Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Esai Bahasa’ Category

Oleh Jafar Fakhrurozi

Kasus pernikahan singkat Bupati Garut, Aceng Fikri dengan Fani Oktora seorang remaja berusia 18 tahun menjadi pusat perhatian masyarakat dalam berapa bulan terakhir. Perhatian publik tersebut menjadi tanda telah dimulainya suatu proses apa yang disebut Jurgen Habermas sebagai public sphere. Di mana telah terbangun ruang diskursif yang massif di tengah masyarakat. Mengacu pada konsep Habermas, public sphere ini memimpikan suatu kondisi atau suatu dunia (ruang) di mana terjadi suatu komunikasi yang bebas dari dominasi, di dalam masyarakat yang muncul di dalam wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Dalam hal ini, public sphere diawali oleh media massa.

Di era reformasi, kebebasan pers dijamin sehingga media massa menjadi ruang publik

yang memungkinkan terbangunnya opini publik. Persoalan yang kemudian harus diperhatikan adalah bagaimana menumbuhkan public sphere di media massa yang bersih dari kepentingan, tak terkecuali bagi pengusaha media. Kita tahu bahwa pemilik media massa kita sebagian adalah politisi atau pemimpin partai politik. Terlebih dalam kasus Aceng yang sarat muatan politik.

Persoalan pernikahan-perceraian adalah sebuah persoalan yang berada dalam ruang privat, namun dalam kasus Aceng, posisinya kemudian bergeser menjadi persoalan publik setelah media memberitakan  secara besar-besaran. Media massa perlu mengangkat ini karena memenuhi dua fungsi media massa yakni fungsi jurnalistik yang tercermin dalam aspek kemenarikan topik dan fungsi sosial media sebagai kontrol kekuasaan.

Aceng Fikri, adalah warga privat yang menjabat sebagai bupati yang notabene merupakan jabatan publik, tindak tanduknya tentu diperhatikan dan dikontrol publik. Jabatan publik ini dapat meniadakan hak-hak privat seseorang mengacu pada kewajibannya sebagai penguasa yang digaji negara. Apa yang ia lakukan, diutamakan untuk kepentingan publik. Terlebih, penguasa tersebut telah memproklamasikan posisi dirinya pada saat kampanye sebelum ia terpilih. Ia memfigurkan dirinya sebagai milik publik. Lewat janji-janji kerakyatan, secara sadar, ia meniadakan hak dan ruang privatnya sendiri. Maka ketika kemudian muncul kasus privatnya diangkat ke publik, maka ia harus menerimanya. Ia pun harus rela ketika kasusnya kemudian menjadi public sphere yang masif. Berbagai diskursus muncul di tengah masyarakat, mulai dari diskursus keagaamaan, HAM, dan politik. Public sphere ini kemudian berujung dengan vonis pemakzulan oleh DPRD terhadap Aceng Fikri sebagai bupati Kabupaten Garut.

Tidak ada yang menduga barangkali, kalau isu privat ini kemudian dapat menjatuhkan Aceng sebagai Bupati. Termasuk media massa sekalipun, sebagai pencetus public sphere ini. Pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan adalah, apakah media massa telah melakukan public sphere yang berujung dengan eksekusi politik seperti pemakzulan?

 

Berbagai Diskursif

 

Sebelum keputusan pemakzulan oleh DPRD Garut, berkembang berbagai diskursus mengenai kasus Aceng. Dalam pemberitaan media massa, berbagai kelompok massa berunjuk rasa meminta Aceng mundur dari Bupati. Wacana yang mereka hadirkan adalah bahwa Aceng telah merendahkan martabat perempuan dan membuat malu warga Garut. Dalam kesempatan lain, ratusan massa yang mengatasnamakan pendukung Aceng Fikri juga berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk “Nikah siri itu halal, yang haram adalah zina.” Dari dua kelompok tersebut, terlihat suatu diskursus yang sehat di tengah ruang publik. Dalam diskursus tersebut, isu agama menjadi poin utama. Para pendukung Aceng, mencoba menawarkan dan memperkuat hukum nikah siri menurut agama Islam yang selama ini masih simpang siur di mata masyarakat awam. Bagi mereka, Aceng tidak bersalah menikahi Fany secara Siri. Mereka bahkan menyandingkannya dengan wacana Zina. Secara eksplisit, pernyataan di atas bermakna “Lebih baik menikah siri daripada berzina.” Wacana tersebut mereka gulirkan dengan tujuan agar masyarakat bisa memaklumi perbuatan Aceng Fikri. Referensi agama menjadi senjata yang dapat diandalkan untuk menarik warga Garut yang mayoritas beragama Islam untuk memaklumi dan memaafkan Aceng Fikri. Sedangkan wacana yang dilontarkan oleh pihak kontra, tak memandang tentang pernikahan sirinya, akan tetapi lebih melihat bahwa tindakan Aceng yang menikahi Fany dan menceraikannya dalam waktu empat hari adalah sebuah penistaan terhadap perempuan. Tindakan itu melanggar norma sosial dan norma agama sehingga membuat malu warga Garut.

