Feeds:
Pos
Komentar

Archive for April, 2010

Catatan untuk Guru Besar

Para Guru Besar Berpose

Para Guru Besar Berpose

TAHUN 2009 ini, tingkat kesejahteraan guru besar akan meningkat tajam. Setelah tunjangan fungsional dan profesi, pemerintah memberikan tunjangan kehormatan bagi pofesor riset. Gaji guru besar akan meningkat empat kali lipat minimal Rp 8 juta (Kompas, 13/1). Sebuah berita yang menyenangkan tentunya untuk umat guru besar di Indonesia. Sebuah penghargaan yang pantas bagi kaum akademis yang telah susah payah belajar dan mengabdi untuk pendidikan.

Namun, setelah membaca berita tersebut, tiba-tiba saya mengingat-ingat beberapa guru besar yang saya kenali di kampus. Mengingat gelarnya itu, saya tidak dapat memercayai ketika sebagian guru besar, terlebih ia merangkap sebagai birokrat, sama sekali tidak mencerminkan bahwa ia seorang guru besar. Mereka sangat birokratis, tidak dialogis, kaku, dan cenderung feodal. Muncul kesimpulan sementara, bahwa guru besar disini seperti intelektual menara gading.

Hal itu ternyata diiyakan banyak orang. Maka, atas secuil fakta tersebut, ada beberapa catatan yang mesti dialamatkan untuk guru besar. Dalam bingkai kritis, penting bagi kita untuk meninjau peran dan kontribusi guru besar bagi kehidupan bangsa. Ini agar apa yang dipersepsikan tentang gelar guru besar tidak semata-mata silau akan rentetan gelar dan jabatan yang diemban, tetapi lebih pada peran dan kontribusinya yang besar untuk masyarakat.

Rektor ITB Djoko Santoso mengatakan, guru besar adalah ujung tombak keilmuan dan pembawa nama perguruan tinggi. Keberadaannya yang sangat minim menjadi bukti bahwa tidak semua orang bisa menjadi guru besar.

Karena itu, seorang guru besar harus benar-benar menjadi sosok vital dalam memajukan ilmu pengetahuan. Untuk itu, karena minimnya jumlah guru besar, terbuka tantangan bagi semua orang menjadi guru besar.

Oleh Kebamoto, istilah guru besar menandakan kebesaran strata, keterbedaan (antara guru dan dosen), prestasi maksimum dalam karier dosen, dan lain-lainnya tanpa mempertanyakan apa dan bentuk apa predikat keprofesoran itu sesungguhnya. Karena itu, seseorang akan bangga digelari guru besar meskipun sudah pada usia uzur, di atas 60 tahun (Guru Besar dan Doktorvater, 2004).

Atas dasar itu, predikat guru besar bukanlah sebuah gelar yang didapat dengan keberuntungan, apalagi kelicikan. Guru besar adalah sebuah kehormatan luar biasa atas usaha, peran, dan kontribusinya. Atas dasar kehebatannya itu, guru besar harus hadir di tengah-tengah kebuntuan masyarakat dalam menghadapi setiap masalah. Guru besar harus hadir di tengah kebutuhan masyarakat. Ia harus senantiasa membuka ruang-ruang transformatif secara terbuka bagi masyarakat.

Sayangnya, fakta menunjukkan sebaliknya. Sudah menjadi rahasia umum, perangai guru besar kita cenderung eksklusif, asosial, dan pelit berbagi ilmu selain di kelas atau ruang formal lainnya. Padahal, kebanyakan di antara mereka adalah lulusan-lulusan universitas Barat ternama yang terkenal egaliter dan demokratis.

Pemikiran pesanan

Fakta lain adalah bahwa guru besar kita banyak terlibat dalam proyek-proyek pemikiran dan gagasan yang dipesan oleh kelompok-kelompok pemilik modal dan kekuasaan. Mereka seolah menjadi konsultan kebijakan yang tidak prorakyat. Konsep neoliberalisasi pendidikan yang diwujudkan dengan pemberlakuan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah salah satu buah pikiran guru besar. Padahal, kebijakan tersebut menuai kontroversi dan banyak ditentang masyarakat.

Tentu saja pemandangan ini jarang kita saksikan. Ada profesor ikut turun ke jalan bersama-sama mahasiswa menentang penguasa yang lalim. Kondisi seperti itu tentu sangat disesalkan di tengah keterpurukan yang menimpa bangsa akibat ketidaktepatan kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat jelas-jelas butuh bantuan orang-orang cendekia semacam guru besar.

