Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Juli, 2010

Sebagai bentuk kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak dasar anak khususnya atas pendidikan. Pemerintah Indonesia, telah melakukan upaya pemberdayaan baik secara konstitusional maupun institusional. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia (kovenan, konvensi, dan perjanjian yang terkait) antara lain, dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden. Pemberdayaan secara institusional, dilakukan dengan pembentukan sejumlah lembaga atau komite yang berada dalam kewenangan negara maupun lembaga swadaya masyarakat.
Namun, dalam realitasnya upaya itu belumlah dibuktikan dengan hasil memuaskan. Yang sangat terang adalah dalam hal pemenuhan hak pendidikan, untuk masyarakat terutama anak-anak usia sekolah. Di mana, aturan-aturan yang dibuat jauh dari realisasi.
Untuk membuktikannya mari kita tengok secara permukaan, di mana masih tumpah ruahnya anak-anak jalanan (anjal) di sepanjang jalan terutama di kota-kota besar. Di Kota Bandung saja, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung, 2006, jumlah anjal di Kota Bandung 4.000 orang. Pada akhir 2007, menjadi 6.000 orang. Dan di akhir 2008 diperkirakan meningkat menjadi 8.000 orang, seiring dengan arus mobilisasi wisatawan dari luar kota, terutama pendatang mingguan dari Kota Jakarta yang semakin tinggi. Angka-angka tersebut, menunjukkan belum terpenuhinya hak-hak anak untuk mengenyam hidup layak.