Diskursus hukum menikah siri semakin massif di masyarakat seiring dengan kasus Aceng. Menteri Agama, Suryadharma Ali lebih menanggapi dengan wacana kuasa. Suryadharma Ali membenarkan menikah siri. Tetapi karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) maka itu salah dan melanggar hukum.

Wacana halalnya menikah siri setidaknya ditandingi oleh wacana pelanggaran HAM.  Dan etika pejabat. Wacana tersebut menjadi dominan dan berdampak terhadap eskalasi wacana yang kian menyudutkan Aceng Fikri. Bahwa Aceng sebagai seorang Bupati dianggap telah mencederai etika seorang pejabat publik. Seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, malah lebih mementingkan urusan pribadi, terlebih urusan syahwat. Ini menjadi preseden buruk bagi warga Garut yang terkenal agamis. Wacana terakhir ini yang kemudian menyulut ekspresi kekecewaan publik Garut.

 

Pemakzulan dan Demonstrasi yang ditunggangi

Aceng Fikri tidak pernah membayangkan kalau dirinya harus jatuh akibat isu privatnya. Ia bersikukuh kalau dirinya tidak dapat dijatuhkan. Ia berpedoman pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kelompok Aceng, sadar betul kalau ia diserang melalui proses politik, sehingga mereka perlu memunculkan suatu wacana imbangan, tentang pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah. Namun, kelompok politik lain yang digawangi oleh partai politik dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Garut berdalih bahwa proses politik itu ditempuh karena adanya desakan massa. Banyaknya tuntutan dari massa yang kontra terhadap Bupati Garut itu, DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan verifikasi kebenaran pernikahan singkat bupati yang dituduh telah melanggar etika dan peraturan perundang-undangan pernikahan.

Mereka sadar, tak mungkin memakzulkan Bupati hanya karena persoalan privat. Oleh karena itu kubu politik yang menentang Aceng menggunakan alasan desakan massa sebagai wacana yang legitimate untuk melakukan rapat Paripurna. Mereka mengacu pada demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang meminta Aceng mundur. Banyaknya tuntutan dari massa yang kontra terhadap Bupati Garut itu, DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan verifikasi kebenaran pernikahan singkat bupati yang dituduh telah melanggar etika dan peraturan perundang-undangan pernikahan.

Untuk menandingi wacana prosedural yang dilontarkan kubu Aceng, DPRD sebagai institusi pemerintahan harus menunjukkan dirinya sebagai insitusi yang taat hukum, merekapun tidak serta merta menjatuhkan Aceng. Mereka menyerahkan keputusan kepada Mahkamah Agung dan sebagian anggota DPRD meyerahkan kepada Gubernur berlandaskan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara tugas serta kedudukan sebagai wakil pemerintah. Bahwa sanksi diserahkan kepada Gubernur.

Mengomentari rencana pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD, kuasa hukum Eggy Sujana menganggap bahwa putusan DPRD cacat hukum dan menyalahi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, wacana yang dibangun kubu Aceng tampaknya tak cukup kuat untuk menandingi wacana dan proses politik yang dilakukan DPRD. Alih-alih melakukan public sphere yang cerdas, kubu Aceng malah mengancam akan melakukan kerusuhan. Mereka mengingatkan, serangan yang terus-menerus dilakukan terhadap Aceng bisa membuat pendukungnya hilang kesabaran. Mereka menduga bahwa ada pihak-pihak yang menunggangi kasus ini. Mereka mengatakan bahwa massa yang melakukan demonstrasi kebanyakan dari luar Garut. Ia merasa bahwa sekarang Acenglah yang sedang dizalimi. Istilah “dizalimi” memang mendapat tempat yang besar dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden diawali oleh isu “dizalimi” oleh Megawati. SBY pun dalam beberapa kesempatan setelah jadi presiden kerap menggunakan kata “dizalimi” ketika pemerintahannya sedang kacau. Sayang kasus Aceng tak lagi menjadi masalah domestik warga Garut. Kasus Aceng telah menjadi milik publik. Bahkan ketika keluarga Fani menyatakan bahwa kasusnya telah selesai pasca islah, tetap saja wacana ini bergulir. Senjata “dizalimi” yang dilontarkan Aceng pun tak lagi sakti.