Jasa guru besar memang dibutuhkan negara. Namun, peranan dan fungsinya bukan untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat.

Di sini guru besar diuji. Apakah teori-teori akademisnya dapat dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita. Sebab, tidak sertamerta teori-teori yang mereka miliki, terutama teori-teori liberal, bisa diterapkan di Indonesia.

Butuh perbaikan

Tentang rencana kenaikan gaji guru besar, saya kira sudah sepantasnya pemerintah melakukannya. Hal ini penting untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam menyejahterakan guru dan dosen, sebagaimana janji-janjinya dalam undang-undang. Namun, kenaikan tersebut tidak ditujukan untuk sekadar menghargai sebuah gelar atau untuk mengganti ongkos pendidikan yang telah dijalani guru besar yang tentu mengeluarkan biaya besar.

Sekadar catatan, kini kenaikan gaji menjadi isu yang cenderung diapresiasi dengan sikap pragmatis. Dengan iming-iming gaji besar, orang-orang berlomba-lomba kuliah setinggi mungkin, tunduk pada birokrasi, dan menulis penelitian di jurnal ilmiah terakreditasi, tak peduli penelitian yang mereka lakukan adalah fiktif atau buatan orang lain. Bukankah itu juga terjadi dalam proses sertifikasi guru?

Peningkatan kesejahteraan bisa menjadi daya tawar guru besar untuk menghindari stigma guru besar. Perguruan tinggi yang berwenang melantik guru besar harus berupaya melakukan perubahan dan perbaikan, semisal membuat mekanisme pengangkatan guru besar yang lebih bersih dan lepas dari unsur KKN. Kriteria dan parameternya harus lebih kualitatif (bukan kuantitas atau formalitas) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat-syarat pengangkatan guru besar harus juga memerhatikan aspek sosial, seperti keterlibatan secara praksis di masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat lainnya dalam berbagai bentuk. Aspek sosial ini bisa juga menjadi alat pembuktian bagi penerapan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Di sini guru besar akan lebih banyak melakukan analisis sosial. Untuk kepentingan riset, hasilnya akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan diterima masyarakat. Selain itu, juga untuk membentuk orientasi agar senantiasa segaris dengan rakyat. Dengan begitu, guru besar bukanlah intelektual menara gading lagi.

Jika guru besar Indonesia benar-benar berjasa dan berwatak seperti itu, sudah saatnya guru menuntut hak sejahtera. Penting dicatat, gaji besar ini adalah salah satu bentuk penghargaan akan jasa-jasa dan pengabdian guru besar. Mereka menghabiskan hidupnya untuk pendidikan anak bangsa.

Sekali lagi, kaum pendidik memang harus disejahterakan, tetapi dituntut lebih membuktikan kontribusinya untuk kemajuan bangsa. Kita tentu menginginkan kaum pendidik menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kita tunggu saja. (Jafar Fakhrurozi, dimuat Kompas, 27 Januari 2009).

Iklan

Read Full Post »

Perkembangan informasi yang kian mengglobal hanya dapat diakses melalui budaya literat. Maka, sangat mengenaskan jika sekarang ini tingkat buta huruf di dunia, khususnya di negara-negara miskin, masih tinggi. Berdasarkan data dari UNESCO, di antara tujuh orang terdapat satu orang yang tidak mampu membaca dan menulis.

Di antara keseluruhan penduduk dunia yang berjumlah enam miliar, terdapat 800 juta orang dewasa yang buta huruf, dan dua pertiga di antara mereka adalah perempuan. Sementara itu, terdapat 100 juta anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Adapun di negara kita pada tahun 2003 jumlahnya mencapai 5,39 juta orang. Dari jumlah itu, penduduk usia 10-44 tahun yang buta huruf diperkirakan mencapai 3,62 persen atau 2,80 juta penduduk, sedangkan usia 44 tahun ke atas mencapai 2,59 juta orang dari seluruh jumlah penduduk Indonesia.

