Feeds:
Tulisan
Komentar

Oleh Jafar Fakhrurozi

Kasus pernikahan singkat Bupati Garut, Aceng Fikri dengan Fani Oktora seorang remaja berusia 18 tahun menjadi pusat perhatian masyarakat dalam berapa bulan terakhir. Perhatian publik tersebut menjadi tanda telah dimulainya suatu proses apa yang disebut Jurgen Habermas sebagai public sphere. Di mana telah terbangun ruang diskursif yang massif di tengah masyarakat. Mengacu pada konsep Habermas, public sphere ini memimpikan suatu kondisi atau suatu dunia (ruang) di mana terjadi suatu komunikasi yang bebas dari dominasi, di dalam masyarakat yang muncul di dalam wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Dalam hal ini, public sphere diawali oleh media massa.

Di era reformasi, kebebasan pers dijamin sehingga media massa menjadi ruang publik

yang memungkinkan terbangunnya opini publik. Persoalan yang kemudian harus diperhatikan adalah bagaimana menumbuhkan public sphere di media massa yang bersih dari kepentingan, tak terkecuali bagi pengusaha media. Kita tahu bahwa pemilik media massa kita sebagian adalah politisi atau pemimpin partai politik. Terlebih dalam kasus Aceng yang sarat muatan politik.

Persoalan pernikahan-perceraian adalah sebuah persoalan yang berada dalam ruang privat, namun dalam kasus Aceng, posisinya kemudian bergeser menjadi persoalan publik setelah media memberitakan  secara besar-besaran. Media massa perlu mengangkat ini karena memenuhi dua fungsi media massa yakni fungsi jurnalistik yang tercermin dalam aspek kemenarikan topik dan fungsi sosial media sebagai kontrol kekuasaan.

Aceng Fikri, adalah warga privat yang menjabat sebagai bupati yang notabene merupakan jabatan publik, tindak tanduknya tentu diperhatikan dan dikontrol publik. Jabatan publik ini dapat meniadakan hak-hak privat seseorang mengacu pada kewajibannya sebagai penguasa yang digaji negara. Apa yang ia lakukan, diutamakan untuk kepentingan publik. Terlebih, penguasa tersebut telah memproklamasikan posisi dirinya pada saat kampanye sebelum ia terpilih. Ia memfigurkan dirinya sebagai milik publik. Lewat janji-janji kerakyatan, secara sadar, ia meniadakan hak dan ruang privatnya sendiri. Maka ketika kemudian muncul kasus privatnya diangkat ke publik, maka ia harus menerimanya. Ia pun harus rela ketika kasusnya kemudian menjadi public sphere yang masif. Berbagai diskursus muncul di tengah masyarakat, mulai dari diskursus keagaamaan, HAM, dan politik. Public sphere ini kemudian berujung dengan vonis pemakzulan oleh DPRD terhadap Aceng Fikri sebagai bupati Kabupaten Garut.

Tidak ada yang menduga barangkali, kalau isu privat ini kemudian dapat menjatuhkan Aceng sebagai Bupati. Termasuk media massa sekalipun, sebagai pencetus public sphere ini. Pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan adalah, apakah media massa telah melakukan public sphere yang berujung dengan eksekusi politik seperti pemakzulan?

 

Berbagai Diskursif

 

Sebelum keputusan pemakzulan oleh DPRD Garut, berkembang berbagai diskursus mengenai kasus Aceng. Dalam pemberitaan media massa, berbagai kelompok massa berunjuk rasa meminta Aceng mundur dari Bupati. Wacana yang mereka hadirkan adalah bahwa Aceng telah merendahkan martabat perempuan dan membuat malu warga Garut. Dalam kesempatan lain, ratusan massa yang mengatasnamakan pendukung Aceng Fikri juga berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk “Nikah siri itu halal, yang haram adalah zina.” Dari dua kelompok tersebut, terlihat suatu diskursus yang sehat di tengah ruang publik. Dalam diskursus tersebut, isu agama menjadi poin utama. Para pendukung Aceng, mencoba menawarkan dan memperkuat hukum nikah siri menurut agama Islam yang selama ini masih simpang siur di mata masyarakat awam. Bagi mereka, Aceng tidak bersalah menikahi Fany secara Siri. Mereka bahkan menyandingkannya dengan wacana Zina. Secara eksplisit, pernyataan di atas bermakna “Lebih baik menikah siri daripada berzina.” Wacana tersebut mereka gulirkan dengan tujuan agar masyarakat bisa memaklumi perbuatan Aceng Fikri. Referensi agama menjadi senjata yang dapat diandalkan untuk menarik warga Garut yang mayoritas beragama Islam untuk memaklumi dan memaafkan Aceng Fikri. Sedangkan wacana yang dilontarkan oleh pihak kontra, tak memandang tentang pernikahan sirinya, akan tetapi lebih melihat bahwa tindakan Aceng yang menikahi Fany dan menceraikannya dalam waktu empat hari adalah sebuah penistaan terhadap perempuan. Tindakan itu melanggar norma sosial dan norma agama sehingga membuat malu warga Garut.

Diskursus hukum menikah siri semakin massif di masyarakat seiring dengan kasus Aceng. Menteri Agama, Suryadharma Ali lebih menanggapi dengan wacana kuasa. Suryadharma Ali membenarkan menikah siri. Tetapi karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) maka itu salah dan melanggar hukum.

Wacana halalnya menikah siri setidaknya ditandingi oleh wacana pelanggaran HAM.  Dan etika pejabat. Wacana tersebut menjadi dominan dan berdampak terhadap eskalasi wacana yang kian menyudutkan Aceng Fikri. Bahwa Aceng sebagai seorang Bupati dianggap telah mencederai etika seorang pejabat publik. Seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, malah lebih mementingkan urusan pribadi, terlebih urusan syahwat. Ini menjadi preseden buruk bagi warga Garut yang terkenal agamis. Wacana terakhir ini yang kemudian menyulut ekspresi kekecewaan publik Garut.

 

Pemakzulan dan Demonstrasi yang ditunggangi

Aceng Fikri tidak pernah membayangkan kalau dirinya harus jatuh akibat isu privatnya. Ia bersikukuh kalau dirinya tidak dapat dijatuhkan. Ia berpedoman pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kelompok Aceng, sadar betul kalau ia diserang melalui proses politik, sehingga mereka perlu memunculkan suatu wacana imbangan, tentang pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah. Namun, kelompok politik lain yang digawangi oleh partai politik dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Garut berdalih bahwa proses politik itu ditempuh karena adanya desakan massa. Banyaknya tuntutan dari massa yang kontra terhadap Bupati Garut itu, DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan verifikasi kebenaran pernikahan singkat bupati yang dituduh telah melanggar etika dan peraturan perundang-undangan pernikahan.

Mereka sadar, tak mungkin memakzulkan Bupati hanya karena persoalan privat. Oleh karena itu kubu politik yang menentang Aceng menggunakan alasan desakan massa sebagai wacana yang legitimate untuk melakukan rapat Paripurna. Mereka mengacu pada demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang meminta Aceng mundur. Banyaknya tuntutan dari massa yang kontra terhadap Bupati Garut itu, DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan verifikasi kebenaran pernikahan singkat bupati yang dituduh telah melanggar etika dan peraturan perundang-undangan pernikahan.

Untuk menandingi wacana prosedural yang dilontarkan kubu Aceng, DPRD sebagai institusi pemerintahan harus menunjukkan dirinya sebagai insitusi yang taat hukum, merekapun tidak serta merta menjatuhkan Aceng. Mereka menyerahkan keputusan kepada Mahkamah Agung dan sebagian anggota DPRD meyerahkan kepada Gubernur berlandaskan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara tugas serta kedudukan sebagai wakil pemerintah. Bahwa sanksi diserahkan kepada Gubernur.

Mengomentari rencana pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD, kuasa hukum Eggy Sujana menganggap bahwa putusan DPRD cacat hukum dan menyalahi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, wacana yang dibangun kubu Aceng tampaknya tak cukup kuat untuk menandingi wacana dan proses politik yang dilakukan DPRD. Alih-alih melakukan public sphere yang cerdas, kubu Aceng malah mengancam akan melakukan kerusuhan. Mereka mengingatkan, serangan yang terus-menerus dilakukan terhadap Aceng bisa membuat pendukungnya hilang kesabaran. Mereka menduga bahwa ada pihak-pihak yang menunggangi kasus ini. Mereka mengatakan bahwa massa yang melakukan demonstrasi kebanyakan dari luar Garut. Ia merasa bahwa sekarang Acenglah yang sedang dizalimi. Istilah “dizalimi” memang mendapat tempat yang besar dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden diawali oleh isu “dizalimi” oleh Megawati. SBY pun dalam beberapa kesempatan setelah jadi presiden kerap menggunakan kata “dizalimi” ketika pemerintahannya sedang kacau. Sayang kasus Aceng tak lagi menjadi masalah domestik warga Garut. Kasus Aceng telah menjadi milik publik. Bahkan ketika keluarga Fani menyatakan bahwa kasusnya telah selesai pasca islah, tetap saja wacana ini bergulir. Senjata “dizalimi” yang dilontarkan Aceng pun tak lagi sakti.

Dari pemberitaan tersebut jelas, bahwa kasus perceraian ini adalah isu privat. Bila kemudian kasusnya berkembang menjadi upaya jatuh menjatuhkan kekuasaan, itu adalah hal yang berbeda, dan itulah konsekuensi dari public sphere. Tujuan dari publik sphere adalah terkikisnya dominasi kuasa. Melalui kasus Aceng ini, masyarakat terlibat membangun diskursus. Masyarakat terbuka matanya bahwa ada masalah di balik kuasa pemimpinnya. Pemakzulan hanyalah sebuah proses politik yang lahir setelah public sphere itu dilakukan. Tetapi ia bukanlah satu-satunya mekanisme public sphere. Kejujuran menurut saya penting dalam public sphere ini. Karena bila tuduhan Aceng bahwa kasusnya ditunggangi benar? Maka di sinilah letak kegagalan public sphere yang dibangun media massa

oleh Jafar Fakhrurozi

Gerakan feminis di Indonesia dapat dikatakan telah mencapai pada tahap yang menggembirakan. Kenyataan bahwa ranah publik telah terbuka bagi kaum perempuan adalah sebuah bukti keberhasilan gerakan kaum feminis. Walaupun demikian, pada ranah domestik, persoalan gender ini tidak mungkin usai di tengah sistem patriarki masyarakat Indonesia yang telah berkembang demikian lama. Ditambah, bila dihubungkan dengan agama, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, gerakan feminis seolah berada dalam ambivalensi. Misalnya dalam perkara domestik, mengurus rumah tangga, masyarakat masih membedakan peran gender. Di mana suami, sebagai kepala keluarga masih dianggap sebagai pencari nafkah (ranah publik), sedangkan istri mengurusi rumah tangga (domestik). Hal ini tentu diperkuat atas kesadaran beragama masyarakat Indonesia, di mana pembagian peran tersebut diatur oleh Islam.

Dalam cerpen “Anak Bapak” karya Damhuri Muhammad yang dimuat dalam surat kabar pikiran Rakyat, 21 Juli 2007, konflik peran gender sangat jelas diperlihatkan pengarang. Cerpen “Anak Bapak” menceritakan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi konflik. Konflik disebabkan oleh perbedaan penghasilan antara suami dan istri. Tokoh istri diceritakan sebagai wanita karir yang sangat sibuk, memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi dari suaminya. Kondisi tersebut mengakibatkan istri tidak sempat mengurus anaknya, sebalimnya suaminya yang mengasuh anaknya. Tokoh bapak yang miskin itu dilukiskan oleh pengarang sebagai pribadi yang mengalami krisis identitas. Karena si istri yang bekerja, lalu tokoh bapak dilukiskan sebagai ibu atau istri yang harus melakukan kerja-kerja seorang istri. Secara radikal, bahkan pengarang mendeskripsikan tokoh Bapak memiliki fisik seperti perempuan. Ia memiliki payudara dan menetekkan susu kepada anaknya.

Lalu gundukan daging kedua belah dada bapak berangsur-angsur mengembang. Seperti ada yang bergerak dan menyentak hendak menyembul keluar, hingga kedua bulatannya menegang dan membesar serupa balon ditiup pelan-pelan. Begitu juga putingnya, makin mekar. Montok serupa buah kelimunting matang. Kenyal dan setengah basah. (Muhammad, 2007)

Dengan bahasa yang verbal dan erotis, pengarang mencoba memberikan penguatan suasana dan karakter agar tokoh bapak yang menjadi ibu secara psikologi kuat. Dengan dekripsi identitas seksual demikian, tokoh bapak sudah betul-betul merasa jadi seorang ibu. Cerpen Damhuri ini mengajak pembaca untuk memutar otak, semacam mengajak berdiskusi, apakah ia sedang merayakan kemenangan gerakan feminis, atau ia justru sedang mengugat gerakan feminis, atau ia sedang merekonstruksi konsep maskulinitas sebagaimana yang dipaparkan Mina Elfira dalam kajiannya terhadap novel Vasilisa Maligina karya A.M Kollontai?

Negosiasi Identitas Gender
Dalam tulisan “Vasilisa Maligina karya A.M Kollontai: Sebuah rekonstruksi atas konsep maskulinitas Rusia” yang dimuat dalam Jurnal Wacana volume 10 No.1 April 2008, dipaparkan tentang upaya rekonstruksi konsep maskulinitas tradisional Rusia yang berbasiskan budaya patriarki. Gagasan rekonstruksi tersebut dilakukan oleh pengarang A.M Koolontai melalui tokoh Vasilisa Maligina yang dilukiskan sebagai seorang perempuan (istri) yang lebih superior dari suaminya, terutama di ranah publik.
Kiranya gambaran tersebut juga dapat dilihat dalam cerpen Damhuri. Di Indonesia, fenomena istri yang bekerja melebihi suaminya barangkali baru kita jumpai dalam beberapa tahun belakangan ini. Di mana gagasan feminisme telah diterima oleh masyarakat. Wanita karier, biasa kita menyebutnya, adalah sebuah gugatan atas realitas yang berlaku dalam masyarakat konservatif termasuk sistem patriarki.
Cerpen Damhuri ini tidak hanya membuka realitas kekinian, tetapi juga mencoba melakukan gugatan terhadap pandangan-pandangan maskulinisme. Bahwa urusan rumah tangga adalah ranah domestik. Konflik di ranah domestik tersebut adalah sistem patriarki. Pihak laki-laki (suami) terlanjur melegitimasi dan menikmati sistem patriarki. Ia masih berpandangan bahwa perempuan harus lebih banyak mengurusi rumah tangga termasuk mengasuh anak. Sedangkan si isteri, adalah stereotip perempuan feminis dalam konsep feminisme. Pencapaian karir yang lebih tinggi daripada laki-laki membawanya pada posisi dominan. Sehingga ia merasa tidak pantas disubordinasi laki-laki. Ia pun secara tidak sadar lebih maskulin daripada laki-laki. Sehingga pekerjaan mengasuh anak bukan lagi urusannya. Menurut Barker dalam Nasir (2007), maskulinitas tradisional menganggap tinggi nilai-nilai, seperti kekuatan, kekuasaan, ketabahan, aksi, kendali, kemandirian, kepuasan diri, kesetiakawanan laki-laki, dan kerja. Di antara yang dipandang rendah adalah hubungan interpersonal, kemampuan verbal, kehidupan domestik, kelembutan, komunikasi, perempuan, dan anak-anak.
Dalam cerpen Damhuri, konsep maskulinitas ini jelas masih dianut oleh tokoh bapak. Walaupun tokoh bapak identitas seksualnya berikut peran gendernya dilukiskan sebagai istri, juga peran tersebut terkesan sudah diterimanya, tetap saja ia ingin disebut sebagai suami yang harus dipatuhi isterinya.

Aku laki-laki. Suamimu. Harus patuh kau padaku. Ngerti? (Muhammad, 2007)

Ketidakberterimaan tokoh Bapak adalah bahwa ia harus juga dilabeli gender sebagai istri. Padahal bila hanya melaksanakan tugas mengasuh anak, ia telah menerimanya. Artinya, ketika seorang suami menerima tugas yang selama ini disematkan pada perempuan, bukanlah sebuah masalah, karena tokoh Bapak mengakui bahwa dirinya subordinat dalam urusan mencari nafkah dibandingkan isterinya. Akan tetapi bila statusnya sebagai suami direndahkan, ia tetap menolak. Di sini terlihat bahwa pelabelan identitas sosial di mana suami adalah kepala keluarga, dan istri harus patuh kepada suaminya, tampaknya masih menjadi wacana yang harus dilestarikan oleh laki-laki. Hal ini terjadi karena identitas sosial ini secara turun temurun diwariskan dari masa ke masa. Apalagi bila dihubungkan dengan referensi agama.
Di dalam hal ini, identitas gender hanyalah soal pelabelan sosial saja. Identitas gender sebagaimana dikatakan Barker dalam Nasir (2007) bahwa yang menentukan sifat perempuan atau laki-laki adalah kebudayaan. Hal ini juga dikatakan oleh Oakley dalam Mina Elfira (2008), bahwa gender dikaitkan erat dengan norma-norma budaya yang berlaku dalam klasifikasi sosial dari laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Budaya patriarkilah yang memproduksi wacana gender. Menurut Pyke yang ditulis ulang oleh Muhadjir Darwin (1999) dalam esai “Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis” dijelaskan bahwa ideologi patriarki meliputi: Kesepakatan-kesepakatan sosial yang sesungguhnya hanya menguntungkan kepentingan kelompok yang dominan cenderung dianggap mewakili kepentingan semua orang; Ideologi hegemonis seperti ini merupakan bagian dari pemikiran sehari-hari cenderung diterima apa adanya (taken for granted) sebagai sesuatu yang memang demikianlah semestinya; Dengan mengabaikan kontradiksi yang sangat nyata antara kepentingan kelompok yang dominan dengan kelompok subordinat, ideologi seperti ini dianggap sebagai penjamin kohesi dan kerjasama sosial, sebab jika tidak demikian yang terjadi justru suatu konflik.
Hal ini senada dengan pendapat Mina Elfira (2009) bahwa patriarki dilihat kaum feminis bukan sebagai sebuah penjelasan terjadinya bentuk penindasan atas kaum perempuan, namun lebih sebagai sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya bentuk penindasan tersebut.
Penerimaan peran suami sebagai pengasuh anak adalah bentuk negosiasi identitas gender yang dilakukan seorang suami. Karena sebagaimana dikatakan Pyke, dengan mengabaikan kontradiksi gender, tindakan damai ini berhasil mencegah konflik, sebaliknya menciptakan kerjasama sosial dalam keluarga.
Selain isu gender dalam sudut pandang patriarki. Dalam cerpen “Anak Bapak” juga disentuh masalah pertentangan kelas sosial yang menyebabkan terjadinya konflik peran gender antar suami dan isteri. Diceritakan bahwa tokoh isteri yang lebih mapan karena pekerjaanya, lebih dapat menyenangkan hati si anak karena ia sering memberi anaknya barang-barang yang bernilai ekonomis dan sering mengajak anaknya ke mal. Sedangkan suaminya hanya bisa mengajak anak ke kebun binatang.