Dari pemberitaan tersebut jelas, bahwa kasus perceraian ini adalah isu privat. Bila kemudian kasusnya berkembang menjadi upaya jatuh menjatuhkan kekuasaan, itu adalah hal yang berbeda, dan itulah konsekuensi dari public sphere. Tujuan dari publik sphere adalah terkikisnya dominasi kuasa. Melalui kasus Aceng ini, masyarakat terlibat membangun diskursus. Masyarakat terbuka matanya bahwa ada masalah di balik kuasa pemimpinnya. Pemakzulan hanyalah sebuah proses politik yang lahir setelah public sphere itu dilakukan. Tetapi ia bukanlah satu-satunya mekanisme public sphere. Kejujuran menurut saya penting dalam public sphere ini. Karena bila tuduhan Aceng bahwa kasusnya ditunggangi benar? Maka di sinilah letak kegagalan public sphere yang dibangun media massa

Iklan

Read Full Post »

oleh Jafar Fakhrurozi

Di beberapa sekolah, menjelang dilangsungkannya Ujian Nasional (UN), siswa kelas 12 dilatih mengerjakan soal-soal Try Out. Hasilnya tentu saja beragam, dan bisa saja menjadi alat ukur sejauh mana kesiapan siswa dalam menghadapi UN. Tetapi ini mencengangkan, ketika hasil TO menunjukkan bahwa siswa memperoleh nilai kecil pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Padahal dari tingkat kesulitannya, semestinya bahasa Indonesia bisa mengungguli mata pelajaran lainnya.

Hasil buruk telah ditunjukan pada hasil UN tahun 2010 lalu. Di mana dari 75% siswa yang tidak lulus karena gagal dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Berbagai alasan mengemuka. Kesan yang seragam, yakni siswa menganggap enteng Bahasa Indonesia atau belajar bahasa Indonesia tidak menarik, dan cenderung membosankan. Selain itu, dalam menjawab soal, siswa mengaku kesulitan menjawab pilihan ganda. Menurut mereka pilihan jawabannya seringkali menjebak. Siswa banyak terjebak dengan pilihan jawaban yang nyaris serupa. Generalisasi ini tentu saja harus kita investigasi. Apakah betul karena faktor soal, atau memang siswa tidak menguasai pelajaran Bahasa Indonesia?

Mengubah Paradigma

 

Pelajaran Bahasa, sejak kelahirannya memang telah begitu membosankan. Sebagaimana teori linguistik secara umum, kalau bukan untuk direka-reka oleh ilmuwan bahasa, rasa-rasanya kita tak terlalu membutuhkannya. Kasarnya, tanpa huruf-huruf, toh manusia bisa tetap berkomunikasi. Terlebih sebenarnya, bahasa itu bersifat arbiter, mana suka. Kelak, pada tingkat kerumitan peradaban yang paling tinggi, bukan tidak mungkin, manusia menggunakan bahasa sendiri-sendiri, tanpa harus dimengerti oleh sesamanya. Atau sebaliknya, cuma ada satu bahasa digunakan seiring dominasi politik global oleh sebuah negara adidaya.

Di sini yang bisa kita jadikan alasan adalah penguatan identitas dan kebudayaan nasional. Celakanya, era global seakan menegasikan hal tersebut. Toh kini sebagian orang terutama generasi muda semakin jauh dari kesadaran berbudaya terlebih lagi beridentitas nasional. Kini segalanya cenderung bersifat praktis dan pragmatis. Siswa sejak dini sudah bisa menimbang-nimbang mana ilmu yang penting untuk dikuasai sebagai bekal praktis di masa depan. Misalnya program IPA untuk bisa jadi dokter atau teknisi. Kalaupun Bahasa, tentu saja bahasa Inggris yang dipilih. Sudah menjadi rahasia umum, kalau lulusan yang mahir berbahasa Inggris lebih dibutuhkan oleh dunia kerja. Meski ia bekerja di Indonesia dan dalam praktik kesehariannya menggunakan Bahasa Indonesia.