12.21-buta-aksara-lansia-300x224

Para Lansia sedang belajar membaca

Angka-angka di atas tidak penting jika hanya menjadi pajangan di museum Balitbang. Dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi persoalan besar ini jika Indonesia tidak ingin tertinggal. Maka, salah satu kuncinya adalah dengan memosisikan sektor pendidikan sebagai yang paling utama di antara sektor lainnya. Wujudnya adalah dengan merealisasikan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD sesuai dengan konstitusi yang telah ada. Selama ini pemerintah terlalu banyak memprediksi atau membuat target yang bersifat abstrak. Tahun 2009, pemerintah memiliki target merealisasikan 20 persen anggaran pendidikan, tahun 2015 memusnahkan buta huruf, dan sekian target lain yang sebetulnya semakin mengurangi kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah.

Mahalnya biaya pendidikan hari ini sudah jelas mempersempit akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin, untuk menikmati pendidikan. Kejar Paket A dan Paket B yang merupakan alternatif sekolah murah pun keberadaannya kembang kempis. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) memang sangat membantu bagi anak-anak miskin untuk bisa bersekolah, tetapi di lapangan ternyata masih banyak kebocoran atau korupsi. Maka, sia-sialah usaha mulia tersebut.

Bergabungnya Indonesia dengan komunitas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang memasukkan sektor pendidikan ke dalam perdagangan jasa sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Pendidikan sebagai komoditas hanya akan melahirkan kesenjangan pendidikan karena kebijakan memandirikan perguruan tinggi, misalnya, secara jelas mengakibatkan semakin mahalnya biaya masuk kuliah. Akhirnya, hanya orang-orang yang berduit yang bisa kuliah.

Dokumentasi realitas tersebut cukup memberikan kesimpulan bahwa jika Indonesia masih dibayang-bayangi kolonisasi ekonomi oleh negara kapitalis asing, sepertinya kemajuan pendidikan nasional hanya menjadi wacana yang ramai dibicarakan dan tidak berakhir pada solusi.

Dua tugas

Sejak dekade 1970-an, berbagai gerakan memberantas buta huruf dilakukan negara-negara miskin. Namun, banyak di antara negara- negara itu gagal menuai hasil dengan alasan krisis ekonomi dan peperangan. Akibatnya, sampai hari ini masalah-masalah yang amat fundamental seperti kesejahteraan dan keterbelakangan sosial menjadi penyakit kronis yang diidap negara miskin.

Indonesia tak jauh beda posisinya. Jangankan untuk menggratiskan pendidikan, menangani busung lapar pun sulit. Padahal, seharusnya tingkat kesejahteraan secara ekonomi berkorelasi positif dengan kemajuan pendidikan. Pendidikan adalah mencerdaskan manusia. Orang cerdas pasti tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyejahterakan dirinya. Nah, jangan-jangan memang sistem pendidikan nasional kita yang tidak jelas ruhnya, dan tidak visioner bagi kemajuan peradaban bangsa kita yang sarat potensi.

Selain itu, angka pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadikan masalah bertambah kompleks. Pemberantasan buta huruf harus diringi dengan usaha memperkecil angka pertumbuhan jumlah penduduk. Lantas, Indonesia mau bagaimana?

Pemberantasan buta huruf membutuhkan anggaran dana yang sangat besar. Sejatinya tak ada lagi pemandangan ironis seperti yang masih tampak hari ini-anggota dewan masih senang jalan-jalan ke luar negeri dengan alasan tugas negara, militer senang berperang dengan alasan terorisme atau pemberontakan, serta contoh lain yang cenderung mengakibatkan kecemburuan dan cukup menyesakkan hati-jika kita melihat juga realitas masyarakat Indonesia yang tak bisa membaca, miskin lagi.

Maka, momentum Hari Aksara Internasional harus dijadikan ajang penguatan opini publik tentang isu pendidikan untuk semua (education for all) yang telah dicanangkan sejak Konferensi Pendidikan di Jomtien, Thailand, pada tahun 1990, lalu dikuatkan kembali oleh Forum Pendidikan di Dakkar pada tahun 2000. Hasilnya meliputi perencanaan pendidikan untuk semua di tingkat nasional sebagai bagian dari perencanaan pendidikan nasional (target 2002), mengurangi kesenjangan jender di pendidikan dasar dan menengah (2005), memastikan bahwa semua anak-khususnya anak perempuan- berkebutuhan khusus, dan anak dari etnis minoritas memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai, berkualitas, dan gratis (2005), mencapai peningkatan 50 persen peningkatan melek huruf-khususnya untuk perempuan-dan akses yang memadai bagi orang dewasa untuk melanjutkan pendidikan serta mencapai kesetaraan jender dalam pendidikan (2015).