Nasib Anak Jalanan

Nasib Anak Jalanan

Kemudian, fakta membuktikan bahwa keberadaan anak-anak jalanan itu menjadi ruang eksploitatif bagi preman. Bahkan, banyak kasus perdagangan anak yang menimpa anjal. Selain itu, keberadaan mereka juga cenderung akrab dengan tindak kriminal, mereka juga rentan terkena virus narkoba, free sex, dan penyakit moral lainnya yang menghancurkan masa depan anak bangsa. Tentunya, kita mesti prihatin akan kondisi generasi penerus bangsa tersebut, di tengah sistem kehidupan yang semakin global ini, apa jadinya bila sebagian besar anak-anak Indonesia tidak sekolah dan terus-terusan hidup di jalan?
Tentang pemberdayaan konstitusional itu, pemerintah membuat berbagai aturan, seperti yang tertuang dalam salah satu komponen institusional HAM di Indonesia, yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mencantumkan hak anak di antaranya pada pasal 60 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 dan 65.
Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang hak anak atas pendidikan dan perkembangan diri. Sekarang, mahalnya biaya sekolah menjadi kendala bagi keluarga miskin, terutama bagi anak-anak jalanan untuk mendapatkan hak itu. Kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan, semestinya menjadi target optimal bagi anak jalanan. Mahalnya biaya sekolah menyebabkan tingginya angka putus sekolah, mereka yang putus sekolah biasanya bergabung menjadi penghuni jalanan. Kehidupan jalan itu memberikan peluang terjadinya eksploitasi, pelecehan, narkoba, dan kriminalitas seperti yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut.
Lebih khusus lagi, pemerintah membuat UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam pasal 53 ayat (1), “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak telantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.”
Beberapa tahun terakhir, pemerintah banyak melahirkan kebijakan pemberian bantuan langsung pada masyarakat seperti BOS, BLT, BKM, atau bantuan instan lainnya. Kebijakan itu banyak diwarnai kritik lantaran pada praktiknya, bantuan itu tidaklah begitu solutif di tengah laju ekonomi yang kian tidak stabil. Yang timbul hanyalah pragmatisme serta kemalasan pada masyarakat. Lihat kasus kematian 21 orang di Pasuruan kemarin akibat berebut zakat, atau kasus-kasus lain yang menunjukkan kisruh warga berebut BLT. Persoalan mendasarnya memang kemiskinan, tetapi kemiskinan itu telah diapresiasi pemerintah sebagai objek eksperimentasi kebijakan yang tidak solutif dan membiasakan masyarakat berbudaya meminta-minta.
Selain itu, kebijakan bantuan sosial itu dianggap cukup politis, apalagi menjelang Pemilu 2009. Yang mesti dipahami masyarakat adalah konstitusi kita telah mengatur semuanya. Jadi, dalam konteks pemberdayaan konstitusional ini, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya yang belum terpenuhi, untuk kemudian terus mendorong pemerintah merealisasikannya.
Tentang pemberdayaan institusional, pemerintah menugaskan pada departemen dan Dinas Sosial untuk mengurusi masalah anjal. Pemberdayaan ini dimaksudkan, untuk mengoptimalisasikan peran dan fungsi institusi atau lembaga sosial dan pendidikan yang ada di lingkungan pemerintah. Selama ini, kinerja lembaga pemerintah tidak mampu memberikan fungsi servis yang baik, malah masih saja digelayuti KKN dan praktik-praktik buruk lainnya, yang menodai kepercayaan masyarakat. Untuk itu, setiap lembaga mesti meningkatkan fungsi kinerja dan pelayanan dengan baik. Ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat kapasitas pegawai di jajaran dinas serta mereformasi birokrasi untuk lebih memudahkan dan mendekatkan pada masyarakat.
Selain itu, mengatasi masalah anjal bisa juga dilakukan dengan pemberdayaan sosial, yakni bagaimana persoalan anak jalanan ini menjadi perhatian sosial, terutama konglomerasi untuk lebih melakukan solidaritas sosial. Pemberdayaan sosial ini bisa dilakukan melalui bantuan sosial dan pendidikan. Selain menggalakkan beasiswa bagi anak jalanan, peran sosial ini dibutuhkan untuk lebih memerhatikan pendidikan anjal.
Khusus untuk anak jalanan ini, menurut Ishaq (2000), bisa menerapkan pendidikan luar sekolah, misalnya, dengan melakukan proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam wadah “rumah singgah” dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), yaitu dengan melayani anak jalanan di rumah singgah, sedangkan anak rentan ke jalan, dan orang dewasa dilayani dalam wadah PKBM.
Rumah singgah dan PKBM itu dipadukan dengan-sekaligus menerapkan-pendekatan kelompok dan CBE (Community Based Education, pendidikan berbasis masyarakat) serta strategi pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Program pendidikan itu dapat berupa Kejar Usaha, Kejar Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP), bimbingan belajar, Diktagama (pendidikan watak dan dialog keagamaan), Latorma (pelatihan olah raga dan bermain), Sinata (sinauwisata), Lasentif (pelatihan seni dan kreativitas), Kelompok Bermain, Kampanye KHA (Konvensi Hak Anak-anak), FBR (forum berbagi rasa), dan pelatihan Taruna Mandiri (M. Ishaq, 2000 : 371).
Patut disyukuri, banyak orang atau LSM yang concern dalam mengelola anak jalanan, mereka juga membangun pendidikan-pendidikan alternatif bagi anak jalanan. Setelah pemerintah berjanji akan merealisasikan anggaran 20% untuk sektor pendidikan di 2009, kiranya alokasi untuk pemberdayaan anjal bisa ditingkatkan.
Memang, menyelesaikan masalah anjal bukanlah pekerjaan yang mudah. Masalah anjal adalah turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat fundamental seperti kemiskinan dan pengangguran. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Anak-anak adalah potret masa depan Indonesia. Maka, tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan. (Jafar Fakhrurozi, tulisan ini pernah dipublikasikan di PIkiran Rakyat, 26 September 2008)

Iklan

Read Full Post »