Lebih banyak kelas IPA daripada IPS atau Bahasa, menunjukkan bahwa gengsi IPA lebih tinggi daripada IPS dan Bahasa. Sehingga siswa lebih termotivasi belajar sains (MIPA). Cap kelas IPS adalah kelas buangan kadang masih melekat di benak siswa. Lalu kelas Bahasa? Itupun dibuka kalau memang ada siswa yang berminat. Tentu saja jumlahnya sangat kecil. Siswa yang masuk ke kelas Bahasa ini hanyalah siswa yang benar-benar berminat jadi ilmuwan bahasa/sastra, dan atau hanya ingin belajar bahasa Asing, bukan bahasa Indonesia.

Atas kebutuhan tersebut, kiranya bahasa Indonesia harus diangkat citranya sebagai prasyarat berkehidupan yang bermasa depan. Hal ini tentu hanya bisa direalisasikan dengan usaha komprehensif dan oleh berbagai sektor. Mengembangkan Bahasa Indonesia tidak mungkin hanya mengandalkan pendidikan. Sekolah kini terbukti belum mampu mengajarkan bahasa Indonesia, apalagi memupuk nasionalisme pada siswa. Karena siswa justru lebih cenderung terbuka menerima bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kalaupun disebut berbahasa Indonesia, siswa lebih nyaman dengan bahasa Indonesia dialek gaul, yang kadang-kadang jauh dari kaidah dan norma bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk minimnya peran pendidikan dalam menjaga dan mengembangkan bahasa nasional.

Kini seiring bergulirnya program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), siswa barangkali akan semakin melupakan bahasa Indonesia. Terlebih output dari program tersebut adalah dunia internasional. Maka, sebelum bahasa kita benar-benar terkikis, marilah kita memaksimalkan peran semua sektor.

Selain peran dari sektor pendidikan, pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan, dapat berperan lebih dengan memainkan sektor politiknya. Sebagai contoh, baru-baru ini pemerintah China menerbitkan aturan terhadap media massa untuk mengganti semua istilah bahasa Inggris ke dalam bahasa China. Sebuah sikap yang cukup kontroversial tentunya. Tapi, ini sikap yang dianggap tepat untuk menjaga bahasa nasional yang semakin kikis oleh bahasa Inggris.  Motifnya jelas. Yakni motif politik. Lebih jauhnya bermakna “memerdekakan bahasa sendiri di negeri sendiri”. Sekarang mari kita lihat Indonesia. Menjelang perhelatan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan lalu, sebuah perusahaan pemegang lisensi Piala Dunia melarang media massa di Indonesia untuk menggunakan istilah Piala Dunia sebagai pengganti world cup. Secara etika bisnis, aturan itu wajar adanya. Akan tetapi jika dipandang dari segi independensi politik sebuah negara, yang memiliki bahasa dan budaya sendiri ini sama saja dengan pemasungan. Penjajahan di negeri sendiri.

Melihat minat literer masyarakat kita yang lebih berbudaya menonton daripada budaya literasinya. Kini semaraknya televisi swasta di Indonesia dipastikan mampu menjaring puluhan juta penonton. Dan peluang inilah yang mesti dilihat. Lewat media pembelajaran bahasa Indonesia bisa dioptimalkan. Bahasa Indonesia membutuhkan media sosialisasi yang massif, dan terakses luas oleh masyarakat. Media massa juga mampu memproduksi sebuah bahasa agar diterima dan dipraktikan masyarakat. Proses ini bukan sebuah paksaan tapi pembiasaan. Di sini, peran pemerintah untuk membuat regulasi penyiaran mesti dimaksimalkan.

 

Lebih Praksis

Materi pelajaran bahasa yang dianggap membosankan sebetulnya tidak akan terjadi jika guru mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai prasyarat terjadinya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan berimplikasi pada hasil pembelajaran. Pembelajaran bermodel praktik barangkali lebih disukai siswa dan lebih ilmiah. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Syarat sebuah ilmu bisa diamalkan adalah ilmiah, artinya dapat dibuktikan sesuai realitas. Dalam konteks ini, pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia ditantang untuk menjawab itu. Bagaimana tingkat keilmiahan pelajaran ini?