Sudah besar anak bapak rupanya. Sudah bisa bilang bapak nakal, bapak jahat. Kenapa tidak mau jalan-jalan sama bapak? Pinginnya sama Ibu terus ya? Memang menyenangkan kalau sama ibu. Tiap akhir pekan diajak main ke mal. Beli mobil-mobilan, robot-robotan, pedang-pedangan, pistol-pistolan. Sampai-sampai kau kecanduan ke mal. Bapak memang bisanya cuma ngajak Dedek lihat gajah, buaya, burung, ikan, dan angsa di kebun binatang. Jalan-jalan sama Bapak tidak pernah jajan ya? Ah, bapak memang jahat, nakal, pelit. (Muhammad, 2007)

Damhuri sebenarnya menghadirkan kritik terhadap budaya hedon dan konsumeristik ala si Isteri. Dalam realitasnya, banyak orangtua yang mendidik anaknya dengan cara pragmatis. Asal anaknya senang, orangtua rela mengikuti apapun keinginan anaknya. Dalam cerpen tersebut sikap anak yang lebih senang terhadap ibunya, semakin mempertegas kekalahan tokoh Bapak. Kini konflik gender semakin lengkap dengan kekalahan kelas sosial tokoh Bapak dibanding isterinya.
Dalam terminologi materialisme Karl Marx, yang menentukan sejarah bukanlah politik, tetapi ekonomi. Konsep ini membagi masyarakat dalam kelas-kelas sosial berdasarkan ekonomi. Kelas atas cenderung menindas kelas bawah. Kelas sosial ini hadir di ranah publik. Di dalam hal ini, tokoh isteri memenangkan pertarungan di ranah publik dibandingkan suaminya. Sehingga ranah domestik kian pantas disematkan pada suami. Kondisi ini tak hanya menimbulkan konflik peran gender, tetapi konflik batin dalam diri tokoh Bapak.

Menurut Myers dalam tulisan Meutia Nauly (2002) yang berjudul “Konflik Peran Gender pada Pria: Teori dan Pendekatan Empirik,” peran gender merupakan suatu set perilaku-perilaku yang diharapkan (norma-norma) untuk laki-laki dan perempuan. Bervariasinya peran gender di antara berbagai budaya serta jangka waktu menunjukkan bahwa budaya memang membentuk peran gender. Budaya masyarakat Indonesia yang konsumtif dan hedonis memenangkan peran gender bagi si isteri.
Tampaknya apa yang disampaikan Naomi Wolf dalam buku Gegar Gender (1997) bahwa distribusi kekuasaan akan memunculkan ketakutan dari kaum pria, kini terjadi. Tokoh Bapak sadar betul bahwa ketika terjadi distribusi kekuasaan secara merata antara pria dengan perempuan, maka ia beranggapan perempuan mendominasi akan pria dan saat yang ber samaan muncul kesadaran perempuan bahwa mereka mendominasi pria.
Situasi ini yang ingin disampaikan Damhuri. Bahwasanya wacana feminitas vs maskulinitas tidak akan menyelesaikan persoalan. Justru malah menimbulkan persoalan baru. Damhuri barangkali tidak sedang mendukung salah satu faham, akan tetapi sebagai sastrawan ia mencoba mengajak pembaca untuk peka terhadap persoalan gender yang terus menggurita dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka
Elfira, Mina. 2008. “Vasilisa Maligina karya A.M Kollontai: Sebuah rekonstruksi atas konsep
maskulinitas Rusia” Jurnal Wacana volume 10 No.1 April 2008. Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
Meutia Nauly. 2002. “Konflik Peran Gender pada Pria: Teori dan Pendekatan Empirik.“
Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi Universitas Sumatera Utara
Muhadjir Darwin.1999. “Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis.”
Center for Population and Policy Studies, Gadjah Mada University. Edisi S.281, June 24, 1999.
Muhammad, Damhuri. 2007. Anak Bapak. Pikiran Rakyat edisi 21 Juli 2007.
Syar’an, Nasir, (2001). Maskulinitas dalam lklan Gudang Garam: Analisis Semiotik atas
lklan Gudang Garam. Skripsi (tidak diterbitkan) pada jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Wolf, Naomi. 1997. Gegar Gender. Yogyakarta: Pustaka Semesta Press.

Sebuah bangunan (arsitektur), dengan atau tanpa mempertimbangkan unsur estetiknya diyakini memiliki gagasan atau makna yang lebih dari sekedar fungsi fisiknya. Makna yang dihadirkan bisa jadi merupakan sebuah ideologi yang dibangun oleh kuasa secara sistematis. Bentuk pembacaan seperti ini hanya dapat dilakukan dengan pendekatan semiotika dan atau lebih luas lagi menggunakan cultural studies. Abidin Kusno, sang peneliti tata ruang telah banyak menghadirkan hasil penelitian mengenai makna-makna di balik berdirinya sebuah bangunan. Salah satu penelitian Abidin yang fenomenal adalah penelitiannya tentang makna sebuah gardu. Hasil penelitiannya dibukukan dengan judul “Penjaga memori: Gardu di Perkotaan Jawa” (2007).

Dalam buku tersebut Abidin Kusno berupaya membongkar makna-makna di balik sebuah bangunan kecil bernama gardu. Seperti buku sesudahnya “Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta PascaSuharto” (2009). Abidin Kusno menggunakan kacamata kritisnya untuk mengkaji makna-makna beserta tendensinya dari sebuah bangunan sebagai monumen yang berkelindan di tengah kehidupan masyarakat. Buku-buku Abidin berupaya membuka pengetahuan dan kesadaran akan semangat menjaga dan mengamankan diri, gotong royong, mengatur dan mengontrol, serta menjadikannya sebagai alat perjuangan.

Dalam “Penjaga memori: Gardu di Perkotaan Jawa” pembaca seolah diinterupsi bahwa sebuah bangunan yang sangat lazim seperti gardu, memiliki makna yang begitu strategis bagi dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia terutama di wilayah Jawa. Betapa sebuah gardu memiliki hubungan yang intim dengan sejarah perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam bahasa Abidin, gardu  merupakan bentuk “wicara simbolik” dari sebuah monumen yang dapat menyimpan memori kolektif dan berperan penting dalam mengekspresikan pandangan-pandangan politik dan menentukan identitas teritorial dan kolektif (Kusno, Abidin, 2007:7).

Dalam buku kecil ini, Abidin memulai dengan pembahasan gardu di era reformasi, terutama pada masa-masa kebangkitan partai Demokrasi Indonesia dengan Megawati Sukarno putri sebagai tokoh sentral di dalamnya. Di awal era reformasi, gardu atau lebih dikenal sebagai posko (pos komunikasi) secara sporadis bermunculan di berbagai penjuru perkotaan Jawa dan Sumatra. Pendirian gardu-gardu tersebut seiring dengan kondisi keamanan Indonesia yang sedang kacau. Posko-posko tersebut digunakan sebagai media untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari kekecauan. Melalui gardu, orang-orang berkumpul mengamankan lingkungan dengan berbagai cara seperti melakukan ronda malam. Bahkan masyarakat menyewa tukang pukul untuk mengawasi jalan. Situasi itu kemudian direspon oleh elit-elit politik untuk menarik perhatian publik. Terutama Megawati Sukarno Putri, ketua Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), memprakarsai pembangunan posko-posko di seluruh pelosok Indonesia. Posko-posko tersebut dalam waktu singkat jumlahnya semakin banyak. Trend ini secara tidak langsung menjadi gerakan politik Megawati dalam meraih dukungan publik. Dengan posko-posko tersebut PDIP memberikan tawaran perlindungan dan ketertiban bagi warga kota yang sedang dilanda kekacauan. Posko-posko menjadi monumen untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang segala bentuk tragedi kekerasan, kerusuhan, dan kekacauan yang terjadi yang kemungkinan akan terjadi lagi.

Dalam dinamikanya, posko kemudian difungsikan sebagai “kantor bayangan” PDIP di tengah masyarakat. Posko menjalin komunikasi yang massif dengan masyarakat (konstituen). Posko menjadi tempat distribusi bantuan dana bagi masyarakat miskin. Posko dijadikan sebagai media kampanye dan media propaganda PDIP. Posko menjadi simpul yang bisa menghadirkan dan menggerakkan massa dan sebagai perlambang kekuatan (2007:14). Berseraknya posko di mana-mana oleh Abidin juga dimaknai sebagai representasi sifat “kegelandangan” PDIP setelah markas besarnya di Jalan Diponegoro No.58  dirusak dalam tragedi penyerangan 27 Juli 1996. Kegelandangan tersebut menjadi ancaman nyata bagi pemerintah maupun pihak politik lain, sehingga Gubernur Jakarta menghimbau agar posko-posko tersebut dibubarkan dengan alasan mengotori wajah ibu kota.

Selain tendensi politiknya, posko menjadi momentum mengingat memori kolektif publik akan masa lalu. Melalui gambar Sukarno lengkap dengan podiumnya, seolah membangkitkan kenangan sejarah tentang seorang pemimpin besar yang dekat dan dipuja rakyat. Dengan cara itu masyarakat didekatkan kembali dengan figur historis Sukarno dengan berbagai ide dan cita-cita luhurnya sehingga masyarakat akan menyambungkannya dengan kondisi objektif yang dialami oleh Megawati.

Selain melalui gambar podium Sukarno, beberapa posko mengambil bentuk atap pendhopo. Bentuk ini menurut Abidin adalah manifestasi dari konsep “klasik” Jawa tentang kuasa dan otoritas Jawa. Pendhopo menjadi simbol perlindungan, kekuasaan, dan keamanan. Artinya lewat posko yang bergaya pendhopo, Megawati mendapatkan percikkan makna yang menguntungkan.

Tidak jauh beda dengan posko Megawati, di era Suharto (orde baru), posko-posko juga didirikan dengan maksud-maksud yang khusus. Gardu di jaman orde baru lebih dikenal dengan pos hansip (pos pertahanan sipil) dan pos komando. Pos hansip ini merupakan sebuah tranformasi sosial dari posko. Posko di era Suharto mengandung konteks pertempuran di medan perang. Posko dibangun di daerah-daerah operasi militer di daerah-daerah konflik. Posko tersebut dibangun untuk mengendalikan aspek-aspek kehidupan sosial dan politik di lapangan demi menjamin ketertiban dan keamanan terutama untuk mengikis habis komunisme. Misalnya dibangunnya posko taktis dalam program ABRI masuk desa, menunjukkan sebuah upaya penguasa dalam mengontrol dan mengamankan wilayah-wilayah berbahaya di daerah. Seiring waktu, yakni memasuki tahun 1980, Suharto melakukan transformasi posko militer ke bentuk pos hansip. Hal itu dilakukan mengingat wilayah-wilayah desa yang dianggap berbahaya telah dibersihkan. Kini yang harus ditata adalah lingkungan perkotaan. Pos hansip dibangun di tengah masyarakat. Dari namanya, pos ini seolah-olah dimiliki oleh warga sipil. Pelibatan warga sipil dalam mengamankan lingkungan perkotaan ini menjadi lebih efektif dan aman bagi Suharto. Proses transformasi ini kemudian menjadi awal bagi terciptanya politik ruang Suharto. Program-program pembangunan kota yang kapitalistik digulirkan. Politik ruang tersebut kemudian membawa Suharto pada citra yang baik di mata rakyat. Bahkan dapat menggantikan posisi Bung Karno di hadapan rakyat.

Pada Bab III, Abidin mencoba menelusuri sejarah gardu pada dua abad ke belakang. Di era kolonialisme gardu mereorganisasi ruang kota dan desa. Meminjam penelitian Joshua Barker, gardu menjadi media yang menghubungkan antara strategi pengawasan negara dan komunitas lokal dalam menentukan kategori masyarakat sebagai orang asing, penjahat atau orang dalam. Gardu di masa kolonialisme ini adalah bentuk lain dari gardu di masa kerajaan. Bila pada masa kerajaan Gardu atau gerbang keraton lebih dimaknai sebagai kekuasaan raja, gardu di masa kolonialisme gardu menjadi representasi politik tata ruang kolonial yang berusaha melibatkan kekuasaan, kewilayahan dan identitas. Di era penjajahan Belanda, terutama setelah dibangun jalan raya pos besar (postweg) untuk menghubungkan keresidenan-keresidenan di pulau Jawa, gardu didirikan di sepanjang jalan dengan tujuan menjaga jalan agar aman dari setiap pengacau. Uniknya, bentuk gardu dibangun menyerupai pendhopo. Hal ini dilakukan agar fungsi semantis pendhopo Jawa tetap digunakan untuk mengamankan jalanan akan tetapi dilakukan dengan mekanisme komersial.

Pada masa kolonial juga dilakukan sistematisasi komunitas pedesaan. Komunitas pedesaan ditandai dengan batas-batas kewilayahan dengan gardu sebagai batas demarkasinya. Bentuk ini disebut komunitas tergerbang (gated communities). Dengan adanya demarkasi tersebut, munculah apa yang dinamakan orang asing, tamu, atau orang dalam.

Selain mengaitkan dengan sejarah kolonial, Abidin juga mengaitkan gardu dengan kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Gardu (wacht) sangat akrab dengan dinamika masyarakat Tionghoa terutama pada masa kolonial. Dalam catatan sejarah, Etnis Tionghoa sering terkena dampak kekacauan sosial dan sasaran tembak kekerasan sejak jaman kolonial sampai sekarang. Pengalaman demi pengalaman buruk itu kemudian membawa kesadaran bagi etnis Tionghoa dalam upaya menjaga dan mengamankan diri dari segala serangan. Gardu merupakan tempat yang paling strategis bagi etnis Tionghoa bersandar bila kondisi sedang kacau. Gardu-gardu bercorak Cina seperti betengan atau phangsia dibangun untuk melindungi warga Tionghoa, walaupun efeknya juga terasa bagi warga pribumi. Atas dasar pengalaman sejarah itulah gardu Tionghoa dapat dikatakan memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan gardu di Indonesia.

Pada Bab terakhir, Abidin Kusno mengulas gardu pada masa Jepang dan kekinian. Di jaman kolonial Jepang, gardu menjadi sebuah institusi yang lebih jelas dan tegas fungsinya. Gardu menjadi wahana pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas kekuasaan. Masyarakat dalam hal ini dilibatkan secara partisipatif dalam meningkatkan kemampuan dan rasa nasionalisme rakyat agar dapat merdeka dari imperialisme Barat. Di gardu, selain untuk pengamanan, masyarakat berlatih baris berbaris, belajar, dan lain-lain. Melalui gardu dan sistem tonarigumi, Jepang mengharapkan ketertiban sosial sekaligus loyalitas masyarakat terhadap negara lebih kuat.

Beragam makna tentang gardu digali oleh Abidin dari masa ke masa. Betapa gardu yang kita kenal hanya sebagai tempat bersenda gurau ternyata memiliki makna dan peran yang besar bagi perkembangan masyarakat Iindonesia. Kini ketika gardu memiliki makna dan persepsi yang beragam di mata masyarakat, namun keberadaannya tetap mampu menyimpan memori kolektif masa lalu dan membuka ruang bagi harapan-harapan masa depan yang lebih baik. (Jafar Fakhrurozi)Gambar

Data Buku

Judul buku : Penjaga Memori: Gardu di perkotaan Jawa

Penulis : Abidin Kusno
Penerbit : Ombak, Jogjakarta
Tahun terbit : 2007
Tebal : xv+154 halaman

AKU TIDAK HILANG

Cerpen Jafar Fakhrurozi

 “Aku tidak pernah hilang, seperti yang orang-orang katakan, aku cuma menghilang dari hadapan kalian. Jangan khawatir, Bung!”

            Aku terjaga. Mataku terbelalak. Kaget dengan apa yang barusan kudengar. Suara lantang seorang lelaki yang sangat kukenali. Suara lelaki yang sudah bertahun-tahun membuat sibuk pikiran orang-orang. Keluarganya, aku, kawan-kawan sastrawan, aktivis HAM, masyarakat, dan sebagian pemerintah yang peduli. Kaukah itu? Oh, Aku tak yakin, karena aku tadi sedang tidur.

Apa maksud gerangan yang kau bicarakan. Sudah jelas, lebih dari sepuluh tahun kami tak melihatmu, diskusi, baca puisi, atau demonstrasi. Selama itu pula kami mencoba memberanikan diri untuk bicara lantang sepertimu, hanya untuk mencari kepastian tentang keberadaanmu. Kami teriak di depan presiden, kantor kejaksaan, militer, polisi, dan di manapun. Tapi kami tak dapat kepastian apa-apa. Keluargamu juga masih terus menangis, bahkan terdengar lebih hebat daripada dulu ketika mereka tahu kau jadi aktivis atau penyair. Ibumu tak mau melihat kau sengsara dan dibenci pemerintah, karena jadi penyair dan aktivis itu bukan masa depan yang baik. Tapi kini, ternyata mereka lebih mencintaimu ketimbang pemerintah, mereka telah berubah. Sekarang saja mereka baru teriak-teriak di kantor polisi, menanyakan keberadaanmu. Apa jawaban dari polisi, hanyalah diam seribu bahasa. Menggelengkan kepala, atau hanya mengulang-ngulang jawaban sebelumnya.

Kau kira kami sudah melupakanmu, mengubur dalam-dalam ingatan dan kenangan. Gila lu! Bilang jangan Khawatir. Sekarang, beberapa orang yang sempat hilang sudah kembali, sudah berkumpul dengan keluarga, dengan kami. Di antara mereka, tak ada satupun yang pernah melihatmu. Mereka dibawa sendiri-sendiri, dibiarkan tapi tidak bisa ke mana-mana. Mereka mungkin pernah melihatmu, tapi cuma dalam mimpi. Hanya sebuah ilusi dari mereka yang dilumpuhkan1.

Perlu kau tahu, bahwa sekarang para penculik itu sudah pada jinak, mereka sudah berani terang-terangan memperlihatkan boroknya. Katanya mereka sudah siap dihukum, tapi mereka kini sedang sibuk saling menuding dalangnya. Hahaha, aku cukup terhibur dengan pemandangan itu. Di mana-mana kalau sudah ketahuan, seorang penjahat akan bicara jujur. Selanjutnya, terbuka semuanya. Merembet ke sana ke sini. Bahkan presiden pun kena tuduh. Betul apa katamu, mereka itu komplotan penjahat, penindas, dan koruptor. Walau begitu, proses hukum belum tegak. Buktinya mereka hanya dihukum sebentar saja. Itupun anak-anak muda, para eksekutor di lapangan yang belum punya pangkat apa-apa. Mereka yang pimpinan, ongkang-ongkang kaki, malah terus  berebut untuk bisa jadi pemimpin.

***

“Aku tidak pernah hilang, cuma menghilang dari hadapan kalian. Aku dekat, sangat dekat. Tenang, aku masih memperhatikan kalian, melihat keluargaku, kamu, dan kawan-kawan yang lain.”

Aku dengar lagi, ini sungguh tidak terasa seperti mimpi. Aku sadar betul, sejak malam tadi aku sengaja begadang, duduk dekat jendela. Telingaku tetap kufokuskan pada setiap suara-suara yang berseliweran. Tapi lagi-lagi aku tak mampu menebaknya, dari mana suara itu berasal, yang jelas aku tadi tidak tidur. Dan kau lagi-lagi bicara bahwa kau tidak hilang. Kau bilang masih melihat kami. Lalu di manakah dirimu?