PERTENGAHAN tahun 2009 lalu, ASAS meluncurkan antologi puisi berjudul “Sihir Terakhir” yang ditulis oleh para penyair berjenis kelamin perempuan. Tak ada penyair istimewa dari “Sihir Terakhir”. Dari 23 penulis, kecuali nama-nama seperti Dian Hartati dan Fina Sato yang sudah lumayan akrab di telinga kita, selebihnya, mereka adalah nama-nama yang sangat baru. Mereka serupa benih-benih mawar yang baru ditanam. Tapi betapapun itu, puisi senantiasa mempersembahkan makna yang bisa kita ambil faedah dan manfaatnya. Puisi juga dapat kita baca dengan segala kepentingan. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk membaca dan mengkajinya.
Nenden Lilis Aisyah dalam catatan pengantarnya, memberikan refleksi tentang keberadaan penyair perempuan, yang mana kemunculannya sangat belakangan di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Maka adanya antologi perempuan ASAS ini adalah sebuah kebanggaan sekaligus bukti eksistensi kaum marjinal ini di dunia kesusastraan kita. Naif memang, harus menyebutkan identitas gender dalam antologi ini. Namun seperti kata Nenden Lilis, tindakan pengkontrasan/pembedaan (affirmative action) ini harus tetap dilakukan  selama masih terjadi peminggiran terhadap sebuah kelompok tertentu.
Mengacu pada argumen itu, saya berharap antologi ini tidak sebatas menegastegaskan perbedaan identitas yang dimaksud. Akan tetapi ada semacam horison harapan yang lebih, terutama untuk kepentingan membaca semangat jaman dalam puisi-puisi yang dibuat oleh para penyair mutakhir ini. Terlebih judul antologinya saja “Sihir Terakhir”.
***
Setelah membaca keseluruhan sajak dalam antologi ini, secara umum, puisi-puisi yang disuguhkan berkisar dalam tema kerinduan (cinta), baik pada lawan jenis, teman, orang tua, Sang pencipta maupun kampung halaman. Sajak rindu semacam itu seolah terasa pantas dan pas ditulis oleh kaum perempuan. Dengan cara ungkap yang berbeda-beda, para penyair mempresentasikan kerinduan dengan sangat emosional dan personal. Namun berbeda dengan ekspresi gerakan feminisme dalam sastra yang belakangan ini nyaris seragam, yakni eksplorasi tubuh. Para penyair perempuan ASAS ini lebih memilih “taat” berbudaya. Tak banyak terlihat konsep pemberontakan estetika di sana.
Dalam hal penggunaan aku-lirik, sebagian besar masih terlihat sebagai subjek orang kedua. Padahal, betapa diksi “Aku” memiliki superioritas, kemerdekaan, sekaligus hegemonik. Misalnya, Dalam sajak-sajak kerinduan itu, perempuan selalu mengambil posisi di bawah laki-laki, direpresentasikan dengan perbuatan “menunggu”. Perempuan selalu merasa dirinya menjadi akibat, bukan sebab. Sajak Alfatihatus Sholihatunnisa yang berjudul Kisahku Dimulai dari Namamu dengan lugas menyuarakan hal itu. Selalu jadi semacam rindu yang rapuh/ ketika tak kutemukan kau di tepian hari/ menghilang di balik mesjid/lalu aku akan menunggumu di paruh waktu yang lain/ mengingatmu lewat angin (Sihir Terakhir, 2009). Sajak-sajak kerinduan semacam itu juga ditemukan pada sajak Sauh (Aldika Restu Pramuli), Sajak Kerinduan (Evi Sefiani), Namamu di Puisi (Diah Budiana), Skenario (Evi Sukaesih), Lelaki Penjual Dongeng (Fadhila Romadhona), Rindu Hujan (Ikarisma Kusmalina) juga Pada Sendiri (Ike Ayuwandari) Kau (Maya Mustika).