Siswa kadang tidak menyadari kalau mempelajari materi surat menyurat, pidato, membuat proposal, berbicara, atau menulis itu sangat berguna dalam kehidupan masyarakat. Siswa mungkin baru menyadari dan merasa butuh kalau pelajaran-pelajaran tersebut dijadikan tuntutan atau syarat untuk menunjang karir. Misalnya untuk menjadi pengacara, da’i dan politisi harus mahir berbicara, untuk menjadi penulis, reporter, dan harus terampil menulis. Menjadi manajer, organisator harus paham administrasi, surat menyurat, proposal. Selain itu, untuk memberi jaminan masa depan bagi pembelajaran bahasa Indonesia, setiap perusahaan mencantumkan  syarat kecakapan bahasa Indonesia bagi calon karyawannya. Bukan hanya mahir berbahasa Inggris atau Toefl. Barangkali contoh-contoh tersebut bisa menjadi jawaban. Inilah yang disebut praktis dan ilmiah.

Pelajaran bahasa Indonesia kiranya bisa memperhatikan kebutuhan tersebut. Kurikulum disusun atas dasar kebutuhan, proses belajar lebih banyak praktik, soal-soal ujian (evaluasi hasil belajar) pun dibuat lebih bernilai realitas. Agar siswa dekat dan yakin bahwa belajar bahasa Indonesia adalah vital. Bukan hanya sebagai bukti sikap nasionalisme tapi juga untuk kehidupan. (Dipublikasikan di Sastra Digital, 21 Mei 2011)

Read Full Post »

ANE DAN ENTE

Dalam keseharian, banyak orang yang lebih senang menggunakan komunikasi popular tinimbang komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia baku (bahasa yang baik dan benar). Hal itu wajar karena secara pragmatik, bahasa popular lebih banyak dikenal dan dipahami oleh masayarakat secara luas. Bahkan dalam secuil pengalaman yang menimpa saya. Orang-orang kerap heran dan sedikit protes terhadap saya dan kawan-kawan selingkung yang selalu menggunakan bahasa baku. Kedengarannya aneh, kata mereka. Padahal bukankah itu yang diharapkan dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah? Kontan, anomali tersebut menggiring saya pada sebuah amatan bandingan. Dalam sebuah komunitas mahasiswa, terutama mahasiswa rohis (kerohanian islam), salah satu sebutan bagi kelompok aktivis islam atau mahasiswa yang akrab dengan lingkungan masjid memiliki tindak tutur yang khas dan unik. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa ke arab-araban.

Setidak-tidaknya kata-kata berikut sangat sering diucapkan mereka: Ane, Ente, Antum, Afwan, Ukhti, Akhi Ahwat, Ihwan, Taaruf, Sukron, dan kata-kata lainnya yang meruapakan bahasa Arab yang belum diindonesiakan. Pada konteks tadi, maksud dan tujuan mereka jelas bukan untuk menggunakan bahasa Arab, sebab mereka tidak begitu mampu jika menggunakan bahasa Arab sepenuhnya. Akan tetapi kata-kata tersebut hanya digunakan sebagai bahasa komunikatif popular. Walaupun kadang-kadang digunakan juga dalam forum-forum resmi. Ini tak ada bedanya dengan fenomena anak muda sekarang yang lebih senang menggunakan bahasa gaul atau bahasa prokem.

Sejauh itu, tidak ada yang patut didiskusikan, sebab masyarakat kita memang sudah akrab dengan penggunaan bahasa serapan, alih kode dan campur kode. Terlebih terhadap bahasa asing. Dalam catatan Pusat Bahasa, seperti dilansir dalam “Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia” (1996). Bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa asing terutama Belanda dan Arab. Sebanyak 3280 kata bahasa Belanda diserap oleh Bahasa Indonesia. Sedangkan Arab di peringkat ke-tiga setelah bahasa Inggris dengan 1495 kata. Sedangkan Sudarno dalam “Kata Serapan dari Bahasa Arab” (1990) mencatat ada 2336 kosakata bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Banyaknya kata-kata serapan ini menjadi identitas tersendiri dalam bahasa Indonesia. Ini juga cerminan betapa majemuknya bangsa Indonesia.