Hari ini kami akan kumpul di depan istana, teriak panjang lebar soal hak asasi manusia bersama para keluarga korban lainnya. Mengajak masyarakat agar tidak pernah melupakan sejarah. Kami menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Rentetan tragedi yang menumpahkan darah rakyat tak berdosa. Sejak kasus 1965, Tanjung Priok, Talangsari, DOM Aceh, Haur Koneng, Trisakti, Semanggi, kematian Munir, penggusuran, serta seabreg kasus lainnya yang terus bermunculan.

Harus kau tahu, bahwa peradilan membutuhkan bukti nyata. Ia memerlukan saksi. Dan segala tuntutan kami tidak pernah dipenuhi karena tidak memenuhi syarat-syarat tadi. Termasuk kasusmu. Siapa di antara kami yang punya bukti? Hanya tuhan dan kamu yang tahu. Kalau begitu, apakah kebenaran harus dikorbankan? Ah aku frustasi. Hukum di sini tidak punya rasa keadilan. Tetanggaku kedapatan menebang dua pohon pinus untuk kayu bakar, lalu dia diancam sepuluh tahun penjara, sedang mereka yang sudah jelas merugikan negara bernilai ratusan milyar hanya dihukum semenjana, mereka pun masih bisa menikmati kehidupan mewah di penjara. Ah aku benar-benar putus asa, seputus asa negeri ini.

Tahukah kau, bahwa apa yang kau katakan padaku kini tengah jadi gunjingan banyak orang. Aku terpaksa menceritakan semua yang kudengar pada ibumu, adikmu, dan kawan-kawan yang mengaku peduli denganmu. Mereka terperangah, berharap tapi tetap tidak percaya. Mereka menangis.

“Aku tidak hilang, cuma menghilang dari hadapan kalian. Aku dekat, sangat dekat. Tenang, aku masih berjuang dan konsisten dengan idealismeku”

Cukup. Cukup Withu, apa kau tahu, kini orang-orang menggunjingmu, katanya kau kabur ke luar negeri. Hidup mapan, mungkin kau juga dikasih pekerjaan elit di luar negeri, mungkin duta besar, atau pengusaha. Mereka menyamakanmu dengan beberapa kawan senasibmu yang kini sudah bergabung dengan para musuhnya, mereka yang sudah hidup bergelimang harta dan kekuasaan buah perselingkuhan. Mereka tidak diculik, cuma dibina, diluruskan pikirannya, agar mau sama-sama merampas ketenangan rakyat. Atas nama demokrasi. Kaupun seperti itu katanya. Nada-nada sinis tentangmu itu selalu terlontar dari beberapa mulut, terutama mereka yang tidak suka aktivis, seniman, atau gelandangan kreatif dan kritis seperti kita. Mereka bilang para pejabat kita juga dulunya aktivis, tapi kini mereka gemar korupsi dan membeli tanah rakyat. Begitu kata mereka, bahwa perjuangan itu ujung-ujungnya duit.

Tapi, aku katakan bahwa itu tidak mungkin. Aku tahu benar tentangmu, tidak mungkin kau bisa dirayu. Karena bagimu, hidup di antara terjangan peluru dan segel penjara lebih menyenangkan daripada hidup di antara gelimang harta rakyat. Aku tahu, betapa besar cintamu untuk bangsa ini. Kau tak mungkin berkhianat.

Sebagiannya lagi mengatakan kalau kau benar-benar sudah pergi meninggalkan kita, berserah diri pada yang maha kuasa. Mempertanggungjawabkan setiap kata yang kau tulis dalam puisimu. Jika itu yang terjadi, maka kami merasa tenang. Tapi walau begitu, keluargamu belum bisa tenang sebelum mendapatkan kepastian di mana jasadmu, kami ingin mendapatkan tulang belulangmu, apalagi kalau nyawamu direnggut secara paksa oleh tangan-tangan pembunuh saudaramu sendiri.

“Aku tidak pernah hilang, cuma menghilang dari hadapan kalian. Aku dekat, sangat dekat.  Dan aku masih menulis puisi, mencatatkan kegelisahan ini tanpa terlewat.“

Mana puisimu Withu? Tahukah bahwa puisimu yang terdahulu, yang kata para ahli kurang estetis, kasar, dan tidak puitis, kini telah diakui, dipuji, dibaca oleh siapapun, bahkan menjadi nyanyian para pejuang. Apa kau ingat, bahwa kau pernah menulis, Hanya ada satu kata: lawan!, Hanya ada satu kata: lawan!. Kata-kata itu telah menjadi ideologi, ideologi yang membuat rasa takut musuh-musuh kita. Kata-kata yang membuat bulu kuduk kita merinding dan gigil. Mereka takut, oleh puisi-puisimu, Withu. Sekarang kau bilang masih hidup, dan masih menulis puisi. Mana, mana puisimu, Withu?

Kami rindu puisi-puisimu, puisi-puisi yang menumbuhkan pepohonan di kala kemarau, yang mengalirkan gejolak bagi kemapanan. Sungguh di era kebebasan ini, kami sulit menemukan puisi semacam itu. Puisi kini hanya nyanyian di gelap malam, ketika pagi tiba, ia hilang begitu saja. Kami rindu puisimu Withu, rindu akan kegaduhan, rindu kepalan tinju dan nyanyi perlawanan.

“Aku tidak pernah hilang, cuma menghilang dari hadapan kalian. Aku dekat, sangat dekat.“

Entah kenapa, setiap bangun tidur. Aku selalu ingin merangkai kalimat-kalimat itu, seolah-olah aku juru bicara Withu. Memastikan keberadaannya, dan entah kenapa jawaban-jawaban itu yang terus kulontarkan. Hanya satu yang kuyakini, bahwa kau dekat, amat dekat dengan kami.***

      2007-2010

NB:

*Judul Buku Pramoedya Ananta Toer

oleh Jafar Fakhrurozi

Di beberapa sekolah, menjelang dilangsungkannya Ujian Nasional (UN), siswa kelas 12 dilatih mengerjakan soal-soal Try Out. Hasilnya tentu saja beragam, dan bisa saja menjadi alat ukur sejauh mana kesiapan siswa dalam menghadapi UN. Tetapi ini mencengangkan, ketika hasil TO menunjukkan bahwa siswa memperoleh nilai kecil pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Padahal dari tingkat kesulitannya, semestinya bahasa Indonesia bisa mengungguli mata pelajaran lainnya.

Hasil buruk telah ditunjukan pada hasil UN tahun 2010 lalu. Di mana dari 75% siswa yang tidak lulus karena gagal dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Berbagai alasan mengemuka. Kesan yang seragam, yakni siswa menganggap enteng Bahasa Indonesia atau belajar bahasa Indonesia tidak menarik, dan cenderung membosankan. Selain itu, dalam menjawab soal, siswa mengaku kesulitan menjawab pilihan ganda. Menurut mereka pilihan jawabannya seringkali menjebak. Siswa banyak terjebak dengan pilihan jawaban yang nyaris serupa. Generalisasi ini tentu saja harus kita investigasi. Apakah betul karena faktor soal, atau memang siswa tidak menguasai pelajaran Bahasa Indonesia?

Mengubah Paradigma

 

Pelajaran Bahasa, sejak kelahirannya memang telah begitu membosankan. Sebagaimana teori linguistik secara umum, kalau bukan untuk direka-reka oleh ilmuwan bahasa, rasa-rasanya kita tak terlalu membutuhkannya. Kasarnya, tanpa huruf-huruf, toh manusia bisa tetap berkomunikasi. Terlebih sebenarnya, bahasa itu bersifat arbiter, mana suka. Kelak, pada tingkat kerumitan peradaban yang paling tinggi, bukan tidak mungkin, manusia menggunakan bahasa sendiri-sendiri, tanpa harus dimengerti oleh sesamanya. Atau sebaliknya, cuma ada satu bahasa digunakan seiring dominasi politik global oleh sebuah negara adidaya.

Di sini yang bisa kita jadikan alasan adalah penguatan identitas dan kebudayaan nasional. Celakanya, era global seakan menegasikan hal tersebut. Toh kini sebagian orang terutama generasi muda semakin jauh dari kesadaran berbudaya terlebih lagi beridentitas nasional. Kini segalanya cenderung bersifat praktis dan pragmatis. Siswa sejak dini sudah bisa menimbang-nimbang mana ilmu yang penting untuk dikuasai sebagai bekal praktis di masa depan. Misalnya program IPA untuk bisa jadi dokter atau teknisi. Kalaupun Bahasa, tentu saja bahasa Inggris yang dipilih. Sudah menjadi rahasia umum, kalau lulusan yang mahir berbahasa Inggris lebih dibutuhkan oleh dunia kerja. Meski ia bekerja di Indonesia dan dalam praktik kesehariannya menggunakan Bahasa Indonesia.

Lebih banyak kelas IPA daripada IPS atau Bahasa, menunjukkan bahwa gengsi IPA lebih tinggi daripada IPS dan Bahasa. Sehingga siswa lebih termotivasi belajar sains (MIPA). Cap kelas IPS adalah kelas buangan kadang masih melekat di benak siswa. Lalu kelas Bahasa? Itupun dibuka kalau memang ada siswa yang berminat. Tentu saja jumlahnya sangat kecil. Siswa yang masuk ke kelas Bahasa ini hanyalah siswa yang benar-benar berminat jadi ilmuwan bahasa/sastra, dan atau hanya ingin belajar bahasa Asing, bukan bahasa Indonesia.

Atas kebutuhan tersebut, kiranya bahasa Indonesia harus diangkat citranya sebagai prasyarat berkehidupan yang bermasa depan. Hal ini tentu hanya bisa direalisasikan dengan usaha komprehensif dan oleh berbagai sektor. Mengembangkan Bahasa Indonesia tidak mungkin hanya mengandalkan pendidikan. Sekolah kini terbukti belum mampu mengajarkan bahasa Indonesia, apalagi memupuk nasionalisme pada siswa. Karena siswa justru lebih cenderung terbuka menerima bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kalaupun disebut berbahasa Indonesia, siswa lebih nyaman dengan bahasa Indonesia dialek gaul, yang kadang-kadang jauh dari kaidah dan norma bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk minimnya peran pendidikan dalam menjaga dan mengembangkan bahasa nasional.

Kini seiring bergulirnya program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), siswa barangkali akan semakin melupakan bahasa Indonesia. Terlebih output dari program tersebut adalah dunia internasional. Maka, sebelum bahasa kita benar-benar terkikis, marilah kita memaksimalkan peran semua sektor.

Selain peran dari sektor pendidikan, pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan, dapat berperan lebih dengan memainkan sektor politiknya. Sebagai contoh, baru-baru ini pemerintah China menerbitkan aturan terhadap media massa untuk mengganti semua istilah bahasa Inggris ke dalam bahasa China. Sebuah sikap yang cukup kontroversial tentunya. Tapi, ini sikap yang dianggap tepat untuk menjaga bahasa nasional yang semakin kikis oleh bahasa Inggris.  Motifnya jelas. Yakni motif politik. Lebih jauhnya bermakna “memerdekakan bahasa sendiri di negeri sendiri”. Sekarang mari kita lihat Indonesia. Menjelang perhelatan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan lalu, sebuah perusahaan pemegang lisensi Piala Dunia melarang media massa di Indonesia untuk menggunakan istilah Piala Dunia sebagai pengganti world cup. Secara etika bisnis, aturan itu wajar adanya. Akan tetapi jika dipandang dari segi independensi politik sebuah negara, yang memiliki bahasa dan budaya sendiri ini sama saja dengan pemasungan. Penjajahan di negeri sendiri.

Melihat minat literer masyarakat kita yang lebih berbudaya menonton daripada budaya literasinya. Kini semaraknya televisi swasta di Indonesia dipastikan mampu menjaring puluhan juta penonton. Dan peluang inilah yang mesti dilihat. Lewat media pembelajaran bahasa Indonesia bisa dioptimalkan. Bahasa Indonesia membutuhkan media sosialisasi yang massif, dan terakses luas oleh masyarakat. Media massa juga mampu memproduksi sebuah bahasa agar diterima dan dipraktikan masyarakat. Proses ini bukan sebuah paksaan tapi pembiasaan. Di sini, peran pemerintah untuk membuat regulasi penyiaran mesti dimaksimalkan.

 

Lebih Praksis

Materi pelajaran bahasa yang dianggap membosankan sebetulnya tidak akan terjadi jika guru mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai prasyarat terjadinya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan berimplikasi pada hasil pembelajaran. Pembelajaran bermodel praktik barangkali lebih disukai siswa dan lebih ilmiah. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Syarat sebuah ilmu bisa diamalkan adalah ilmiah, artinya dapat dibuktikan sesuai realitas. Dalam konteks ini, pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia ditantang untuk menjawab itu. Bagaimana tingkat keilmiahan pelajaran ini?

Siswa kadang tidak menyadari kalau mempelajari materi surat menyurat, pidato, membuat proposal, berbicara, atau menulis itu sangat berguna dalam kehidupan masyarakat. Siswa mungkin baru menyadari dan merasa butuh kalau pelajaran-pelajaran tersebut dijadikan tuntutan atau syarat untuk menunjang karir. Misalnya untuk menjadi pengacara, da’i dan politisi harus mahir berbicara, untuk menjadi penulis, reporter, dan harus terampil menulis. Menjadi manajer, organisator harus paham administrasi, surat menyurat, proposal. Selain itu, untuk memberi jaminan masa depan bagi pembelajaran bahasa Indonesia, setiap perusahaan mencantumkan  syarat kecakapan bahasa Indonesia bagi calon karyawannya. Bukan hanya mahir berbahasa Inggris atau Toefl. Barangkali contoh-contoh tersebut bisa menjadi jawaban. Inilah yang disebut praktis dan ilmiah.

Pelajaran bahasa Indonesia kiranya bisa memperhatikan kebutuhan tersebut. Kurikulum disusun atas dasar kebutuhan, proses belajar lebih banyak praktik, soal-soal ujian (evaluasi hasil belajar) pun dibuat lebih bernilai realitas. Agar siswa dekat dan yakin bahwa belajar bahasa Indonesia adalah vital. Bukan hanya sebagai bukti sikap nasionalisme tapi juga untuk kehidupan. (Dipublikasikan di Sastra Digital, 21 Mei 2011)

ANE DAN ENTE

Dalam keseharian, banyak orang yang lebih senang menggunakan komunikasi popular tinimbang komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia baku (bahasa yang baik dan benar). Hal itu wajar karena secara pragmatik, bahasa popular lebih banyak dikenal dan dipahami oleh masayarakat secara luas. Bahkan dalam secuil pengalaman yang menimpa saya. Orang-orang kerap heran dan sedikit protes terhadap saya dan kawan-kawan selingkung yang selalu menggunakan bahasa baku. Kedengarannya aneh, kata mereka. Padahal bukankah itu yang diharapkan dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah? Kontan, anomali tersebut menggiring saya pada sebuah amatan bandingan. Dalam sebuah komunitas mahasiswa, terutama mahasiswa rohis (kerohanian islam), salah satu sebutan bagi kelompok aktivis islam atau mahasiswa yang akrab dengan lingkungan masjid memiliki tindak tutur yang khas dan unik. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa ke arab-araban.

Setidak-tidaknya kata-kata berikut sangat sering diucapkan mereka: Ane, Ente, Antum, Afwan, Ukhti, Akhi Ahwat, Ihwan, Taaruf, Sukron, dan kata-kata lainnya yang meruapakan bahasa Arab yang belum diindonesiakan. Pada konteks tadi, maksud dan tujuan mereka jelas bukan untuk menggunakan bahasa Arab, sebab mereka tidak begitu mampu jika menggunakan bahasa Arab sepenuhnya. Akan tetapi kata-kata tersebut hanya digunakan sebagai bahasa komunikatif popular. Walaupun kadang-kadang digunakan juga dalam forum-forum resmi. Ini tak ada bedanya dengan fenomena anak muda sekarang yang lebih senang menggunakan bahasa gaul atau bahasa prokem.

Sejauh itu, tidak ada yang patut didiskusikan, sebab masyarakat kita memang sudah akrab dengan penggunaan bahasa serapan, alih kode dan campur kode. Terlebih terhadap bahasa asing. Dalam catatan Pusat Bahasa, seperti dilansir dalam “Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia” (1996). Bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa asing terutama Belanda dan Arab. Sebanyak 3280 kata bahasa Belanda diserap oleh Bahasa Indonesia. Sedangkan Arab di peringkat ke-tiga setelah bahasa Inggris dengan 1495 kata. Sedangkan Sudarno dalam “Kata Serapan dari Bahasa Arab” (1990) mencatat ada 2336 kosakata bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Banyaknya kata-kata serapan ini menjadi identitas tersendiri dalam bahasa Indonesia. Ini juga cerminan betapa majemuknya bangsa Indonesia.

Barangkali unik jika bahasa asing ini kemudian mengalami proses pembentukan bahasa baru seperti penggunaan ѐ dalam kata /ane/ dan /ente/. Dari karakteristiknya, pengucapan huruf ѐ adalah modifikasi dari bahasa Melayu dialek Betawi. Dalam hal ini ada interferensi bahasa Betawi. Ane dalam bahasa Arabnya ana (berarti saya), ente; anta (kamu).  Proses yang sama juga banyak ditemukan seperti kata sandal (sandaal; belanda) yang diucapkan jadi sendal,  kata bufet (buffet) jadi bupet  dalam artikulasi Sunda.

Keunikan lain adalah terjadinya kesalahan dalam penggunaan beberapa kata-kata arab baik secara struktur maupun maknanya (konteks). Seperti kesalahan menggunakan kata antum. Kata antum sering ditujukan kepada orang kedua (kamu) seperti pada kalimat “Hey, antum mau ke mana? Padahal dalam bahasa Arab, antum berarti kamu sekalian. Jelas untuk kata ganti (pronomina/isim dhomir) orang kedua. Seharusnya cukup menggunakan anta/anti, yang berarti kamu. Selain kata antum, para aktivis ini juga kerapkali menggunakan kata ikhwan dan akhwat untuk menunjuk pada laki-laki dan perempuan yang berpenampilan islami. Padahal makna aslinya adalah laki-laki dan perempuan saja. Proses ini disebut pergeseran makna ke arah yang lebih sempit atau disebut dengan spesialisasi. Tapi jika dipandang dengan persfektif maknanya, proses ini bisa menjadi ameliorasi yakni pergeseran makna ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Barngkali inilah nilai dakwahnya. Para aktivis Islam ini berharap dengan penyebutan ikhwan dan akhwat, para mahasiswa diharapkan berperilaku lebih Islami.

Ikhwan dan Akhwat, sebuah Dakwah Kultural.

Di luar kesalahan pada kaidah bahasa, dalam bingkai wacana kritis, adanya komunitas berbahasa kearab-araban tersebut telah memunculkan wacana lain yang lebih bersifat politis. Penggunaan bahasa Arab di lingkungan tersebut telah memunculkan kesan propagandis. Di sini saya melihat adanya strategi budaya yang digunakan oleh kalangan rohis untuk mengajak mahasiswa bergabung dengan kelompoknya. Atau barangkali pada tataran yang lebih mulia adalah upaya mengajak mahasiswa lebih mengenal dan cinta terhadap agama Islam. Sebuah metode dakwah yang cukup brilian saya kira. Meski hasilnya tidak dapat terukur, karena pada realitasnya tidak semua mahasiswa yang taat agama menggunakan bahasa-bahasa tersebut, sebaliknya tidak semua mahasiswa yang kurang berkesadaran iman justru menggunakannya. Sebagai contoh, sebagian mahasiswa yang pernah atau masih menjadi santri di pesantren pada saat mahasiswa justru tidak banyak bergabung dengan kelompok lembaga dakwah tersebut. Mereka pun tidak terlihat menggunakan bahasa arab dalam kesehariannya. Dalam hal posisi dan peran mereka dalam politik mahasiswa juga tidak terlalu menonjol dibandingkan kelompok yang tiba-tiba kearab-araban ini. Kelompok rohis justru lebih cenderung memiliki watak politis yang kuat, mereka tak hanya massif dalam menarik anggota, mereka sanggup merebut kepemimpinan politik di kampus.

