukan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan rakyat banyak. Sejak 1945 sampai sekarang, kita diberi tontonan yang suram oleh elite penguasa.

Indonesia sebagai sebuah sistem negara (nation state) adalah sumber segala tanggung jawab setiap kehidupan rakyatnya. Maka ketika bicara sistem, bagaimana sistem yang dijalankan dalam hal ini hukum harus ditegakkan dengan setegas-tegasnya. Longgarnya penegakan hukum memberi peluang kepada setiap orang untuk bertindak sewenang-wenang. Jika hukum masih memble, bukan hanya preman dan penjahat yang menganut kekerasan, negara pun akan ikut melakukan kekerasan, seperti pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu. Setiap individu harus diberi pembelajaran yang humanis. Harus ada revisi dan kaji ulang terhadap sistem pendidikan nasional, visinya harus humanis. Tujuannya adalah membentuk paradigma berpikir yang antikekerasan, antimenindas sehingga ketika bertindak tidak lagi menggunakan kekerasan atau menindas yang lainnya.

Sudah terlalu naif dan terbelakang jika budaya kekerasan masih menjadi bagian dari pola hidup masyarakat kita. Bangsa Indonesia harus bangkit dari segala krisis kemanusiaan, degresi moral, dan krisis identitas. Dalam hal ini, kaum terdidik punya tanggung jawab besar untuk mengantarkan bangsa menuju cita-citanya. Dunia pendidikan sebagai pabrik moral harus menjadi senjata handal dalam memerangi kekerasan, siswa sebagai generasi penerus bangsa harus mampu memotong lingkaran kelam ini, semoga tahun ajaran baru ini adalah pintu gerbang menuju musim kemanusiaan. ***(Jafar Fakhrurozi)

(Dimuat H.U PikiranRakyat, 14 Juni 2008)

Read Full Post »