Barangkali unik jika bahasa asing ini kemudian mengalami proses pembentukan bahasa baru seperti penggunaan ѐ dalam kata /ane/ dan /ente/. Dari karakteristiknya, pengucapan huruf ѐ adalah modifikasi dari bahasa Melayu dialek Betawi. Dalam hal ini ada interferensi bahasa Betawi. Ane dalam bahasa Arabnya ana (berarti saya), ente; anta (kamu).  Proses yang sama juga banyak ditemukan seperti kata sandal (sandaal; belanda) yang diucapkan jadi sendal,  kata bufet (buffet) jadi bupet  dalam artikulasi Sunda.

Keunikan lain adalah terjadinya kesalahan dalam penggunaan beberapa kata-kata arab baik secara struktur maupun maknanya (konteks). Seperti kesalahan menggunakan kata antum. Kata antum sering ditujukan kepada orang kedua (kamu) seperti pada kalimat “Hey, antum mau ke mana? Padahal dalam bahasa Arab, antum berarti kamu sekalian. Jelas untuk kata ganti (pronomina/isim dhomir) orang kedua. Seharusnya cukup menggunakan anta/anti, yang berarti kamu. Selain kata antum, para aktivis ini juga kerapkali menggunakan kata ikhwan dan akhwat untuk menunjuk pada laki-laki dan perempuan yang berpenampilan islami. Padahal makna aslinya adalah laki-laki dan perempuan saja. Proses ini disebut pergeseran makna ke arah yang lebih sempit atau disebut dengan spesialisasi. Tapi jika dipandang dengan persfektif maknanya, proses ini bisa menjadi ameliorasi yakni pergeseran makna ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Barngkali inilah nilai dakwahnya. Para aktivis Islam ini berharap dengan penyebutan ikhwan dan akhwat, para mahasiswa diharapkan berperilaku lebih Islami.

Ikhwan dan Akhwat, sebuah Dakwah Kultural.

Di luar kesalahan pada kaidah bahasa, dalam bingkai wacana kritis, adanya komunitas berbahasa kearab-araban tersebut telah memunculkan wacana lain yang lebih bersifat politis. Penggunaan bahasa Arab di lingkungan tersebut telah memunculkan kesan propagandis. Di sini saya melihat adanya strategi budaya yang digunakan oleh kalangan rohis untuk mengajak mahasiswa bergabung dengan kelompoknya. Atau barangkali pada tataran yang lebih mulia adalah upaya mengajak mahasiswa lebih mengenal dan cinta terhadap agama Islam. Sebuah metode dakwah yang cukup brilian saya kira. Meski hasilnya tidak dapat terukur, karena pada realitasnya tidak semua mahasiswa yang taat agama menggunakan bahasa-bahasa tersebut, sebaliknya tidak semua mahasiswa yang kurang berkesadaran iman justru menggunakannya. Sebagai contoh, sebagian mahasiswa yang pernah atau masih menjadi santri di pesantren pada saat mahasiswa justru tidak banyak bergabung dengan kelompok lembaga dakwah tersebut. Mereka pun tidak terlihat menggunakan bahasa arab dalam kesehariannya. Dalam hal posisi dan peran mereka dalam politik mahasiswa juga tidak terlalu menonjol dibandingkan kelompok yang tiba-tiba kearab-araban ini. Kelompok rohis justru lebih cenderung memiliki watak politis yang kuat, mereka tak hanya massif dalam menarik anggota, mereka sanggup merebut kepemimpinan politik di kampus.

Ini yang saya sebut berkesan politis dan propogandis, sebagaimana yang terjadi dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Kini sudah menjadi fenomena umum, bahwa orang banyak menggunakan politik pencitraan lewat agama, moralitas, dan norma kesusilaan lainnya untuk mewujudkan ambisi pribadinya. Sekarang begitu mudah bagi kita untuk menyebut seseorang dengan julukan ustadz oleh karena pandai ceramah di televisi. Atau menyebut seseorang baik atau tidak baik dari penampilanya, pemimpin dan bukan pemimpin dari beragam “kosmetik” yang dikenakanya. (Jafar Fakhrurozi)

Read Full Post »

Budiono dan Budi Anduk

Oleh Jafar Fakhrurozi

Beberapa waktu yang lalu, di beberapa ruas jalan utama Kota Bandung, terdapat bentangan spanduk bertuliskan “Say No to Budiono, Say Yes to Budi Anduk”. Di bawah tulisan tersebut tertera sebuah nama forum, menandakan identitas pemiliknya. Jelas itu bukan iseng, sebab di jaman krisis ekonomi seperti sekarang, mana mau orang membuang-buang uang untuk kepentingan yang tak jelas. Itu jelas spanduk propaganda. Sebuah respon yang terlontar dari pihak-pihak yang kecewa atas SBY yang memilih pasangan cawapres Budiono yang dianggap tidak pantas. Kalaupun demikian, kenapa bahasa yang dipilih serupa lelucon. Sebuah wacana yang saya kira jauh dari etika dan nilai sebuah propaganda.