Ini yang saya sebut berkesan politis dan propogandis, sebagaimana yang terjadi dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Kini sudah menjadi fenomena umum, bahwa orang banyak menggunakan politik pencitraan lewat agama, moralitas, dan norma kesusilaan lainnya untuk mewujudkan ambisi pribadinya. Sekarang begitu mudah bagi kita untuk menyebut seseorang dengan julukan ustadz oleh karena pandai ceramah di televisi. Atau menyebut seseorang baik atau tidak baik dari penampilanya, pemimpin dan bukan pemimpin dari beragam “kosmetik” yang dikenakanya. (Jafar Fakhrurozi)

KI JUNED

Carpon Ihung

Itu kembang api. Meureun sabaraha jutaeun. Bebelesatan. Teu eureun-eureun. Ruhay. Langit hurung. Dor-dar oge, berecon. Tarompet. Aya dangdut. Cenah mah, Dewi Persik.
Tapi ah males. Kacipta Tegalega, uyekna. Heurin usik. Komo mawa budak. Jung we Indungna, hayang ulin mah. Jung ka ditu, taun baruan. 2018. Naon bedana jeung 2011? Kieu-kieu keneh, hirup mah. Nagara sarua, teu aleucreug.
Lain omong bohong kuring mah. Nyata. Geus males kuring mah nyieun carita-carita piksi teh. Pipilueun teuing nurutan politikus lah. Naon nyatana? Tuh aya buktina. Tuh jalmana. Maraneh mah apalna, Ki Juned nya? Lain, nyaho. Gayus, eta teh. Gayus nu bener, deuleu. Lain Gayus bobohongan, nu siga baheula na tipi.
Beda pisan pan? Inget keneh teu? Sok inget-inget. Urang mah pan harita apalna Gayus teh gendut, sehat, bayuhyuh. Pipi kebi. Make kaca-mata. Di-wig. Bohong! Eta mah, Gayus politik. Gayus palsu. Rekaan. Gagayusan, atuh. Ngahaja. Eta mah jieunan, kapentingan. Nya teuing nu nyieunna mah. Nu butuheun we meureun. Da si Gayus soranganna ge teu apaleun. Ah ulah-ulah apal aya nu ngaku-ngaku manehna, dalah kajadianna ge, teu apaleun. Apal-apal soteh justru dicaritakeun ku kuring. Hulang-huleng we manehna mah. Olohok. Malah kalah nyumpah-nyumpah: majar kuring ngarang-ngarang.
Gayus-Bakrie (Pandhawa-tiga.blogspot.com)
Gening harita, gujrud apan. Gayus ka Bali tea. Ka Singapur tea. Ka Rengasdengklok. Ka Saritem. Gayus indit manggihan si A tea, si B tea. Ka Cibingbin, manggihan Godi, manggihan Ceu Iis, Usep Romli jeung sajabana. Gayus keur lalajo tenis lah. Gayus keur maen bilyar lah. Keur cicirihilan di warung Ceu Popon. Keur domino. Keur ngadahar rujak. Meuli lotek. Moro mencek. Ah, rea-rea. Naon cing? Ebobo ehoho eng. Bohong!
Ribut ning na tipi. Dibarahas. Dihubung-hubung jeung Bakri. Jeung kapeka. Jeung polisi. Der agen ce-i-a. Agen togel, jeung naon deui? Rame lah pokonana mah. Sarua. Ternyata drama wungkul. Sinetron. Ah teu jauh beda we jeung sinetron…naon harita teh? Cinta dalam Sepotong Ganja, kitu?
Nepi ka susumpahan tah Ki Juned, aeh si Gayus, maksud teh. Enya si Gayus nu asli. (Tapi heup, maraneh ulah ibur nya. Karunya. Pangna manehna nyamar ge, geus hayangeun hirup tringtrim. Apal sorangan apan, nu kaluar ti panjara mah sok tetep we ditutur-tutur. Saban-saban aya maksud, dirawu deui. Karunya, manehna geus hayangeun menjalani hirup baru. Geus we cukup urang nu nyahona. Peupeujeuh mun panggih ge ulah manggil, Gayus. Geus we Ki Juned lah. Urang mah nyahona Ki Juned, tukang urut we. Okey!) Susumpahan ka kuring, harita. Can lila eta ge. Kamari-kamari. Eta ge pedah teu ngahaja nempo katepena. Murag loketna. Kapanggih ku kuring. Tidinya we ki Juned, wakca. Sarua manehna ge, menta peupeujeuh-peupeujeuh, sangkan kuring ngarahasiahkeun. Matakna…der ke kuring nu disalahkeun.
Jadi nu benerna mah:
Sarua, siga nu urang-urang ge geus pada-pada apal. Nya kitu we di panjara mah. Boro-boro bisa ulin ka luar. Komo-komo ulin ka Bali-Singapur. Hayang kiih-ngising ge, kudu heula meunang ijin. Can meunang ijin ti sipir mah, sik rek kiih oray welang ge, wayahna we bungkus heula na calana.
Disarangka we, Gayus di panjarana ngareunah. Siga Artalyta tea gening. Aya kasur. Aya asean. Aya tipi. Karokean. Taipedut. Enya we ari reungit jeung cucunguk mah. Rek nunda tipi di mana? Rohang ukur sagede kandang kuya—dieusian ku sawelas urang. Sare ge teu sirikna diadu tuur. Direngkol-rengkol ge keukeuh teu mahi.
Heuheu, enya ari inget harita, kataripu nya urang-urang. Alus tah sutradarana. Kataripeng tah rahayat Indonesia. Jadi, nu harita ku urang dilalajoanan teh gening wadul. Teuing Gayus saha eta? Alus ektingna. Si nurustunjung. Ck-ck-ck.
Boro kuring ge harita mah mikir teh: pikasebeleun kasus Gayus. Ni ngising hareupeun beungeut. Ni terang-terangan. Nyaan tuda harita mah: Hukum teh geus euweuh. Kaadilan teh ni dilegleg pisan. Duit nu pangjawaranana mah. Boga duit mah kabeh ge, lewat. Jeung nu ka-duana, nyirikeun pisan yen kabeh ge kabaud ku pasoalanna. Heueuh atuh da Gayus mah teu kopral-kopral acan. Komo meureun jendralna. Mun kopralna we geus milyaran, jendralna sabaraha? Satelebug meureun nya?
Hmmm, kalah hayang seuri nya. Heg kasusna teh digulang-gaper. Biriyid, dibawa ka ditu. Bereyed, dibawa ka dieu. Bosen ieu, ganti deui. Beak judul, ganti judul. Ari si Gayusna mah, angger we kitu. Teu riuk-riuk, acan. Kalem we. Teu tuah teu dosa. Onaman, da heueuh memang Gayus bobodoan. Gayus jijieunan. Dibayar sabaraha nya eta si Gayus. Heueuh si Gayus nu palsu, maksud teh. Da lumayan lila oge; memeh dipalu, tujuh taun teh.
Tuh lah jadi we nyanyaritakeun deui si Gayus baheula. Pan rek nyaritakeun nu sabenerna ieu teh. Nyaritakeun nu dicaritakeun ku jinisna. Ku Gayus, aslina.
Enya. Bayangan senang, bayangan bebas, bayangan di panjara siga istana teh, bohong. Nu puguhna: yeuh dahar ge ukur jeung dage. Dage ge lain dage bener. Dage haseum nu geus tujuh minggu. Nu geus caraian, ngaraley. Kaitung pestana, jeung oncom atah ditambahan cengek-sabrang. Tah kitu. Mun mandi? Cai sa-bak, ku sarerea. Puguh we, keur nu pangpandeurina mah, kajeun teuing bedo mandi, da ahirna matak ranyam kana awak. Beres mandi lain jagjag, nu puguh kalah ditarajang budug.
Huh, pimanaeun di panjara jadi gendut, kararebi. Enya we ari lintuh ku bareuh mah. Saban minggu digelutkeun. Dijogolkeun siga hayam. Teu kitu dipake lalatihan. Dijarieun samsak ku preman panjara.
Ih karunya atuh mun nempo awak Ki Juned. Beak kabeh badanna. Raraca. Hayang ceurik atuh kuring mah ngadenge caritana ge. Ampun paralun. Embung teuing, kuring ngalaman asup bui. Geus disundutan ku roko tea. Indung suku dipake talenan meja. Kanjut diduruk. Kontol ditakolan. Rupa-rupa, panyiksana. Dijarieun hiburan eta teh, dijarieun bahan gogonjakan. Kacipta teu?
Ngan memang ari sual suap-menyuap mah, aya. Da Ki Juned ge rumasa. Kungsi sakali ditepungan pamajikanna, apan kudu sababaraha meja nu disogokna. Kudu kabeh walatra. Cenah mah hayang sakali manggihan teh, pamajikanna ge nepi ka beak mobil, sagala. Nya tidinya mah Ki Juned mending ngaragap dada. Mending ngarumas jauh ka sintung kalapa. Harta nu nyesa mending dipake ka nu leuwih manpaat ku anak-pamajikanna, tinimbang ukur dipake ngalunas jonghok saamprok. Les we ti dinya mah, Ki Juned bener-bener nyorangan. Badis kasakitan nu taya kulawargaan. Nya matakna, naon kajadian nu aya di luar, manehna mah lebeng teu apal. Pan nyakitu tea, da rek nempo na tipi ge, tipi timana, nu aya ukur sakali-kali cakcak tingkarayap.
Enya eta ge ditanyakeun, ari Ki Juned harita memang teu make pengacara? Kitu cekeng teh. Ngomongna mah, make, ngan nya kumaha deui. Da memang manehna kabukti salah. Da ari salah mah sik rek make pangacara ti Walanda ge keukeuh, salah. Tujuh taun, putusanna.
Yakin, salila eta teu apal kajadianna di luar? Kuring ge kungsi cangcaya. Ngahayang jentrekeun. Susumpahan. Oh enya, aya cenah kungsi …
Caritana, aya babaturan nu sa-sel, urang Jawa, manehna dipanjara alatan maling kapol. Geus kaluar manehna mah. Ngan tilu bulan kemudian bet asup deui.  Ngomongna mah kapanggih deui maling  nangka. Jeung kaparengkeun sa-sel deui jeung manehna. Nyarita eta ge. Ari mimitina mah nanya: Ari nu kasus pajak teh aya dua? cenah. Teu ngarti, nya Ki Juned nanya, maksudna. Nya maksudnana mah: sabab di luar mah keur genjleng ku kasus Gayus. Keur rame. Ngahuleng Ki Juned oge. Nginget-nginget. Ngan ah, manehna mikir: meureun aya dua. Bisa jadi. Heueuh apan aran Gayus teh loba. Bisa jadi aya aran nu sarua atuh kaparengkeun kasusna oge sarua. Kitu. Teu kapapanjangan.
Kalah seuseurian Ki Juned oge, waktu ku kuring dicaritakeun yen manehna baheula jadi artis. Unggal detik, dina tipi. Dina Koran. Kasusna jadi masalah nagara nu panggedena. Alus atuh ari kuring jadi artis mah, kalah pokna teh teu kireum-kireum. Sarua teu ramena jeung kasus Luna Maya? Kalah ngabanding-banding. Ingeteun keneh gening manehna ge kana kasus Ariel Peterpen mah.
Ah rame lah carita nu sabenerna mah. Ke iraha-iraha mah (mun daekeun kitu ge Ki Juned na) cuang tanggap geura ku urang. Cuang menta disiarkeun sakalian ka Metro tipi. Nya itung-itung kilas balik we ieu mah. Pedah sok kitu gening ari acara, taun baru. Ner teu?
Kembang api. Berecon. Tarompet. Pagulung. Dilebah pengkolan jalma geunjleung. Sugan teh biasa we, ku anu taun baruan. Didenge-denge, bet lain. Sada beletin. Sirineu. Pulisi. Si Sukirman nu lulumpatan, di geroan.
“Aya naon euy?”
“Teuing, Ki Juned dibawa polisi!”****
Betawi, (pura-purana) 2018

BETEKOK

Carpon Ihung

Sigana, Bandung teh tereh kiamat. Jam sakieu geus hareudang. Isuk keneh. Mana beus pateteep, siga pindang. Jeung ieu ongkoh, jalma, elekesekeng wae. Usad-ised wae. Naon, hayang ngaantel-antel? Cunihin pisan. Geus puguh sakieu-kieuna. Hayang diuk tumaninah mah, nyarter taksi. Barina ge naon sih eta teh, ni nunjel kana cangkeng. Ngagenduk. Ih aing mah.
Duh, geus jam salapan saparapat. Telat ieu mah. Geus  beus siga keong, macet deuih. Iraha nepina. Gusti, keur hararese teh nyieun jangji jeung pembimbing, der nyieun masalah. Hah, bedo wae kitu skripsi teh. Baelah teu jadi sidang Juni ge. Puguh-puguh aya alesan teu bisa lulus taun ieu. Barina ge naon sih, Kolot teh ninitah wae kawin taun ieu. Neng na ge hayang heula gawe. Hayang berkarir heula. Bae teuing, Kang Dadang nungguan mah. Ari enya bogoh mah. Sebel boga Kolot teh. Kuno pisan. Umur wae dipasoalkeun. Ih ni asa taun tujuh-puluhan.
Ieu jalma ni kacida. Keur goreng patut teh. Leuheung mun tatoan teh, siga Irfan Bahdim. Teu uyahan deui: gambar bujur dipanahan. Amit-amit. Dasar tai pedut, resep we kana gambar kararitu teh.
“Duh, sempit pisan nya korsina!” Saur anjeunna bari sabisa-bisa nyumputkeun kakeuheul nu tos nambaga.
“Duh muhun. Punten nya, Teh. Ieu tuda ni pabeulit ku nu ngamen.” Pameget nu calik gigireunna rengkuh pisan, ngiring ngaraos tugenah sigana mah.
“Nuhun ka kenek ka supir. Ka para penumpang, kade tong hilap, cacandakanna, seueur copet seueur nu gejul dina beus mah. Atuh manawi bade inpak-sodakoh, mangga diantos pisan. Moal diseuseulan ku abdi ge.” Kadituna dipairan ku soanten anu ngamen sareng kelecrekna cangkang permen nu diasong-asong kana sirah.
Rujitna mah rujiteun, eta istri, ka nu ngamen teh. Mung angger we waktos disodoran kelecrekna mah, ngalebetan.
“Nuhun Teteh geulis. Duh, mugi-mugi we ulah kenging caroge ka pengamen ah. Nyaah bilih dicandak sangsara.” Pangamenna mah teu kireum-kireum kalah ngadon ngaheureuyan. Atuh nu geulis ni ngarenghap jero teras we maledogkeun paneuteupna ka luar. Hayang olab tuda pami ningal raray pangamen nu ngiceupan mah. Teu burung ketah, na manahna mah kutuk gendeng: “Heueuh bener na beus mah loba nu gejul, siga ilaing. Teu uyahan. Barina ge mang saha nu hayang kawin jeung pengamen! Amit-amit,” kitu cenah.