Harus diselesaikan

Persoalan buta huruf memang harus diselesaikan secepat mungkin. Manusia Indonesia harus melek huruf guna menguasai ilmu dan teknologi yang semakin jauh meninggalkan kita. Bahkan, oleh negara tetangga sekalipun kita tertinggal. Untuk itu, manusia Indonesia harus mampu membuka lahan kerja sendiri untuk mengejar ketertinggalan teknologi tersebut. Pemerintah mulai sekarang harus serius mengutamakan pendidikan dengan menyelesaikan persoalan- persoalan lain yang menghambat laju pendidikan, misalnya pemberantasan korupsi yang telah menggerogoti kemampuan pemerintah dalam usaha perbaikan pendidikan dan sektor layanan publik lainnya.

Sepertinya kita harus mengikuti negara China dalam hal pemberantasan korupsi. Sekecil apa pun tindakan korupsinya, maka tanpa kecuali siapa pun harus dihukum mati. Walau tak mungkin diikuti, peraturan; minimal ada sistem hukum dari pemerintah yang tegas mengaturnya. Selain itu, tak ada salahnya kaum kaya di Indonesia memberikan donasi untuk pendidikan, tentunya dengan mekanisme keikhlasan dan sukarela, tidak malah menyimpan modal untuk dibisniskan. Pemerintah harus berusaha untuk tidak tergantung pada pemodal asing atau kebijakan internasional lainnya yang sebenarnya tidak memberikan kemajuan secara signifikan bagi Indonesia, khususnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tak ada kata telanjur, apalagi tidak bisa.

Sekali lagi pemberantasan buta huruf adalah tugas yang sangat berat, tetapi harus dilakukan. Secara ekonomi manusia Indonesia harus sejahtera. Pemerintah harus menyelesaikan dua tugas yang sama, yakni memajukan pendidikan dan menyejahterakan rakyatnya. (Jafar Fakhrurozi)

(Dimuat Kompas, 24 September 2006)

Read Full Post »

Tahun Ajaran Kemanusiaan

BEBERAPA saat lagi dunia pendidikan kita menyongsong tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru itu kerap memunculkan kesan bahwa semuanya mesti serbabaru, anak-anak sekolah dan mahasiswa akan menginjak kelas baru, jenjang baru, buku-buku baru, pakaian seragam baru, dan semua akan serbabaru.

Kondisi serbabaru itu dimaknai sebagai semangat baru untuk berubah dan lebih baik. Namun, ada sebuah kekhawatiran di dunia pendidikan kita yang beberapa tahun terakhir ini marak mengemuka, yaitu fenomena kekerasan yang kini terus menggelayuti dunia pendidikan kita. Fenomena itu malah terus bermunculan. Sekolah atau kampus yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman dari budaya kekerasan, justru malah menjadi tempat yang paling nyaman bagi aksi-aksi teror kemanusiaan dari mulai intimidasi psikologis lewat kata-kata sampai kekerasan fisik dan bullying yang berdampak sakit bagi korban, bahkan kematian seperti yang terjadi di IPDN dan beberapa kampus lainnya. Terakhir, kita disuguhi tontonan sarkas yang diaktori oleh sekelompok siswi di Jawa Tengah yang menamakan dirinya “Genk Nero”. Di Unas Jakarta, aparat kepolisian dengan brutal menyerbu mahasiswa yang selesai demonstrasi.

Apa yang terjadi di IPDN adalah terbentuknya sebuah sistem yang tanpa disadari sudah mentradisi dan dianut oleh penghuninya. Namun, baru beberapa tahun terakhir media menjadikan kasus di IPDN sebagai momentum tepat untuk mengungkap kasus kekerasan yang sudah lama ada, walau sebetulnya budaya itu sudah ada dan mengakar kuat di mana-mana. Di beberapa kampus di Indonesia pun, budaya kekerasan belum hilang. Hari ini walau tidak begitu kentara, tetapi kegiatan-kegiatan mahasiswa semacam ospek masih dihantui kekerasan. Ini menjadi bukti bahwa pendidikan telah kehilangan hakikatnya. Upaya humanisasi dan pembentukan karakter dan kecerdasan dilakukan dengan proses yang kontraproduktif.

Siapa salah? Padahal, pemerintah telah mengeluarkan aturan penghapusan perpeloncoan pada orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) atau masa orientasi siswa (MOS) lewat Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 5 Tahun 1995. Nyatanya beberapa sekolah dan kampus masih melakukannya dengan berbagai nama dan kemasan. Budaya kekerasan sudah mengakar di setiap individu, bukan pekerjaan mudah menghilangkan kekerasan dari dunia pendidikan.