Tidak semuanya memang, tapi hanya sedikit penyair yang mampu keluar dari jerat subordinasi sosial, ataupun penindasan jender. Dalam sajak Untuk Betara karya Cut Nanda. Terlihat sekali aku lirik-nya berada pada subjek superior. Aku lempari kau jam/kau bukan menghindar:/mengulurkan tangan lalu membalasnya/berlama-lama dengan rindu dulu (Sihir Terakhir, 2009). Hal itu juga terdapat dalam sajak Ikarisma Kusmalina yang berjudul Ketika Kau Menari. Bunyinya: Menarilah kamu di dadaku/ sebelum semua orang mengetahuinya/dan biarlah aku yang merasakan/ :kaki-kaki kecilmu menginjak dadaku (Sihir Terakhir, 2009). Namun berbeda dengan Cut Nanda yang sudah sangat superior, Ikarisma Kusmalina masih menyimpan dilema. Dengan rasa sinis, Ikarisma Kusmalina membuat parodi tentang konflik jender yang selama ini masih berlangsung. Pada akhirnya, seorang perempuan bagaimanapun kuatnya, ia selalu saja mengalah. Contoh lain terdapat dalam sajak Telinga karya Tita Maria Kanita dan Serupa Selat yang ditulis oleh Win Herlya Winna.
Persoalan kemudian adalah, apakah setiap “aku” yang superior itu menunjukkan superioritas yang sesungguhnya? Dalam konteks konflik jender, apakah “aku” tersebut sudah merdeka? Untuk menjawabnya mari kita baca sajak Oka Rusmini yang berjudul Patiwangi. Bunyinya: Inilah tanah baruku/ mata air menentukan hidupnya/ ikan-ikan memulai percintaan baru/ batang-batang yang menopang daun-daun muda/ membuat upacara penguburan// telah kucium beragam bunga/ dan sesajen mengutuk kaki yang kubenamkan di tanah/ suara genta menyumbat mata angin/ tak mampu mengantar dewa pulang// kubuat peta di Pura/ Puta/ mengantar warnaku pada silsilah matahari/ bumi mengeram, tanah memendam amarah/tak ada pecahan suara/ menyelamatkan warnaku// para lelaki menantang matahari/ penunggu warga perempuan pilihannya/ tak ada upacara untuknya di setiap sudut Pura// para pemangku hanya mencium bangkai dupa/ terlalu banyak dewa yang harus diingat/ dan para lelaki terus meminang// karena namaku/ kuharus punya sejarah upacara// anak-anak/ kelak kumandikan dari pilihan ini. (Patiwangi, 2003)
Jelas sekali bagaimana Oka Rusmini memerdekakan aku dari segala aspek penindasan. “Aku” dibiarkan terbang melayang. “Aku” menjadi muasal dan akhir perbuatan. “Aku” menjadi sebab, bukan akibat. “Aku” yang berani berbuat dan mengambil keputusan. “Aku” semacam itu jelas punya otoritas yang superior, ideologis. Aku lirik tersebut memang berpeluang menjadi hegemonik, karena aku menjadi pusat pemaknaan, tetapi sebagai upaya perlawanan, aku semacam itulah representasi strategi yang dimaksud Foucault dalam melawan ketidakadilan, sebagaimana dikutip Nenden Lilis dalam pengantar antologi.
Di luar segi gaya ucap, atau teknis kebahasaan lainnya, para penyair telah berhasil membangun makna yang utuh. “Sajak Bahtera” karya Dian Hartati menggambarkan kehidupan getir yang dialami oleh kaum perempuan. Oleh karena itu, menurut Dian, “tempat berlabuh yang aman adalah tubuhku.” Sebuah sikap egois yang wajar di tengah sistem sosial yang tak aman bagi kaum perempuan.
Selain soal hubungan batiniah antara perempuan dan laki-laki, ada beberapa sajak yang mengajak kita untuk kembali meresapi perasaan kita terhadap orangtua. Seli Desmiarti dalam sajak Surat untuk Bunda dan Salam untuk Bapak berhasil melukiskan rasa cinta yang begitu mendalam terhadap orang tua. Selanjutnya, ada beberapa sajak yang coba menggambarkan realitas sosial yang terjadi di perkotaan, seperti dalam sajak Winarni R, dengan judul Antapani 170509.  Penyair muda berbakat, Fina Sato lebih memilih untuk berbagi dan bersilaturahmi dengan kawan-kawannya. Elli R Noer, sebagaimana mimpinya, menjadi “Joko Pinurbowati”, ia masih bermain dengan parodi yang lumayan menyegarkan. Terakhir, tentu saja masih banyak yang belum terbahas. Akan tetapi ulasan di atas saya anggap telah mewakili isi dan narasi “Sihir Terakhir”. Dan kesimpulan saya, tentu saja bukan syair terakhir dari mereka. “Sihir Terakhir” bukanlah sebuah fatwa yang mesti diimani. Kata “Terakhir” tidak menunjukkan makna yang sesungguhnya melainkan awal dari terakhir-terakhir berikutnya. Dan tiada akhir untuk berproses. Selamat tanam benih-benih mawar Bumi Siliwangi.*** (Desember 2009, Jafar Fakhrurozi)

Read Full Post »