Di luar motor naraek kana trotoar. Atuh nu mapah ni barangkenu. Beca pipilueun malang di tengah jalan. Si Mamangna kalah babarakatakan, ngeprokan kelakson nu pasea silih halingkeun. Kumaha deui?
Tos kieu jamanna. Jaman ke-macet-an. Tos teu tiasa silih salahkeun. Ngalepatkeun Pamarentah? Ah, kalah bosen nyaurna, katuhur-tuhur waos. Riweuh we ayeuna mah. Ning ngurus masing-masing. Tuh gening, polisi ge kalah hare-hare. Onaman, tuda itu lampu merahna ge teu leres. Maenya titatadi beureum wae?
Matak pantes, saur rerencangan si Neng mah, “Kudu demo. Geus kudu turun ka jalan.” Da leres, matak sok kekejotan eta ge pami ningal rerencanganna tos ngalabring deui teh. Ngan kumaha? Eleh anjeunna, ku Sepuh mah. Komo pami tos disandekelkeun kieu: “Bade sabaraha taun kuliah teh? Gening Neng Imas mah tos lulus deui. Apan lebetna mah payunan, Neng!?” Sesah. Sesah pami tos kitu mah. Muhun, bubuhan nuju diudag-udag skripsi we, ayeuna liren heula teh. Da sateuacan-sateuacannana mah, apan anjeunna sok ngiring capetang, pangpayunna. Malah apan kungsi kadagor pentungan aparat sagala. Dugikeun ka-dilarikeun-na ka rumah-sakit.
Gebru. Uduh, itu aya nu katabrak. Karunya. Tuda meuntas teu tungul-tingal heula. Disuruduk motor, ti kiwa. Ibu-ibu deuih. Jerukna ngalayah, tinggorolong. Dipulungan ku barudak  galandangan. Atuh tambih, jalan macet. Mingkin paciweuh.
Ningal kaayaan, mastaka si Neng gogodeg. Sanes ukur ngagogodegan nu katingal payuneunna, langkung ti eta, oge kana kaayaan jaman nu tambih-tambih maridangdam. Ayeuna mah iat-iat teh kedah leres-leres. Teu kitu mah, wilujeng we, kadupakan hirup nu meuweuh edan.
Kaemutan:
Ieu jalma, boa nu gejul oge! Bulunyah-belenyeh. Aing mah moal katipu. Ku nempo beungeutna ge geus moal salah. Kumis rewig. Brewosan. Tatoan. Boa, copet nya. Jalma jahat. Rek ngahipnotis? Tukang nodong, kitu?
Api-api, someah. Ngomong sopan. Kalakuan siga enya, terpelajar. Buuk we cepak. Rek ngaku-ngaku tentara? Meh aing kabongroy. Teu hayang. Kabogoh aing mah Kang Encus. Seniman. Karya-karyana geus di luar negri. Nyaho teu?
Jeung naon deui eta, na rompina? Mudunghul kitu. Anjir, moal kitu bedog mah, balati. Siga gagangna. Siga pentungan. Boa-boa, pestol. Ah moal salah, jalma jahat ieu mah. Duh Gusti, nu rek nodong aing kitu? Pantesan titatadi nyedekkeun wae. Ngareretan wae. Nyaho-nyaho, pesona geus antel we na beuteung. Gusti, Mama, Neng rek aya nu ngarogahala.
“Kuliah?” Jalmi nu nuju digalecokkeun ku nu geulis teh ku kaleresan narosan pisan. Narosna mah sopan, dibarungan rindat pinuh ku-budi. Atuh nu nuju ngageberan dada ku makalah teh, rampang-reumpeung. Asa di-hong-keun. Asa katohyan panyangkina.
“Muhun. Eu-eu, di Unpad…”
Si Neng sigana mah alim kateterasan. Geuwat we teras api-api sms-an. Teu lami eta ge, da gening terasna mah hpna ge dilebetkeun kana tas. Atuh tasna, ayeuna mah teu nyangklek na taktak deui, didekeman ku panangan na lahunanna.
“Ya Alloh, jaba duit keur semester, dibabawa. Deuh, nanaonan oge aing make hayang mamake geulang-kongkorong sagala. Dasar nasib, abong keur sial. Mama, tulungan atuh Neng…!”
Aya eta oge kateger: maenya sugan enjing-enjing, nu jahat, wawantunan?! Seueur jalmi kieu. Kitu-kitu pami sepi, pami wengi. Jaba oge bade kaburna, kumaha? Apan damri, sakieu pagelek. Kaburu manten, kacerek.
“Hah, tapi pan loba kacaritakeun. Ayeuna mah nu jahat teh terang-terangan. Beurang-beurang oge wani nodong. Jaba boa eta nu narangtung teh, babaturanna keneh. Balad-baladna keneh. Cenah mun urang ngagorowok-nunjuk teh, lain ditulungan, malah kalah ditareunggeulan. Aduh, kumaha atuh?”
“Saurna aya demo nya di Gasibu?” Si pameget teh ngajak nyarios deui. Siga nu surti, manehna ge ngisedkeun cangkengna. Ngolesedkeun nu menjekul ku sikuna.
“Duka teu terang…”
Ari na gerentesna mah si Neng teh neraskeun kieu: Naonlah tatanya sagala. Siga nu ngarti we kana demo-demoan. Rek api-api; siga nu enya sok mikiran nagara? Meh aing tertarik? Ngalihkeun perhatiannya? Meh aing teu taki-taki. Dasar! Nu jahat mah, jahat we lah! Kituna teh bari anjeunna ge nyanggeyengkeun taktak kana kaca. Ngajaga jarak, tidituna mah.
Tidinya mah, lep we taya obrolan deui. Cepil teh ukur dieusian gerung mobil, eungap pisan. Sasakali sora kenek, naek-nurunkeun panumpang: “Pusdai habis. Pusdai habis,” cenah.
Neng Euis Suryadilaga. Mahasiswi nu dinten ieu sejana bade bimbingan, rada bungangang basa beus ngalangkungan Pusdai. Sakedap deui. Ret kana jam. Duh, lambat satengah jam langkung. Bae ah, bade sanduk-sanduk we ka pembimbingna. Sugan, da Bu Retty mah, galak-galak ge, saleresna mah bageur; asal memang logis we alesanna, tiasa ngajelaskeunna. Atuh bungangang nu kadua, tadi di Pusdai seueur penumpang lalungsur. Janten asa dipasihan lolongkrang kangge geuwat-geuwat nguniang. Geuwat-geuwat nyingkahan tina kainggis dikerekeb meong selang. Wios keneh ngadeg, na pangemutna. Wios, enya ge ka tujuan tebih keneh. Malah teras we anjeunna ngarayap ka payun, jumarigjeug, nyaketan ka lebah supir.
Alhamdulilah. Salamet-salamet. Rena siah, aingna kaburu ka hareup. Naon, nempokeun? Sok wani mah todong, ka dieu. Tinggal luncat. Tinggal bebeja ka barudak.
Leres, Neng Euis wantun kitu teh. Kawantun mucunghul dumeh beus tos di daerah Gasibu. Atuh apan itu nu nuju daremo di Gedung Sate teh, rerencanganna. Pami tea mah leres eta si betekok niat jahat, kantun ngagorowok we ka barudak.
Mireungeuh tos dugi Gasibu, nu dicipta-ciptana mah enggal rurusuhan lungsur.
Eh, siah ngadon turun. Sieun dibejakeun ka barudak nya? Sieun digebugan nya?
Tos di luar, si pameget teh rurat-reret ka sabudeureun madhab, siga nu nuju nyidik-nyidik kaayaan. Nilik-nilik jalmi nu nuju ngaracung-acungkeun poster bari cocorowokan. Teras katingal manehna ge sasaged. Tuturubun siga nu bade milu aub.
Rek kamana si atah adol teh? Boa-boa rek ganti mangsa. Rek nyopetan barudak. Hih dasar nu gelo. Turun wae kitu, aing. Ngabejaan barudak.
Hah, gening enya mawa pentungan jalma teh. Jeung nanaonan mulungan batu sagala? rek naon sih?
Neng Euis banget kurang-kerung. Janten panasaran ka pameget nu teras diawaskeun ku anjeunna. Pameget nu teras ngeteyep ngabaurkeun diri kanu nuju daremo. Tuh ayeun mah katingal tos malidkeun pundukna kana ombak taktak nu nuju silih dorong sareng aparat.
“Turunkeun Mubarok. Turunkeun Mubarok. Hidup repolusi. Hidup repolusi.” Aweuh-aweuhan nu aksi, kadieuna dihinisan ku tingjarewaw, siga nu nyeri.
Dina damri, weleh, mastaka Neng Euis Suryadilaga mah teu acan ngarti*****

Situseni, 2011
Carpon ieu didedikasikeun kangge revolusi Mesir. “Awas provokator membuat kotor!”

Sebagai bentuk kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak dasar anak khususnya atas pendidikan. Pemerintah Indonesia, telah melakukan upaya pemberdayaan baik secara konstitusional maupun institusional. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia (kovenan, konvensi, dan perjanjian yang terkait) antara lain, dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden. Pemberdayaan secara institusional, dilakukan dengan pembentukan sejumlah lembaga atau komite yang berada dalam kewenangan negara maupun lembaga swadaya masyarakat.
Namun, dalam realitasnya upaya itu belumlah dibuktikan dengan hasil memuaskan. Yang sangat terang adalah dalam hal pemenuhan hak pendidikan, untuk masyarakat terutama anak-anak usia sekolah. Di mana, aturan-aturan yang dibuat jauh dari realisasi.
Untuk membuktikannya mari kita tengok secara permukaan, di mana masih tumpah ruahnya anak-anak jalanan (anjal) di sepanjang jalan terutama di kota-kota besar. Di Kota Bandung saja, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung, 2006, jumlah anjal di Kota Bandung 4.000 orang. Pada akhir 2007, menjadi 6.000 orang. Dan di akhir 2008 diperkirakan meningkat menjadi 8.000 orang, seiring dengan arus mobilisasi wisatawan dari luar kota, terutama pendatang mingguan dari Kota Jakarta yang semakin tinggi. Angka-angka tersebut, menunjukkan belum terpenuhinya hak-hak anak untuk mengenyam hidup layak.

Nasib Anak Jalanan

Nasib Anak Jalanan

Kemudian, fakta membuktikan bahwa keberadaan anak-anak jalanan itu menjadi ruang eksploitatif bagi preman. Bahkan, banyak kasus perdagangan anak yang menimpa anjal. Selain itu, keberadaan mereka juga cenderung akrab dengan tindak kriminal, mereka juga rentan terkena virus narkoba, free sex, dan penyakit moral lainnya yang menghancurkan masa depan anak bangsa. Tentunya, kita mesti prihatin akan kondisi generasi penerus bangsa tersebut, di tengah sistem kehidupan yang semakin global ini, apa jadinya bila sebagian besar anak-anak Indonesia tidak sekolah dan terus-terusan hidup di jalan?
Tentang pemberdayaan konstitusional itu, pemerintah membuat berbagai aturan, seperti yang tertuang dalam salah satu komponen institusional HAM di Indonesia, yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mencantumkan hak anak di antaranya pada pasal 60 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 dan 65.
Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang hak anak atas pendidikan dan perkembangan diri. Sekarang, mahalnya biaya sekolah menjadi kendala bagi keluarga miskin, terutama bagi anak-anak jalanan untuk mendapatkan hak itu. Kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan, semestinya menjadi target optimal bagi anak jalanan. Mahalnya biaya sekolah menyebabkan tingginya angka putus sekolah, mereka yang putus sekolah biasanya bergabung menjadi penghuni jalanan. Kehidupan jalan itu memberikan peluang terjadinya eksploitasi, pelecehan, narkoba, dan kriminalitas seperti yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut.
Lebih khusus lagi, pemerintah membuat UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam pasal 53 ayat (1), “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak telantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.”
Beberapa tahun terakhir, pemerintah banyak melahirkan kebijakan pemberian bantuan langsung pada masyarakat seperti BOS, BLT, BKM, atau bantuan instan lainnya. Kebijakan itu banyak diwarnai kritik lantaran pada praktiknya, bantuan itu tidaklah begitu solutif di tengah laju ekonomi yang kian tidak stabil. Yang timbul hanyalah pragmatisme serta kemalasan pada masyarakat. Lihat kasus kematian 21 orang di Pasuruan kemarin akibat berebut zakat, atau kasus-kasus lain yang menunjukkan kisruh warga berebut BLT. Persoalan mendasarnya memang kemiskinan, tetapi kemiskinan itu telah diapresiasi pemerintah sebagai objek eksperimentasi kebijakan yang tidak solutif dan membiasakan masyarakat berbudaya meminta-minta.
Selain itu, kebijakan bantuan sosial itu dianggap cukup politis, apalagi menjelang Pemilu 2009. Yang mesti dipahami masyarakat adalah konstitusi kita telah mengatur semuanya. Jadi, dalam konteks pemberdayaan konstitusional ini, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya yang belum terpenuhi, untuk kemudian terus mendorong pemerintah merealisasikannya.
Tentang pemberdayaan institusional, pemerintah menugaskan pada departemen dan Dinas Sosial untuk mengurusi masalah anjal. Pemberdayaan ini dimaksudkan, untuk mengoptimalisasikan peran dan fungsi institusi atau lembaga sosial dan pendidikan yang ada di lingkungan pemerintah. Selama ini, kinerja lembaga pemerintah tidak mampu memberikan fungsi servis yang baik, malah masih saja digelayuti KKN dan praktik-praktik buruk lainnya, yang menodai kepercayaan masyarakat. Untuk itu, setiap lembaga mesti meningkatkan fungsi kinerja dan pelayanan dengan baik. Ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat kapasitas pegawai di jajaran dinas serta mereformasi birokrasi untuk lebih memudahkan dan mendekatkan pada masyarakat.
Selain itu, mengatasi masalah anjal bisa juga dilakukan dengan pemberdayaan sosial, yakni bagaimana persoalan anak jalanan ini menjadi perhatian sosial, terutama konglomerasi untuk lebih melakukan solidaritas sosial. Pemberdayaan sosial ini bisa dilakukan melalui bantuan sosial dan pendidikan. Selain menggalakkan beasiswa bagi anak jalanan, peran sosial ini dibutuhkan untuk lebih memerhatikan pendidikan anjal.
Khusus untuk anak jalanan ini, menurut Ishaq (2000), bisa menerapkan pendidikan luar sekolah, misalnya, dengan melakukan proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam wadah “rumah singgah” dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), yaitu dengan melayani anak jalanan di rumah singgah, sedangkan anak rentan ke jalan, dan orang dewasa dilayani dalam wadah PKBM.
Rumah singgah dan PKBM itu dipadukan dengan-sekaligus menerapkan-pendekatan kelompok dan CBE (Community Based Education, pendidikan berbasis masyarakat) serta strategi pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Program pendidikan itu dapat berupa Kejar Usaha, Kejar Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP), bimbingan belajar, Diktagama (pendidikan watak dan dialog keagamaan), Latorma (pelatihan olah raga dan bermain), Sinata (sinauwisata), Lasentif (pelatihan seni dan kreativitas), Kelompok Bermain, Kampanye KHA (Konvensi Hak Anak-anak), FBR (forum berbagi rasa), dan pelatihan Taruna Mandiri (M. Ishaq, 2000 : 371).
Patut disyukuri, banyak orang atau LSM yang concern dalam mengelola anak jalanan, mereka juga membangun pendidikan-pendidikan alternatif bagi anak jalanan. Setelah pemerintah berjanji akan merealisasikan anggaran 20% untuk sektor pendidikan di 2009, kiranya alokasi untuk pemberdayaan anjal bisa ditingkatkan.
Memang, menyelesaikan masalah anjal bukanlah pekerjaan yang mudah. Masalah anjal adalah turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat fundamental seperti kemiskinan dan pengangguran. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Anak-anak adalah potret masa depan Indonesia. Maka, tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan. (Jafar Fakhrurozi, tulisan ini pernah dipublikasikan di PIkiran Rakyat, 26 September 2008)

PERTENGAHAN tahun 2009 lalu, ASAS meluncurkan antologi puisi berjudul “Sihir Terakhir” yang ditulis oleh para penyair berjenis kelamin perempuan. Tak ada penyair istimewa dari “Sihir Terakhir”. Dari 23 penulis, kecuali nama-nama seperti Dian Hartati dan Fina Sato yang sudah lumayan akrab di telinga kita, selebihnya, mereka adalah nama-nama yang sangat baru. Mereka serupa benih-benih mawar yang baru ditanam. Tapi betapapun itu, puisi senantiasa mempersembahkan makna yang bisa kita ambil faedah dan manfaatnya. Puisi juga dapat kita baca dengan segala kepentingan. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk membaca dan mengkajinya.
Nenden Lilis Aisyah dalam catatan pengantarnya, memberikan refleksi tentang keberadaan penyair perempuan, yang mana kemunculannya sangat belakangan di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Maka adanya antologi perempuan ASAS ini adalah sebuah kebanggaan sekaligus bukti eksistensi kaum marjinal ini di dunia kesusastraan kita. Naif memang, harus menyebutkan identitas gender dalam antologi ini. Namun seperti kata Nenden Lilis, tindakan pengkontrasan/pembedaan (affirmative action) ini harus tetap dilakukan  selama masih terjadi peminggiran terhadap sebuah kelompok tertentu.
Mengacu pada argumen itu, saya berharap antologi ini tidak sebatas menegastegaskan perbedaan identitas yang dimaksud. Akan tetapi ada semacam horison harapan yang lebih, terutama untuk kepentingan membaca semangat jaman dalam puisi-puisi yang dibuat oleh para penyair mutakhir ini. Terlebih judul antologinya saja “Sihir Terakhir”.
***
Setelah membaca keseluruhan sajak dalam antologi ini, secara umum, puisi-puisi yang disuguhkan berkisar dalam tema kerinduan (cinta), baik pada lawan jenis, teman, orang tua, Sang pencipta maupun kampung halaman. Sajak rindu semacam itu seolah terasa pantas dan pas ditulis oleh kaum perempuan. Dengan cara ungkap yang berbeda-beda, para penyair mempresentasikan kerinduan dengan sangat emosional dan personal. Namun berbeda dengan ekspresi gerakan feminisme dalam sastra yang belakangan ini nyaris seragam, yakni eksplorasi tubuh. Para penyair perempuan ASAS ini lebih memilih “taat” berbudaya. Tak banyak terlihat konsep pemberontakan estetika di sana.
Dalam hal penggunaan aku-lirik, sebagian besar masih terlihat sebagai subjek orang kedua. Padahal, betapa diksi “Aku” memiliki superioritas, kemerdekaan, sekaligus hegemonik. Misalnya, Dalam sajak-sajak kerinduan itu, perempuan selalu mengambil posisi di bawah laki-laki, direpresentasikan dengan perbuatan “menunggu”. Perempuan selalu merasa dirinya menjadi akibat, bukan sebab. Sajak Alfatihatus Sholihatunnisa yang berjudul Kisahku Dimulai dari Namamu dengan lugas menyuarakan hal itu. Selalu jadi semacam rindu yang rapuh/ ketika tak kutemukan kau di tepian hari/ menghilang di balik mesjid/lalu aku akan menunggumu di paruh waktu yang lain/ mengingatmu lewat angin (Sihir Terakhir, 2009). Sajak-sajak kerinduan semacam itu juga ditemukan pada sajak Sauh (Aldika Restu Pramuli), Sajak Kerinduan (Evi Sefiani), Namamu di Puisi (Diah Budiana), Skenario (Evi Sukaesih), Lelaki Penjual Dongeng (Fadhila Romadhona), Rindu Hujan (Ikarisma Kusmalina) juga Pada Sendiri (Ike Ayuwandari) Kau (Maya Mustika).
Tidak semuanya memang, tapi hanya sedikit penyair yang mampu keluar dari jerat subordinasi sosial, ataupun penindasan jender. Dalam sajak Untuk Betara karya Cut Nanda. Terlihat sekali aku lirik-nya berada pada subjek superior. Aku lempari kau jam/kau bukan menghindar:/mengulurkan tangan lalu membalasnya/berlama-lama dengan rindu dulu (Sihir Terakhir, 2009). Hal itu juga terdapat dalam sajak Ikarisma Kusmalina yang berjudul Ketika Kau Menari. Bunyinya: Menarilah kamu di dadaku/ sebelum semua orang mengetahuinya/dan biarlah aku yang merasakan/ :kaki-kaki kecilmu menginjak dadaku (Sihir Terakhir, 2009). Namun berbeda dengan Cut Nanda yang sudah sangat superior, Ikarisma Kusmalina masih menyimpan dilema. Dengan rasa sinis, Ikarisma Kusmalina membuat parodi tentang konflik jender yang selama ini masih berlangsung. Pada akhirnya, seorang perempuan bagaimanapun kuatnya, ia selalu saja mengalah. Contoh lain terdapat dalam sajak Telinga karya Tita Maria Kanita dan Serupa Selat yang ditulis oleh Win Herlya Winna.
Persoalan kemudian adalah, apakah setiap “aku” yang superior itu menunjukkan superioritas yang sesungguhnya? Dalam konteks konflik jender, apakah “aku” tersebut sudah merdeka? Untuk menjawabnya mari kita baca sajak Oka Rusmini yang berjudul Patiwangi. Bunyinya: Inilah tanah baruku/ mata air menentukan hidupnya/ ikan-ikan memulai percintaan baru/ batang-batang yang menopang daun-daun muda/ membuat upacara penguburan// telah kucium beragam bunga/ dan sesajen mengutuk kaki yang kubenamkan di tanah/ suara genta menyumbat mata angin/ tak mampu mengantar dewa pulang// kubuat peta di Pura/ Puta/ mengantar warnaku pada silsilah matahari/ bumi mengeram, tanah memendam amarah/tak ada pecahan suara/ menyelamatkan warnaku// para lelaki menantang matahari/ penunggu warga perempuan pilihannya/ tak ada upacara untuknya di setiap sudut Pura// para pemangku hanya mencium bangkai dupa/ terlalu banyak dewa yang harus diingat/ dan para lelaki terus meminang// karena namaku/ kuharus punya sejarah upacara// anak-anak/ kelak kumandikan dari pilihan ini. (Patiwangi, 2003)
Jelas sekali bagaimana Oka Rusmini memerdekakan aku dari segala aspek penindasan. “Aku” dibiarkan terbang melayang. “Aku” menjadi muasal dan akhir perbuatan. “Aku” menjadi sebab, bukan akibat. “Aku” yang berani berbuat dan mengambil keputusan. “Aku” semacam itu jelas punya otoritas yang superior, ideologis. Aku lirik tersebut memang berpeluang menjadi hegemonik, karena aku menjadi pusat pemaknaan, tetapi sebagai upaya perlawanan, aku semacam itulah representasi strategi yang dimaksud Foucault dalam melawan ketidakadilan, sebagaimana dikutip Nenden Lilis dalam pengantar antologi.
Di luar segi gaya ucap, atau teknis kebahasaan lainnya, para penyair telah berhasil membangun makna yang utuh. “Sajak Bahtera” karya Dian Hartati menggambarkan kehidupan getir yang dialami oleh kaum perempuan. Oleh karena itu, menurut Dian, “tempat berlabuh yang aman adalah tubuhku.” Sebuah sikap egois yang wajar di tengah sistem sosial yang tak aman bagi kaum perempuan.
Selain soal hubungan batiniah antara perempuan dan laki-laki, ada beberapa sajak yang mengajak kita untuk kembali meresapi perasaan kita terhadap orangtua. Seli Desmiarti dalam sajak Surat untuk Bunda dan Salam untuk Bapak berhasil melukiskan rasa cinta yang begitu mendalam terhadap orang tua. Selanjutnya, ada beberapa sajak yang coba menggambarkan realitas sosial yang terjadi di perkotaan, seperti dalam sajak Winarni R, dengan judul Antapani 170509.  Penyair muda berbakat, Fina Sato lebih memilih untuk berbagi dan bersilaturahmi dengan kawan-kawannya. Elli R Noer, sebagaimana mimpinya, menjadi “Joko Pinurbowati”, ia masih bermain dengan parodi yang lumayan menyegarkan. Terakhir, tentu saja masih banyak yang belum terbahas. Akan tetapi ulasan di atas saya anggap telah mewakili isi dan narasi “Sihir Terakhir”. Dan kesimpulan saya, tentu saja bukan syair terakhir dari mereka. “Sihir Terakhir” bukanlah sebuah fatwa yang mesti diimani. Kata “Terakhir” tidak menunjukkan makna yang sesungguhnya melainkan awal dari terakhir-terakhir berikutnya. Dan tiada akhir untuk berproses. Selamat tanam benih-benih mawar Bumi Siliwangi.*** (Desember 2009, Jafar Fakhrurozi)

SEBAGAI ORANG YANG MEMILIKI NAMA DENGAN HURUF DEPAN “J”, SAYA COBA MERAMAL, DI AFSEL ADA JABULANI DAN VUVUJELA, MAKA DARI KARAKTERISTIK NAMA DITEMUKAN BAHWA PEMENANGNYA ADALAH JERMAN.