Budiono dan Budi Anduk adalah referen (pengacuan) dua manusia Indonesia yang nyata. Dua sosok yang dikenal publik. Namun, antara Budiono dan Budi Anduk jelas berbeda, Budiono adalah seorang pejabat pemerintah, ahli ekonomi dan intelektual yang hidup di lingkungan kekuasaan. Sedangkan Budi Anduk adalah seorang pelawak yang belakangan tenar dengan tampang dan tingkah lakunya yang menggelikan. Perbedaan tersebut membuat keduanya tidak bisa dibandingkan dalam sebuah konteks yang sama. Terlebih konteks riil politik yang hari ini benar-benar sedang terjadi.

Dalam ilmu linguistik, kalimat tersebut menggunakan kaidah repetisi. Pilihan kata Budi Anduk adalah proses pengulangan yang sebunyi dengan Budiono. Sehingga menimbulkan efek bunyi yang enak dibaca. Ditambah dengan sosok Budi Anduk yang terkenal belakangan ini, seakan menjadikan kalimat propaganda tersebut lebih populer. Bentuk repetisi tersebut juga bisa kita temukan dalam kalimat “Lebih cepat lebih baik”, atau pengulangan-pengulangan kalimat pada iklan partai politik. Pengulangan-pengulangan tersebut memiliki efek enak dan mudah dibaca. Dan tentu saja, propaganda dengan penggunaan kalimat semacam itu akan lebih mudah diingat oleh publik. Meskipun demikian, sebuah wacana berhubungan erat dengan skemata. Skemata adalah referensi pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Untuk memahami wacana dalam spanduk tersebut, sesorang harus memiliki skemata tentang kontroversi pemilihan Budiono sebagai cawapres pasangan SBY. Kalau tidak, publik akan memaknai wacana tersebut sebagai lelucon. Artinya, propaganda dalam wacana tersebut tidak bernilai apa-apa.

Secara sintaksis, kalimat dalam spanduk tersebut tak melanggar kaidah berbahasa. Secara semantik juga memiliki makna yang jelas. Dalam bingkai lelucon, kalimat itu bisa diartikan sebagai “daripada memilih Budiono lebih baik Budi Anduk” atau secara serius dapat diartikan “Budiono bukanlah pilihan yang bagus”. Akan tetapi jika dilihat dari aspek sosio-pragmatiknya, kalimat tersebut memiliki makna yang lebih daripada lelucon. Kita tahu, bahwa kultur politik kita belum mampu menunjukkan etika yang sejatinya. Dalam gelaran politik, transaksi ekonomi masih menjadi jurus utama untuk memenangkan kandidat. Sebaliknya, tak ada partai yang serius melaksanakan pendidikan politik yang baik pada masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan objek pemuas kepentingan. Karena setelah pemilu berakhir, para caleg sudah duduk di kursi kekuasaan, mereka lupa siapa yang telah memilihnya. Selain itu, sebagian perilaku elit politik juga tak memberikan tauladan pada rakyat, mereka terlibat korupsi, prostitusi, dan tindakan kontraproduktif lainnya. Sedangkan kini, tayangan infotainment, lawakan, serta acara hiburan lainnya merajalela di televisi. Masyarakat pun gandrung menghabiskan waktu di depan televisi, membincangkan perilaku selebritis, atau menirunya. Sebuah kultur yang cepat meresap dalam kehidupan masyarakat.

Jadi kembali pada spanduk. Seberapa penting menggiring masyarakat untuk ikut sinis terhadap Budiono sedangkan masyarakat sendiri tak begitu peduli pada politik indonesia yang semakin tak menguntungkan masyarakat. Daripada pusing memikirkan politik lebih baik menghibur diri dengan menonton Budi Anduk di televisi.  (Juni, 2009)

 

Read Full Post »