Kita menemukan kekerasan di mana-mana. Setiap orang, kelompok, institusi negeri, institusi swasta, tak luput diwarnai tindak kekerasan. Kita sering menyaksikan Satpol PP memukuli pedagang, aparat polisi memukuli demonstran, demonstran memukuli polisi, ormas menyerang ormas lain, ormas menghancurkan fasilitas umum, tawuran pelajar, tawuran penduduk, tawuran suporter sepak bola, dan seabrek tindak kekerasan lainnya yang sepertinya sudah biasa dan mentradisi. Jika semua individu berpikir untuk melakukan kekerasan, bangsa Indonesia adalah bangsa kaum preman.

Pemikir Italia, Antonio Gramsci memaparkan teori Hegemoni. Menurut dia, hegemoni adalah sebuah dominasi yang berlangsung tidak dengan cara paksaan yang kasat mata, melainkan dengan persetujuan (consent) dari pihak yang didominasi. Dalam bingkai hegemoni inilah kekerasan terletak. Kekerasan bukanlah ekspresi sistem nilai suatu komunitas yang mencerminkan identitas kolektif, melainkan alat yang memungkinkan hegemoni itu berfungsi dalam sistem dominasi. Hegemoni itu telah terjadi seperti di sekolah, kampus, dan lembaga pemerintah lainnya, budaya kekerasan kini tak hanya dianut kaum preman.

Pendidikan tidak mencetak manusia-manusia yang kuat fisiknya, tidak pula mencipta intelektual yang saling mengasari, merugikan, bahkan menindas yang lainnya. Pendidikan diarahkan untuk membentuk kekuatan intelektual untuk mampu menaklukkan segala yang menindas. Sebagaimana pemikiran Paulo Freire bahwa pendidikan haruslah berorientasi pada konsepsi dasar memanusiakan kembali manusia yang telah mengalami dehumanisasi akibat sistem dan struktur sosial yang menindas (Pedagogi of the Opresed, New York 1986:67).

Secara historis, Indonesia lahir dari kekerasan. Revolusi 1945 diperoleh dari kucuran darah rakyat di penjuru nusantara. Ada pekerjaan yang belum terperhatikan rupanya oleh founding father negara Indonesia, yakni menghilangkan unsur-unsur yang berbau kekerasan, caranya dengan menjauhkan perebutan kepentingan untuk keuntungan pribadi semata. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah sesuatu yang wajar. Akan tetapi, orientasi kepentingan yang diusung bukan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan rakyat banyak. Sejak 1945 sampai sekarang, kita diberi tontonan yang suram oleh elite penguasa.

Indonesia sebagai sebuah sistem negara (nation state) adalah sumber segala tanggung jawab setiap kehidupan rakyatnya. Maka ketika bicara sistem, bagaimana sistem yang dijalankan dalam hal ini hukum harus ditegakkan dengan setegas-tegasnya. Longgarnya penegakan hukum memberi peluang kepada setiap orang untuk bertindak sewenang-wenang. Jika hukum masih memble, bukan hanya preman dan penjahat yang menganut kekerasan, negara pun akan ikut melakukan kekerasan, seperti pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu. Setiap individu harus diberi pembelajaran yang humanis. Harus ada revisi dan kaji ulang terhadap sistem pendidikan nasional, visinya harus humanis. Tujuannya adalah membentuk paradigma berpikir yang antikekerasan, antimenindas sehingga ketika bertindak tidak lagi menggunakan kekerasan atau menindas yang lainnya.

Sudah terlalu naif dan terbelakang jika budaya kekerasan masih menjadi bagian dari pola hidup masyarakat kita. Bangsa Indonesia harus bangkit dari segala krisis kemanusiaan, degresi moral, dan krisis identitas. Dalam hal ini, kaum terdidik punya tanggung jawab besar untuk mengantarkan bangsa menuju cita-citanya. Dunia pendidikan sebagai pabrik moral harus menjadi senjata handal dalam memerangi kekerasan, siswa sebagai generasi penerus bangsa harus mampu memotong lingkaran kelam ini, semoga tahun ajaran baru ini adalah pintu gerbang menuju musim kemanusiaan. ***(Jafar Fakhrurozi)

(Dimuat H.U PikiranRakyat, 14 Juni 2008)

Read Full Post »