KAOS JERMAN

KAOS JERMAN

Antologi Puisi Mengenang Moh. Wan Anwar "Berjalan Ke Utara"

Menuju ke Utara

Ada sekitar 113 penyair yang mengirim naskah puisi, namun setelah melalui tahap kurasi, akhirnya hanya 79 penyair yang masuk dalam antologi Berjalan Ke Utara ini. Antara lain

Abdul Hadi-Lautnya
Adew Habtsa-Obituari
Adhy Rical-Tuhan Mencintaimu
Adin-Menjelang Tidur
Ahmadun Yosi Herfanda-Lelaki Tegar
Amaturrasyidah-Suatu Pagi Kamu Mengunyah Lebah
Anri Rachman-1.
Bode Riswandi-Di Beranda Sajakmu
Boedi Ismanto SA-Untuk yang Tercinta
Budhi Setyawan-Bulan Sabit di Serang
Deden Abdul Aziz-In Memoriam
Delvi Yandra-Kereta Terakhir
Den Bagoes-Puisi Itu Mencarimu, Wan
Dian Hardiana-Kepada Penyair yang Telah Pindah Rumah
Dian Hartati-Ingatan
Doddi Ahmad Fawzy-Momento Partere
Dony P. Herwanto-Aku Mencatat Namamu Diam-diam
Dwi S. Wibowo-Kini Aku Ingin Menjumpai Mautmu
Edwar Maulana-Sajak Pengantar
Endang Supriadi-Sebuah Rencana
Evi Sefiani-Sembilan Belas Tahun Kemudian
Faisal Syahreza-Memoribilia
Fina Sato-Kura-kura
Firman Venayaksa-Amor Vincit Omnia 3
Frans Ekodhanto-Ritual Perpisahan
Ginanjar Rahadian-Tiga Catatan Sebelum Kau Berangkat
Hasta Indriyana-Kampung Halaman
Heru Joni Putra-Pintu Usia
Hudan Nur-Pepasirpun Terluka
IH Antassalam-Moksa
Ihung-Mengunduh dari Jarak Jauh
Jafar Fakhrurozi-Penjaga Kata
Kamaludin-Tak Ada Upacara Pemberangkatan Buatmu
Koko P. Bhairawa-Kita ‘Kan Terus Bicara
Langgeng Prima Anggradinata-Para Pelayat
Lina Kelana-Sajak untuk Kesatria
Lugiena De-Sajak Panglayungan
Lukman Asya-Ibadah Para Penyair
M. Arfani Budiman-Zikir Buat Pendiri ASAS
Ma’mur Saadie-Selembar Daun
Matdon-Sajak Mengenang Sajak
Melda MR-Sepotong Senja yang Belum Habis Kita Nikmati
Moch. Satrio Welang-Sayap Terkepak (lagi)
Muda Wijaya-Paragraf Kata Pada Suatu Hari Paling Dingin
Muhzen Den-Di Pemakamanmu Aku Membatu
N Rohmah Maidasari-Pada Hatimu
Nandang R. Pamungkas-Hujan pun Usai
Nero Taopik Abdillah-Sajak Tahlillan
Nety Av Ney-Di Antara Musim
Niduparas Erlang-Maut Seperih Senja di Laut Lontar
Nugraha Umur Kayu-Pesan Kematian
Pratiwi Sulistiyana-Ketika Hilang Bulan
Pringadi Abdi Surya-Suatu Malam di Cianjur
Rahmat Heldy HS-Cerita Seorang Kawan
Ramdan Saleh-Yang Terkenang
Rangga Umara-Ayat Ganjil Terpahat di Punggung Batu
Reza Saeful Rachman-Sebelum Senja Selesai
Rian Ibayana-Kasidah Terakhir
Rizki Sharaf -Tunggilis
Rizqi Nur Amaliah-Arah Pulang
Rozi Kembara-Doa Pengantar Tidur
Rudy Ramdani-Rumah Kertas
Seli Desmiarti-Tuan Wan
Sigit Pramono-Maut Berpagut
Sopan Sopian-Aku Masih Membaca Namamu
Sulaiman Djaya-Terbanglah Mautku, Terbangkan Hidupku
Syaifudin Gani-Di Padang Konda
Syarif Hidayatullah-Aku Kini Menamaimu Sepi
Toni Lesmana-23 November
Veronika Dian-Hening yang Tak Biasa
Viddy AD Daery-Di Rumah Hitam Batam, Aku Teringat Kau Wan Anwar
W. Herlya Winna -Usia Padam Dalam Gugusan Hari
Widzar Alghifary-Tentang November
Wili Azhari-Di Bawah Pahatan Namamu
Wulan Widari Endah-Cintaku
Yusran Arifin-Kafe Itu Bernama Dunia
Yopi Setia Umbara-Obituari
Yussak Anugrah-Kang Wan I
Zulkifli Songyanan-Kepada Wan Anwar.

Demikian nama-nama yang masuk dalam antologi ini. Melalui penerbitan buku Antologi puisi mengenang Moh. Wan Anwar Berjalan Ke Utara ini, semoga kita dapat mengambil spirit yang senantiasa beliau alirkan.

Salam,

Penyunting
Heri Maja Kelana

(Sumber dari Catatan Langgeng Prima Anggradinata: Pengumuman Hasil Kurasi Akhir Antologi Puisi Mengenang Moh. Wan Anwar “Berjalan Ke Utara”)

Sesiahan

bulan masih terlihat tenang. padahal mimpi-mimpi tengah bergejolak, meluap dari ranjang malam. seperti laut di penghujung musim, selalu merindukan korban. dan lagu lipanglipangdang akan segera melaung. itukah? duh aku sedang gamang, sayang. sedih, kelu, dan gigil.

aku masih ingat tembang seminung, yang kau tiupkan di sela-sela gaung, di antara jerit angin dan gelombang. di atas kapal yang lusuh, sungguh, asaku membumbung. ingin segera kutinggalkan rumah keluhkesah ini, menuju tanah-tanah miskin silsilah. biar sepi, tak peduli. bukankah silsilah baru harus dimulai? silsilah yang bersih dari darah penjarah. lalu di beranda rumah, akan kita tanam bambu dan palawija. agar kita tidak lupa, bahwa sebagian dari darah kita adalah keringat para inlander. di belakang, kita bangun sarang walet. agar senantiasa awet ingatan kita, pada kepak burung dan cericit pagi. di mana kabar akan datang mengisahkan perjalanan yang sunyi.

dari balik bilik ini aku berbisik, bahwa aku mencintaimu lebih ramai daripada dermaga. lebih sunyi daripada subuh. inikah sesiahan seperti yang kau maksudkan? jika iya maka akan kulabrak ia.

tapi jarak, ibarat arak-arakan angin di laut lepas. dan sebuah sore akan datang menjemput layang-layang yang kukembangkan. kita, bisa jadi: hilang ditelan remang.

tunggulah, aku ikhlas meninggalkan kota yang telah tanggal sayapnya ini, bila harus, akan kugenapi sebambangan itu. akan segera kutambatkan kapal di ujung malam, kutancapkan nasibku di dermaga. kukibar layar di pucuk telunjuk. dan kubentangkan laut untukmu.

Jakarta, 2009
Sesiahan: Budaya berpacaran di daerah Lampung dan Sumatera bagian selatan. judul cerpennya Wira Apri Pratiwi

Kita semua patut berduka atas apa yang terjadi di Palestina. Setelah serangan teroris di Mumbai India yang menewaskan ratusan orang, kini lebih dari 400 jiwa melayang akibat serangan Israel terhadap Palestina. Sungguh akhir dan awal tahun yang menyedihkan. Betapa ironis juga, Desember lalu kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia (10 Desember). Terlebih lagi kita tahu bahwa Israel adalah karib Amerika, negara yang dianggap sangat peduli terhadap HAM.

Seorang pemuda tengah melempari tank Israel

Tank Israel

Perang Israel-Palestina bukanlah perang lokal di Timur Tengah. Keduanya ada dalam lintasan kepentingan dunia. Maka, bukan tidak mungkin kalau dunia ini akan kembali berperang, dengan ketegangan-ketegangan ideologi dan agama sudah semakin menguat dan terbuka. Sungguh sesuatu yang enggan dibayangkan. Jauh dari bayangan-bayangan kelam itu, sebenarnya umat Indonesia mesti lebih resah lagi, pasalnya perang masih menyelimuti negeri ini. Perang antarsipil, sipil vs militer, rakyat vs negara, dan perang-perang lainnya yang semakin membenamkan rakyat ke jurang keterpurukan. Lebih sial lagi, pemenang dari semua itu adalah kelompok pemodal, baik lokal maupun internasional yang tak bersandarkan pada keuntungan rakyat. Itulah sebetulnya musuh terbesar kita.

Kontribusi Indonesia

Menyikapi perang Israel-Palestina, apa yang bisa dilakukan di Indonesia? Untuk sekadar ikut mengaktifkan peran luar negeri Indonesia, terlebih Indonesia menjadi salah satu bagian dari anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan sepucuk surat untuk Sekjen PBB. Suatu upaya klise di antara beragam cara lain yang bisa ditempuh dan terbukti konkret.

Agaknya, pascakejayaan Bung karno, Indonesia dalam kancah internasional bukanlah nama yang strategis dan penting lagi. Malah sebaliknya, Indonesia hanya dianggap penting sebagai pasar besar untuk globalisasi. Salah satu kekalahan de facto yang tak bisa terbantahkan lagi. Suatu cacat bagi kemerdekaan 1945 tentunya. Yang penting untuk direnungkan adalah kasus Palestina bukanlah semata kasus agama. Ia adalah konflik politik yang juga dapat kita temukan padanannya di Indonesia. Menghentikan perang bukan dengan ikut berperang. Keterjajahan secara ekonomi bisa mengakibatkan tragedi di segala lini. Tak terkecuali tragedi kemanusiaan. Kerakusan untuk menguasai modal adalah sumber utama konflik. Maka, dalam konteks bernegara, bagaimana kita bisa memaksimalkan peran negara untuk mengatasi persoalan tersebut.

Memerangi imperialisme bukanlah dengan perang fisik, tetapi menggunakan strategi budaya yakni dengan menciptakan budaya cinta dalam negeri dan menolak untuk bergantung pada bantuan asing. Sekarang, masih dalam kemasan perang Israel-Palestina, muncul isu boikot produk Amerika dan sohib-sohibnya. Isu itu terasa seksi di saat rakyat juga menuntut pada negara untuk menasionalisasi aset-aset asing.

Namun untuk melakukan itu, tentunya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sekali lagi, strategi budaya ini mesti dijadikan platform kebijakan pemerintah untuk menekan negara-negara induk kapital agar mereka berhenti mengeksploitasi dunia. Secara tidak langsung dampaknya bisa diarahkan menghentikan perang Israel-Palestina.

Aksi anti Israel di Bandung

Aksi anti Israel di Bandung

Menengok Indonesia

Seraya ikut peduli terhadap Palestina. Tampaknya, ada yang lebih serius untuk diperhatikan. Fakta membuktikan bahwa ribuan orang meninggal di Indonesia akibat konflik politik. Setelah tragedi ’65, tak henti-hentinya kita menyaksikan tragedi kemanusiaan seperti pembantaian Tanjungpriok, Talangsari, Banyuwangi, konflik Timor Timur, konflik Aceh, penculikan dan penghilangan aktivis ’98, dan pembunuhan terhadap Munir yang notabene seorang pejuang HAM. Tak hanya sebatas itu, ratusan jiwa juga meninggal akibat kemiskinan. Korban luapan lumpur Lapindo pun masih berkaca-kaca matanya, penggusuran dan pengusiran terhadap pedagang kaki lima, konflik agraria antara petani dan pemodal, bahkan dengan pemerintah yang banyak menimbulkan korban jiwa, mahalnya biaya pendidikan, apalagi dengan disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), konflik keyakinan dan beragama serta segudang persoalan lain yang masih luput dari perhatian negara. Bukankah itu termasuk pelanggaran kemanusiaan berat di negeri ini?

Sekarang Pemilu 2009 sudah di depan mata, para elite sudah memproklamasikan keinginannya untuk berkuasa. Rakyat seperti biasanya, selalu dikorbankan. Satu hal yang patut disesalkan adalah bahwa negara lebih takut dan tunduk kepada pemodal ketimbang pada kedaulatan rakyat. Di era globalisasi ini, problem itu semakin nyata terlihat, bagaimana ketertundukan negara terhadap pemodal. Kini, rakyat harus punya sikap untuk memilih atau tidak memilih calon pemimpin di pemilu. Rakyat harus selektif memilih pemimpin. Kebutuhan kita hari ini adalah pemimpin yang lebih cinta kepada rakyat. Pemimpin yang punya visi kemandirian untuk melepaskan diri dari jeratan imperialisme. Adakah visi itu terlihat dalam sosok pemimpin-pemimpin kita hari ini?

Oleh karena itu, atas apa yang terjadi di Palestina, saya begitu curiga. Jangankan untuk maju membantu Palestina, untuk menyatakan sikap menolak ketergantungan asing saja sulit. Sungguh “malu aku jadi orang Indonesia”, begitu kalau mengingat-ingat sajak Taufiq Ismail.*** (Dimuat Pikiran Rakyat, 6 Januari 2009)

SEJAK kapan penyair disebut penyair? Oleh siapa penyair disebut penyair? Adakah sebuah prosesi untuk mengukuhkan penyair? Awalnya saya berfikir, sangat naif jika harus bertanya hal itu. tetapi belakangan ini keponakan saya yang duduk di bangku SMP bertanya kritis sekali, “kok yang diajarkan di buku pelajaran bahasa Indonesia cuma sastra(wan) jaman dulu saja. Memangnya sastra di Indonesia mandeg sampai angkatan Acep Zamzam Noor ya?”

Jujur saja saya bingung menjawabnya, karena setahu saya begitu banyak sastrawan mutakhir, tapi begitu sedikit yang diperkenalkan sebagai sastrawan di buku akademik. Maka, kiranya wajar sekali pertanyaan-pertanyaan di atas digelontorkan, setidaknya untuk menjawab pertanyaan keponakan saya.

Keresahan ini juga bisa jadi akibat ketakpuasan terhadap kondisi kritik sastra belakangan ini. Jika orang terus menulis tanpa sekalipun karyanya dibicarakan, apa guna karya itu? Bukankah karya dilahirkan untuk dibaca khalayak, dan langsung tidak langsung, sedikit atau banyak, dapat diambil manfaatnya oleh pembaca.

Almarhum HB Jassin mungkin sangat sadar akan hal itu. Betapa ia, meski tanpa bantuan professor Google, mampu membaca, mengulas, atau bahkan mengukuhkan sesorang untuk disebut sebagai sastrawan atau bukan sastrawan. Saya kira penting untuk kembali membicarakan ini di tengah bermunculannya nama-nama penyair muda di Indonesia. Kedua, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam peradaban masyarakat dunia hari ini. Era teknologi (internet) setidaknya telah menggeser cara pandang dan sikap masyarakat tentang makna pendokumentasian sebuah karya sastra (Media). Ketiga, pembicaraan mengenai estetika semakin hilang dimakan proyek kesenian. Padahal era reformasi telah berjalan lebih dari satu dekade, ini artinya karya sudah harus dibaca dengan persfektif yang baru.

HB Jassin, sang pengukuh sastrawan

HB Jassin, sang pengukuh sastrawan

Selama ini media (surat kabar, majalah dan buku) masih menjadi standar baku pengukuhan kepenyairan seseorang. Hal itu sudah berlaku sejak dulu. Bedanya, dulu media bisa dikemudikan oleh suatu kekuatan politik penguasa, kini lebih cenderung berdasarkan selera redaktur semata. Walaupun tidak menutup kemungkinan, bermacam-macam kekuatan bisa saja mendikte redaktur (maaf). Artinya, koran (baca:redaktur) dengan sendirinya telah menjadi pembaiat. Dengan atau tanpa pola, akan terbentuk sebuah regenerasi kepenyairan. Media di daerah dalam hal ini memiliki peran yang lebih besar dalam mengorbitkan penyair baru dari daerahnya. Namun, prosesi pengukuhan lewat media ini terkesan amat parsial. Contohnya, jika kita menempatkan Kompas sebagai standar tertinggi, maka para penyair Kompas dengan sendirinya merasa duduk dalam kelas tertinggi. Lalu bagaimana dengan penyair yang tidak mau mengirim karya ke Kompas? Inilah yang kemudian menjelaskan betapa luasnya kepentingan dalam sebuah ruang publik seperti media massa.

Dari sana, agaknya acara-acara temu sastra akan dapat membantu mempertemukan keparsialan itu. Meskipun tetap saja ada rasa tak puas, karena kebanyakan temu sastra itu juga masih berunsur kelas. Bahkan politis. Atau beberapa pertemuan sastra yang diadakan sebuah lembaga kesenian bekerjasama dengan pemerintah (Mitra Praja Utama) masih saja menyisakan masalah; kecemburuan, kecurigaan dan ketidaktransparanan. Apakah ini sebuah masalah? Bisa jadi tidak, tergantung dari mana memandangnya.
Masih soal media, munculnya sastra cyber, atau kini lebih heboh lagi dengan lahirnya peradaban facebook (FB), menyisakan sebuah pertanyaan, bagaimana mengkategorikannya? Setiap pengguna FB berhak mempublikasikan puisi, setiap teman mengomentarinya, dan lahirlah komunikasi sastra yang bersifat akademis. Alangkah itu yang diharapkan dari dinamika sastra kita hari ini. Kelenturan semacam ini yang belum mampu diakomodasi oleh media massa. Oleh karena itu, kiraya keberadaan cybersastra harus diperhitungkan.

Berikutnya soal prosesi pengukuhan. Ada baiknya menyimak fakta ini. Ada beberapa komunitas di Indonesia, ternyata memiliki tradisi pengukuhan (pembaiatan) tersendiri. Arena Studi Apresiasi Sastra (ASAS) misalnya, untuk membaiat penyair berbakat, tentu saja muda, dilakukan sebuah ritual. Biasanya calon penyair itu membacakan karya-karyanya dalam sebuah acara khusus bertajuk show (one men show, duet show, womenshow, dll) yang sengaja diadakan dalam rangka pembaiatan. Setelah pembacaan selesai, barulah penyair itu dibaiat dengan sumpah kepenyairan dipimpin oleh orang yang dianggap pantas (penyair sepuh) untuk membaiat penyair. Meski hanya sebuah simbolik, pengukuhan macam itu bisa jadi penting, selain memberikan rasa percaya diri, prosesi itu adalah bentuk penghargaan terhadap pelaku sastra, yang mana sampai kini, negara kita belumlah dikatakan menghargai sastra. Prosesi ini menjadi alternatif, yang belum berkesempatan dimuat di media, lewat show itulah mulanya.

Untuk mengukuhkan seseorang menjadi penyair, barangkali perlu dahulu ditegaskan siapakah penyair? Dari beberapa logika di atas, maka sederhananya, penyair adalah orang yang menulis puisi, mempublikasikannya dalam sebuah media dan diakui oleh pembaca atas kualitas yang dimilikinya. Orang yang hanya menulis sajak di internet (sebutlah facebook) adalah penyair juga. Apalagi yang di koran atau buku. Barangkali kelasnya saja yang berbeda-beda. Misalkan kita membuat beberapa kategori penyair, seperti penyair professional dan penyair amatir.

Penyair professional adalah penyair yang sudah mapan dalam berkarya. Buktinya adalah jumlah karya yang dimilikinya. Ia juga harus mendapatkan pengakuan dari publik bahwa dirinya adalah seorang penyair. Tentu saja, atas keprofesionalannya itu, puisi-puisinya bernilai ekonomi alias dibayar oleh sebuah institusi seperti Negara. Di Malaysia, sastrawan Negara itu ada. Nama-nama seperti Prof. DR. Haji Salleh, Kris Mas, Usman Awang, Prof. Shahnon Ahmad, A Samad Said, atau Almarhum Arenawati yang keturunan Bugis, adalah para sastrawan yang diberi gaji oleh Negara. Di masa Kerajaan juga pernah ada. Kerajaan Kediri, misalnya punya Mpu Dharmaja, Mpu Tanakung, Mpu Sedah dan Mpu Panuluh. Kerajaan Majapahit (peralihan dari Singasari) ada Empu Prapanca, Kerajaan Kahuripan Airlangga, ada Empu Kanwa. Pelabelan sastrawan Negara ini mengandung banyak motif dan makna. Pengangkatan sastrawan negara bisa juga dilakukan sebagai bentuk penghargaan, atau justru upaya pengekangan. Sejatinya, penghargaan itu tetap ada tanpa ada pengekangan.

Lalu penyair amatir, adalah orang yang menulis puisi karena kesadaran, kegemaran dan kecintaannya pada puisi. Puisi senantiasa hadir dalam kehidupannya. Atas karya-karya yang dibuatnya, ia bisa juga dibayar, tapi tidak tetap. Misalkan memenangi lomba, atau dimuat di media. Penyair model ini kiranya yang hidup di Indonesia. Dari hidup sampai matinya, secara ekonomi, nasib penyair amatir ada dalam ambang kesederhanaan. Secara sosial, ia hanyalah sekelompok terhormat yang dibincang sekelompok kecil masyarakat, yakni masyarakat sastra. Soal aku megakui kepenyairan ini, Sutardzi Calzoum Bachri sudah banyak mengulasnya dalam buku kumpulan esainya “Isyarat” (Indonesiatera, 2007). Secara umum SCB menganggap penting status kepenyairan. Dalam “Pengantar Kapak” SCB mengajari kita tentang kebanggan menjadi seorang penyair. Ia dengan lantang menyebut dirinya penyair. dan penyair adalah sebuah pekerjaan yang serius. Kendati begitu, bukan berarti ia gila status (identitas) semata, tapi yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana usaha memperoleh status itu. Yakni dengan sungguh-sungguh menggali dan menemukan bahasa. Tanpa itu, mustahil orang memperoleh gelar penyair.

Terakhir, hemat saya, ini masalah super penting. Upaya membaca estetika jaman. Jika kita percaya istilah Hegel tentang zeitgeis (semangat jaman), saya kira hari ini kemunculan para penyair muda bisa jadi mewakili zeitgeis itu. Pascareformasi ini, saya membayangkan sebuah kondisi yang bombastis. Seperti halnya materi-materi yang diberitakan media dewasa ini. Semuanya begitu verbal dan vulgar. Hal itu wajar terjadi setelah lebih dari empat dekade sejak kemerdekaan Indonesia, kita hidup dalam tekanan politik yang tidak sehat. Kini setelah gerakan 1998, ada harapan baru bagi bangsa untuk menatap dunia baru yang lebih sehat. Makna-makna yang dulu mati kini mesti kembali dihidupkan. Seorang penyair adalah seorang yang selalu gelisah, maka tepat baginya untuk menghidupkan makna-makna yang telah mati atau membuat makna-makna baru yang berguna bagi masyarakat. Dapatkah kita baca hal itu dalam puisi hari ini, misalnya ditulis oleh para penyair muda yang “lahir” pascareformasi? Barangkali kita tidak mungkin menjawabnya kalau pembicaraan mengenai estetika ini tidak pernah dimulai.

Dari pembacaan baru itu, mungkin saja semangat zaman yang ditafsirkan Jurgen Habermas sebagai kesadaran terhadap harapan dan kesadaran akan percepatan masa depan benar-benar terjadi, di tengah bangsa yang mulai terluka ini. Dan dari pembicaraan tentang estetika ini, berarti ada karya yang diakui. Dengan pengakuan itu, otomatis ada seseorang yang dikukuhkan menjadi penyair. Selamat datang penyair mutakhir Indonesia! (Jafar Fakhrurozi)

Oleh Jafar Fakhrurozi

Di usianya yang hampir menginjak kepala tujuh, di luar dugaan Danarto masih memiliki tangan emas untuk merautkan cerita-ceritanya di atas kertas. Hal itu bisa kita lihat dan rasakan ketika membaca Kacapiring, antologi cerpen terbaru Danarto yang terbit pertengahan 2008 tahun lalu. Seakan ingin melanjutkan cerpen-cerpen sebelumnya, Kacapiring bagaikan lantunan lagu gambus yang lebih bijak dan berisi. Apa gerangan yang disampaikan Danarto dalam Kacapiring?

Tak terlalu berbeda dengan cerpen Danarto sebelumnya, Kacapiring dengan 18 buah cerpen yang terhimpun di dalamnya, kembali mengajak kita untuk merenung tentang arti kehidupan lewat nuansa sufi dan mistiknya. Walau terkesan sudah umum, seperti halnya sastra sufistik yang sering mengangkat tema-tema seputar kematian, cinta, dan sosial. Akan tetapi jika kita membaca dan mengkajinya dengan skemata multipersfektif dan aktual, kita akan dapat menemukan nuansa lain dari Kacapiring. Nuansa tersebut bisa jadi adalah kekuatan yang membedakan dengan cerpen sebelumnya, atau antara Danarto dan pengarang cerpen sufi lainnya.

Kacapiring

Kacapiring

Mungkin, karena cerpen dalam antologi tersebut adalah koleksi cerpen yang telah dimuat di Koran, maka dalam Kacapiring, tema-tema yang disuguhkan begitu aktual dan up date. Seperti halnya tragedi tsunami Aceh, penggusuran, perampasan tanah, pro kontra pornografi dan pornoaksi, reformasi, serta realitas sosial lainnya yang ada di sekitar manusia Indonesia hari ini. Bahkan dengan detail, jeli dan tanpa sensor. Danarto menyebutkan beberapa nama dan fakta yang akrab di benak masyarakat. Selain itu, dalam Kacapiring, Danarto tidak hanya berposisi sebagai pengisah yang resah. Justru ia menemukan semacam jawaban-jawaban atas keresahannya tersebut. Dalam bingkai religiusitas, jawaban-jawaban itu bisa jadi menggambarkan derajat keimanan Danarto terhadap Khalik yang dianutnya. Masih dalam ke-khas-an Danarto, realitas batin dan sosial tersebut masih banyak dibingkai dalam mistisisme.

Untuk membuktikan asumsi-asumsi di atas, mari kita bahas beberapa cerpen yang ada dalam Kacapiring. Dalam cerpen yang berjudul Jantung Hati misalnya, ia mengangkat dua konsep oposisi biner. Kehidupan-kematian dan kekotoran-kesucian. Ia menilai bahwa manusia takut akan kematian, ketakutan itu muncul diakibatkan oleh adanya pengadilan di hari akhirat, manusia takut karena hidupnya penuh dosa (kekotoran). Oleh karena lukisan tentang neraka yang begitu mengerikan, maka manusia sangat takut menghadapi maut. Manusia takut pengadilan karena waktu di dunianya penuh kekotoran. Dalam cerpen tersebut, Danarto seakan mengingatkan bahwa, manusia tak luput dari kekotoran, maka kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kalau mau direnungkan, mayoritas manusia selain nabi dan rasul tidak pernah luput dari dosa, lantas kenapa harus takut diadili. Kesucian itu hanya milik malaikat, begitu Danarto menyimbolkan dalam cerpennya.

Cerpen yang dikisahkan melalui tokoh yang ia ceritakan dengan narasi aku-lirik itu adalah sebuah imajinasi belaka, sebab secara logika tidak mungkin seorang yang telah meninggal bisa bercerita, pun dengan Danarto yang belum pernah mengalami kematian. Di sinilah kadar religiusitasnya terlihat begitu tinggi. Cerpen Jantung Hati adalah sebuah kesaksian pertaubatan seorang manusia yang penuh dosa.

Dalam cerpen Lailatul Qodar, yang bercerita tentang sebuah keluarga yang mudik dari Jakarta ke kampung halamannya di Jawa, keluarga yang sebulan penuh khusuk menjalani ibadah Ramadhan itu baru mudik setelah menunaikan sholat Ied. Di perjalanan, ketika jalur sangat padat dan macet, mereka melihat ada jalan kosong yang tak dilihat oleh pengendara lain, akhirnya mereka sampai di tujuan dengan cepat dan selamat. Dalam cerpen tersebut, Danarto ingin menggambarkan keutamaan ibadah Ramadhan terutama di malam Lailatul Qadar. Di saat orang-orang sibuk mengantri karcis jauh-jauh sebelum lebaran, sebuah keluarga dalam cerpen itu memilih beribadah dengan khusuk dan baru pulang setelah lebaran. Cerpen-cerpen bernuansa sufistik lainnnya terdapat pada Zamrud, Jejak Tanah, Nistagmus, Lauk dari Langit, dan Ikan-Ikan dari Laut Merah.

Dalam nuansa sufistik tersebut, terdapat beragam estetika dan tema. Seperti dikatakan sebelumnya, estetika mistik masih menjadi estetika dominan Danarto. Pada Zamrud dan Jejak Tanah, nuansa mistik sangat kental. Sebagaimana mistik, ketidaklogisan itu bukanlah sebuah perkara, justru lewat mistik tersebut Danarto mengisahkan realitas yang profan. Jejak Tanah adalah sebuah kritik terhadap para pemodal yang kerap membeli dan menggusur tanah rakyat. lewat tokoh Bapak yang berprofesi sebagai pengusaha yang rajin membeli dan menggusur tanah rakyat, Danarto berhasil mengetengahkan sebuah problem sosial kontemporer yang terjadi di Indonesia. Yang menarik adalah bahwa dalam persfekstifnya, walau rakyat selalu dirugikan oleh tokoh Bapak, akan tetapi Danarto memberikan kesempatan tokoh Bapak untuk mengemukakan alasannya. Tokoh bapak seakan-akan tidak mengerti, kenapa ia selalu diprotes padahal dalam melakukan pekerjaannya ia selalu menaati aturan serta membayar ganti rugi yang pantas. Meskipun demikian, Danarto tetap menyerahkan keberpihakannya pada korban. Keberpihakkan tersebut diperlihatkan secara mistik dengan nasib jenazah Bapak yang tak diterima tanah. Nuansa Sufistik juga terlihat kuat pada cerpen Pohon yang Satu Itu, Nistagmus dan Lauk dari Langit yang menyinggung tentang Tragedi Tsunami Aceh akhir 2004 silam.

Di luar sisi transendennya, Danarto juga memiliki wawasan realitas yang cukup kuat. Walau tidak ideologis, namun beberapa cerpennya berhasil mengisahkan realitas sosial dengan persfektif kaum marginal di Ibu kota. Dalam cerpen Zamrud, Danarto melukiskan realitas buruh dan kaum cilik lainnya seperti tukang becak. Cerpen Alhamdulillah, Masih Ada Dangdut dan Mi Instan, dengan sangat realis masalah-masalah penggusuran dikemukakan. Dalam dua cerpen tersebut yang menarik adalah bahwa ditemukan beberapa fakta ilmiah populer, seperti penyebutan nama Dita Indah Sari dan Wardah Hafidz, dua perempuan aktivis yang vokal di Jakarta, kutipan lagu Ada Pelangi di Matamu karya grup band rock Zamrud, lagu Ketahuan karya Band Matta, Ucing Garong dan fakta-fakta lainnya yang beberapa waktu ke belakang pernah marak dan membumi di kalangan masyarakat. Saya kira, penyebutan beberapa fakta tersebut cukup menarik. Sesuatu yang jarang dilakukan cerpenis lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa Danarto adalah seorang pengarang yang tidak terpisah dari ruang, ia malah setia menemani ruang metropolis yang penuh persoalan.

Masih dalam hal aktualitas, dalam cerpen Telaga Angsa dan Si Denok, Danarto mengajak kita untuk berdiskusi soal konsep kesenian terkait adanya UU APP. Dengan ilmiah dalam cerpen Telaga Angsa Danarto membandingkan referensi agama dengan estetika seni pada kostum penari balet yang super tipis. Atau pada lukisan dan patung perempuan kegemaran Bung Karno dalam cerpen Si Denok.

Terhadap lingkungan, Danarto juga memiliki sense yang kuat, cerpen Pohon Rambutan dan Pohon Zaqqum adalah representasi kepekaannya terhadap lingkungan.

Dari beberapa bahasan singkat terhadap cerpen-cerpen Kacapiring, tak terlalu berlebihan kalau Danarto diberi gelar cerpenis sufistik, atau dengan kadar sastra, religiusitas dan sosialnya tinggi. Jika merujuk pendapat Abdul Hadi WM tentang pembagian sastra religius yang mencakup; karya yang menggarap masalah-masalah spiritual (sufistik), karya-karya yang menggarap lapis sosial faedah, masalah sosial, politik, kemasyarakatan dan karya pelipur lara yang kadar konsepnya tinggi. Maka Danarto adalah salah satu cerpenis mapan dalam kategori tersebut.

Dari keseluruhan cerpen, nilai-nilai religiusitas tampak begitu sublim dalam tiga konsep: hablum minallah, hablum minannas, dan hablum min a’lam, ketiga dimensi tersebut merujuk pada satu muara, yakni pertemuan di hari akhirat. Inilah puncak kulminasi religiusitas seorang petualang batin. Sebuah bentuk pertaubatan yang total. Sebuah kesimpulan baginya yang sudah menginjak usia matang menghadap sang Khalik.

Kita mengenal nama Cok Sawitri sebagai seorang perempuan yang berpikiran maju namun punya visi kedaerahan (adat) yang cukup kuat. Beberapa karyanya tak luput dari tema-tema yang berbau adat Bali sebagai kampung halamannya.

 

Salah satu cerpennya yang berjudul Mati Sunyi yang terhimpun dalam buku antologi cerpen terbaik KOMPAS 2004 Sepi Pun Menari di Tepi Hari, adalah salah satu cerpen terbaiknya, cerpen itu sekaligus menjadi refleksi diri Cok Sawitri sebagai seorang aktivis perempuan yang kerap dihadapkan pada persoalan pergulatan posisi dalam kelas jender, serta persoalan adat Bali yang masih mentradisi yang keberadaanya dewasa ini mulai digerus budaya global. Cok Sawitri sebagai sosok perempuan modern begitu arif dalam mengaktualisasikan dirinya di tengah transisi zaman menuju peradaban yang mengikis habis nilai-nilai budaya serta adat istiadat di Bali. Dia adalah cermin perempuan modern yang tak lupa kulitnya. Beberapa waktu kemarin misalnya, beberapa komentar dan pernyataannya muncul untuk menentang diberlakukannya Undang-undang Anti pornografi/pornoaksi (APP), dia memandang bahwa definisi pornografi tidak sebatas artifisial, bukan sekedar fisik yang sedikit telanjang seperti yang didefiniskan dalam RUU tersebut. Baginya, Bali, dan beberapa daerah lainnya masih menghormati adat, di sana perempuan masih setia dengan adat, pakaian yang seronok ala adat misalnya adalah bukan dikategorikan pornoaksi. Cok sawitri tidak mau terjebak mainset kontemporer yang mengabaikan adat. Justru bagi karya-karyanya, adat adalah sumber inspirasi. Namun, dalam karya-karyanya adat bukan semata bulan-bulanan cerita, keberpihakannya akan adat sangat jelas.

 

Cerpen Mati Sunyi bercerita tentang nasib yang menimpa seorang aktivis perempuan setelah meninggal. Aktivis diperankan oleh tokoh Bibi. Nasib Bibi sungguh tragis. Semasa hidupnya, Bibi sangat dihormati, dikenal dan ditakuti oleh berbagai kalangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai seorang pejuang kemanusiaan sudah barang tentu ia sangat dicintai dan dibanggakan oleh banyak masyarakat. Tapi sayang, rasa cinta itu tidak berlaku bagi masyarakat di tempat kelahirannya. Bibi malah dianggap hidup bukan mewakili masyarakat asalnya, Bibi hidup untuk orang lain. Tak pernah Bibi memberikan kontribusi pada masyarakat asalnya, maka pada kematiannya, Bibi mendapat sanksi sosial berupa pengucilan, sampai-sampai masyarakat di kampungnya tak ada yang mau terlibat dalam prosesi upacara Ngaben yang begitu luhur di sana.

 

Cerpen Mati Sunyi adalah wanti-wanti dari Cok Sawitri. Seorang perempuan aktivis lewat tokoh Bibi, dengan jelas dikisahkan bahwa tokoh Bibi sebagai seorang aktivis yang dibekali otak, ide, serta pemikiran yang cerdas ditambah keberanian yang tiada tara, dikenal, disegani, dan dihormati banyak kalangan, ternyata sama sekali tidak dihormati di tempat kelahirannya. Kematiannya hanya menyisakan kebencian bagi masyarakat di kampungnya. Hal itu disebabkan karena semua kehebatan Bibi, semua perilaku kritis Bibi dalam menyuarakan orang-orang tertindas, sama sekali tidak berkenan di hati masyarakat asalnya, selama hidup, Bibi dianggap tak pernah memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat, bahkan Bibi kerap mengkritik adat yang dianut masyarakat.

 

Cok Sawitri betul-betul jeli melihat secuil realitas yang tak banyak disadari orang. Dia mampu mengungkap sisi-sisi lain dari seorang aktivis. Cok sawitri telah melakukan kritik dan memberi evaluasi yang cukup berarti untuk para aktivis yang banyak meninggalkan daerah asalnya dan malah memilih berkecimpung di kota yang sebenarnya punya persoalan yang berbeda dengan di daerah. Dalam perspektif umum, persoalan kota dengan desa memang sama. Kemiskinan sama artinya bagi orang kota dan desa. Dalam perspektif khusus, jelas sangat beda. Orang kota yang tak bisa makan berbeda dengan tak bisa makannya orang kampung. Ada kontradiksi yang berbeda. Kota lebih maju peradabannya ketimbang Desa. Hari ini misalnya, orang desa sudah puas dengan pakai pakaian yang rapih dengan model sederhana. Tapi buat masyarakat kota, mereka baru puas kalau sudah punya pakaian dengan model terbaru.

 

Berangkat dari contoh sederhana di atas, wajar jika masyarakat di tempat tokoh Bibi dilahirkan menganggap kalau apa yang dikatakan dan dilakukan bibi sama sekali tidak menjawab persoalan di kampungnya. Cok Sawitri betul-betul mampu mengungkap itu. Dalam situasi dan kondisi yang berbeda, maka arti sebuah kebenaran pun berbeda. Seorang Aktivis macam Bibi tetap punya kekurangan. Cerpen “Mati Sunyi” memiliki pesan yang dalam, bahwa setiap manusia, sehebat apapun ia tetap saja mempunyai kelemahan.

 

Walau hari ini zaman sudah jauh meninggalkan adat istiadat, tetapi di sebagian daerah di Indonesia, masih berlaku adat istiadat yang dijadikan keyakinan akan sebuah kebenaran. Di Bali misalnya, adat seperti upacara Ngaben, upacara sabung ayam, serta upacara-upacara lainnya masih lestari sampai kini. Adat dijadikan spirit ruhani serta media aktualisasi manusia dengan Sang Hyang Widi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi warga di Bali untuk menghormati dan melaksanakan adat. Jika tidak, sanksi sosial pasti lahir sebagai konsekuensinya.

 

Tokoh Bibi sebagai orang yang lahir di lingkungan yang menganut adat, mendapat sanksi sosial di akhir hayatnya karena perilakunya yang sering mengkritik adat dan perilakunya yang mulai meninggalkan adat. Bagi masyarakat sanksi itu berlaku tanpa pandang bulu, tak peduli ia terkenal atau tidak terkenal. Berbeda dengan hukum negara yang merupakan warisan kolonial, impunitas berlaku bagi beberapa orang terpandang, punya uang serta materi yang melimpah. Cerpen ini sangat evaluatif dan kritis dalam menyikapi perkembangan manusia dan zamannya kekinian yang semakin jauh meninggalkan adat.

 

Ada hal yang menarik yang sangat kontekstual dan relevan dengan realitas budaya orang-orang “berduit”  di Indonesia, mereka menjadikan uang sebagai segala-galanya, melebihi apapun. Budaya rendah tersebut masih menggulita sebagian orang-orang kaya, untuk memuluskan jalan atau cita-cita yang diinginkan, mereka beli dengan uang. Uang, uang dan uang. Semua persoalan beres. Tapi tidak dalam cerpen ini, bagi masyarakat di mana tokoh Bibi berasal, uang tak dapat menolong apa-apa, upacara Ngaben tak bisa dilakukan oleh warga. Tetapi oleh orang sewaan. Memang orang-orang sewaan itu dibayar, akan tetapi apalah artinya upacara Ngaben seperi itu.

 

Secara semiotik, tokoh Bibi adalah wakil perempuan yang hidup hari ini. Jika cerita yang disampaikan dalam “Mati Sunyi” adalah kisah nyata yang diangkat dalam cerita fiktif. Sulit rasanya untuk mencari siapa sebenarnya tokoh Bibi. Kita mungkin tahu nama-nama seperti Kartini, Dewi sartika, Marsinah, atau Suciwati. Tapi siapa di antara mereka yang dari Bali? Atau siapa di antara mereka yang mengkritik adat? Jawabannya adalah bahwa cerpen ini benar-benar fiktif. Namun tidak menutup kemungkinan kalau apa yang dikisahkan adalah betul-betul sebuah realitas yang telah atau tengah terjadi dalam masyarakat Indonesia. Atau jangan-jangan itulah potret dirinya di masa depan? Jika benar, maka Cok Sawitri setidaknya sudah punya alarm lewat cerpennya itu jikalau ia sampai berperilaku seperti Bibi.

 

Namun jauh dari itu, Cok Sawitri sebagai perempuan seperti ingin menegaskan sosok perempuan lewat tokoh Bibi. Perempuan setelah gerakan feminisnya mampu mengangkat harkat dan martabatnya setinggi-tingginya. Dalam jender tak ada kelas. Seorang perempuan pun bisa secerdas laki-laki, bisa seberani laki-laki, bahkan bisa menjadi sosok yang sangat dikenal dan dihormati oleh semua kalangan baik di dalam negeri maupun oleh bangsa sedunia. Itulah sosok aktivis pada tokoh Bibi. Sebuah cermin kemenangan gerakan Feminis di Indonesia. (Jafar Fakhrurozi)

Dalam memandang sebuah persoalan, terlebih dalam karya yang dihasilkannya, seorang sastrawan saya yakin tidak asal bicara (baca:tulis), melainkan penuh konsep yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara estetik maupun ilmiah. Kiranya hal itu telah ditunjukkan oleh almarhum W.S Rendra dalam sajak-sajaknya. Antologi puisi Rendra yang cukup fenomenal yang berjudul Potret Pembangunan dalam Puisi (Pustaka Jaya, 1996), tidak hanya menunjukkan ideologi dan keberpihakannya pada rakyat tertindas, akan tetapi di dalamnya penuh konsep, gagasan, dan wawasan realitas. Dari sekian banyak puisi dalam antologi tersebut, ada sebuah konsep yang terlihat matang secara keilmiahannya dan jika dikontekskan dengan hari ini, konsep tersebut seolah menjadi wacana besar yang diamini masyarakat. Konsep yang dimaksud adalah pandangan-pandangannya tentang pendidikan yang dipraktikan di negara kita. Dalam puisi, Rendra mengemukakan semacam ”analisis” kritisnya terhadap sistem pendidikan sebagaimana para pengamat pendidikan dalam tulisan-tulisannya. Hal itu secara dominan banyak dikemukakan pada sajak-sajak yang terhimpun dalam buku antologi tersebut.

 

Membicarakan sistem pendidikan, kita akan memulainya dari kerangka paradigmatik atau filosofis. Dalam sajak Pertemuan mahasiswa, Rendra bertanya: Kita ini dididik untuk memihak yang mana?/Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini/akan menjadi alat pembebasan,/ ataukah alat penindasan?/. Pertanyaan tersebut jelas sangat ideologis. Istilah pembebasan atau penindasan lahir dari kolam ideologi. Keduanya adalah produk yang dihasilkan oleh sebuah sistem. Dalam sajak yang lain lantas Rendra kembali bertanya. Pendidikan membuatku terikat/pada pasar mereka, pada modal mereka/.Dan kini, setelah aku dewasa./Kemana lagi aku ‘kan lari,/bila tidak ke dunia majikan?/ (sajak Gadis dan Majikan).

 

Dalam sajak tersebut, Rendra prihatin akan nasib seorang perempuan (gadis) yang selalu diperbudak oleh majikan. Majikan dalam puisi itu diartikan sebagai bos di tempat gadis bekerja. Dalam sajak tersebut Rendra mengkritik pendidikan yang tak berhasil mengubah paradigma laki-laki terhadap perempuan sekalipun perempuan itu terpelajar. Dalam realitas kekinian, masih banyak perempuan terdidik yang bekerja sekaligus melayani kebutuhan biologis bosnya. Hal itu dilihat oleh Rendra sebagai kesalahan pendidikan, bukan kesalahan perempuan. Artinya Rendra tidak menggunakan alasan sebagaimana pemikiran feminis tentang budaya patriarkhi yang selama ini menjadikan budaya patriarkhi sebagai kambing hitam atas ketertindasan perempuan. Menurut Rendra, kepemilikan modal menimbulkan kekuasaan yang tak terbantahkan, sedang pendidikan kita hanya dipersiapkan untuk mengabdi pada modal. Maka tidak aneh kalau lapangan kerja pun dibuat sesuka pemodal. Rendra pun mengatakan bahwa pendidikan yang telah diberikan seolah percuma saja. Hal itu terlihat pada bait sebelumnya: Siallah pendidikan yang aku terima./Diajar aku berhitung, mengetik, bahasa asing,/kerapian, dan tatacara,/Tetapi lupa diajarkan:/bila dipeluk majikan dari belakang,/lalu sikapku bagaimana!..(Sajak Gadis dan Majikan)..

 

Dalam sajak Sajak Seonggok Jagung Rendra lagi-lagi mengaskan bahwa pendidikan kita tak mampu memberikan apa-apa. Pendidikan kita hanya membuat siswa/mahasiswa terasing dan tercerabut dari kehidupan. Pendidikan hanya menambah pengangguran di Ibukota, dan dengan bahasa yang amat liris Rendra menyindir para mahasiswa yang setelah lulus malah merasa asing dan sepi ketika telah pulang ke daerahnya. Kata Rendra: Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. /Aku bertanya: /Apakah gunanya pendidikan/ bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing/ di tengah kenyataan persoalannya?/Apakah gunanya pendidikan/bila hanya mendorong seseorang/menjadi layang-layang di ibukota/kikuk pulang ke daerahnya?/Apakah gunanya seseorang/belajat filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran,/atau apa saja,/bila pada akhirnya,/ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata: /“Di sini aku merasa asing dan sepi!” (1996).

 

Pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus penegasan realitas tersebut adalah problem pendidikan nasional yang sulit terpecahkan. Keterasingan output pendidikan terhadap masyarakat diakibatkan oleh tidak ilmiahnya kurikulum yang diberikan. Istilah ilmiah menandakan bahwa pendidikan harus bisa dibuktikan kebenarannya. Ia harus direlevansikan dengan kebutuhan dan realitas masyarakat. Selama ini, kurikulum pendidikan nasional tidak begitu ilmiah, kurikulum banyak diisi ilmu-ilmu asing. Sehingga kadang-kadang tidak relevan dengan realitas yang ada. Tak heran jika hari ini rakyat Indonesia miskin di tengah alam yang kaya raya. Itu karena orang Indonesianya sendiri tidak paham bagaimana mengelolanya. Ketidakilmiahan itu diakibatkan oleh berkiblatnya pendidikan kita pada barat. Ditegaskan oleh Rendra dalam Sajak Pemuda: Pendidikan negeri ini berkiblat ke Barat. /Di sana anak-anak memang disiapkan /Untuk menjadi alat dari industri. /Dan industri mereka berjalan tanpa berhenti./Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? /Kita hanya menjadi alat birokrasi!/Dan birokrasi menjadi berlebihan/tanpa kegunaan-/menjadi benalu di dahan. /Gelap. Pandanganku gelap. /Pendidikan tidak memberi pencerahan. /Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan /Gelap. Keluh kesahku gelap. /Orang yang hidup di dalam pengangguran. /Apakah yang terjadi di sekitarku ini?../ (1996).

 

Selain di wilayah paradigma, Rendra pun mengkritik realitas di wilayah kebijakan pemerintah. Pemerintah dianggap tak mampu memberikan akses pendidikan pada rakyat dengan mudah. Akibatnya masih banyak anak-anak yang tak bisa sekolah. Hal itu terdapat dalam sajak Sajak Sebatang Lisong: Dan aku melihat delapan juta kanak-kanak /tanpa pendidikan. /Aku bertanya, /tetapi pertanyaan-pertanyaanku/membentur meja kekuasaan yang macet,/dan papantulis-papantulis para pendidik/yang terlepas dari persoalan kehidupan…/.Angka matematis tersebut bukanlah asal bicara. Hari ini saja, di mana pemerintah sudah mulai melaksanakan kewajiban menggratiskan pendidikan, angka putus sekolah masih tinggi.

 

Sebagai penegasan, dalam sajak yang berjudul Sajak Anak Muda, Rendra menamai angkatan pendidikan dengan waktu itu dengan angkatan gagap. Angkatan yang diproduksi oleh sistem yang salah, lantas menghasilkan angkatan yang pasti salah. Kesalahan tersebut menjadikan kita menjadi angkatan yang berbahaya. Hal itu bisa dilihat dalam: Kita adalah angkatan gagap./Yang diperanakan oleh angkatan kurangajar./Daya hidup telah diganti oleh nafsu./Pencerahan telah diganti oleh pembatasan./Kita adalah angkatan yang berbahaya…/(1996).

 

Sebagaimana sebuah konsep, ia membutuhkan solusi-solusi sebagai antitesis dari kesimpulan yang ada. Rendra menyadari hal itu, maka Rendra pun tidak hanya berkeluh kesah. Dalam sajak Sajak Sebatang Lisong, Rendra merumuskan sebuah solusi untuk membawa pendidikan kita ke jalur kemandirian, tidak bergantung dan berkiblat pada Barat. Menurut Rendra solusinya adalah: Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing./Diktat-diktat hanya boleh memberi metode,/tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan./Kita mesti keluar ke jalan raya,/keluar ke desa-desa,/mencatat sendiri semua gejala,/dan menghayati persoalan yang nyata…(1996). Sesuai dengan pemikiran Rendra, keterpurukan Indonesia di atas alam yang maha subur ini diakibatkan oleh sikap negara yang bergantun pada barat. Tak terkecuali di sektor pendidikan. Pemikiran liberalisasi pendidikan pun muncul dan dilaksanakan di Indonesia. Maka untuk melaksanakan apa yang dikatakan Rendra, salah satu caranya adalah dengan menunjukkan keberanian untuk mandiri di segala bidang. Sebuah pesan puitis dari Rendra layak dialamatkan pada para calon presiden kita yang sekarang sedang sibuk bertarung.

 

Dalam sajak-sajak Rendra tampak begitu kuat ideologi penyair dalam memandang pendidikan. dalam hal ini Rendra menggunakan teori-teori pendidikan kritis. Dalam literatur akademik, Henry Giroux dan Aronowitz membagi paradigma pendidikan ini menjadi tiga: konservatif, liberal dan kritis. Sejauh ini, pendidikan nasional lebih suka menggunakan paradigma konservatif dan liberal. Sedang paradigma kritis hanya digalakkan oleh lembaga nonformal atau oleh para aktivis. Tujuannya untuk memberikan akses seluas-luasnya pada rakyat miskin untuk bisa cerdas, terbebas dari hegemoni dan dehumanisasi sistem kekuasaan.

 

Mengingat begitu ilmiahnya sajak-sajak Rendra, saya kira tepat gelar doktor honoris causa yang diraihnya dari UGM tempo lalu. (Jafar Fakhrurozi)

Sampai hari ini, sebagian besar dari kita meyakini dan mengakui bahwa kelahiran Budi Utomo 20 Mei 1908 adalah momentum kebangkitan nasional, parameternya terletak pada bangkitnya kesadaran segelintir bangsawan yang dicerdaskan di negeri penjajah. Apakah memang demikian tolak ukurnya? Bicara Nasionalisme adalah berbicara kesadaran bangsa untuk menghargai dan mencintai sekumpulan manusia dalam lokalitas tertentu untuk menuju bangsa yang diakui dan dihormati bangsa lain.

Wacana itu muncul dari semangat senasib sepenanggungan sebagai bangsa terjajah. Dengan demikian nasionalisme muncul pada fase kolonialisme Eropa.

Di Sumatera misalnya, ada Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Imam Bonjol, serta Panglima Polim yang dianggap sebagai pahlawan nasionalisme.

Di Jawa, ada pangeran Dipenogoro, jendral Sudirman, Sukarno. Di Kalimantan ada Pangeran Antasari, Sultan Hasanudin di Sulawesi, Pattimura di belahan timur Indonesia. Apakah deretan perjuangan dari pemimpin di atas juga dicatat sebagai momentum kebangkitan nasional? Jika kebangkitan nasional bercirikan kebangkitan kesadaran di tataran ide berupa edukasi, maka ada sebuah unsur yang cukup berperan dalam mengenalkan manusia Indonesia dengan dunia literasi, mencoba membebaskan diri dari keterbelakangan budaya. Sektor itu adalah sastra.

Sastra Nusantara berangkat dari imaji dan nuansa budaya sendiri. Tapi kebanyakan pada masa itu yang berkembang adalah sastra lisan. Di akhir abad IX menurut catatan Maman S Mahayana, telah ada beberapa majalah sastra yang memuat karya sastra berupa hikayat, cerita, dongeng, syair, pantun dan lain-lain seperti yang ditulis dalam sub judul sebuah majalah Sahabat Baik Desember 1980 di Betawi. Selain majalah itu disebutkan sebelumnya juga sudah ada yakni Biang-lala 1868 dan Selompret Melajoe 1860-1910 di Semarang. Kemudian pada awal abad ke-20 semakin banyak muncul majalah sastra seperti Pewarta Prijaji Semarang,1900, Bintang Hindia (Bandung, 1903), Poetri Hindia (Bogor, 1908), Bok-tok (Surabaya,1913).

Kemunculan sastra pada masa kolonialisme tidak mungkin lahir begitu saja, atau lagi-lagi menurut Maman S Mahayana, Kesusateraan Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan yang melahirkannya seolah wujud begitu saja, tanpa proses, tanpa pergulatan budaya pengarangnya. Penegasan itu adalah sebuah bentuk pembenaran terhadap kajian sosiologi sastra yang mencoba mengaitkan karya sastra, pengarang dan situasi sosial dan budaya yang melingkupinya. Tentunya kajian ini semakin memudahkan untuk menggambarkan bagaimana spirit nasionalisme telah digenggam sastra sejak jaman kolonial serta masa pra kemerdekaan.

Beberapa karya yang dilahirkan pada masa kolonialisme abad ke-19 memang belum bicara nasionalisme Indonesia. Walau begitu, kebanyakan karya tersebut sudah bicara lokalistik, sebuah konsep nasionalisme yang lebih kecil-sama seperti primordialisme. Seperti pada cerpen ”Tjerita Langkara dari Orang Isi Negeri Jang Soeloeng di Poelaoe Djawa” yang bercerita tentang perjalanan seorang raja Rum (romawi) menuju pulau Jawa yang dianggap negeri sepi sesuai keinginan raja. Dalam perjalanannya itu prajurit Raja Rum tidak dengan mudah menaklukan Jawa yang amat besar dan dihuni raksasa, setan, dan jin. (Maman S Mahayana, Perjalanan Estetika Lokal Cerpen Indonesia). Hal itu menunjukkan bahwa pengarang (tidak disebutkan) sudah memiliki kesadaran akan rasa cintanya terhadap tanah kelahiranyya-pulau Jawa-. Pengarang seolah menegaskan bahwa sebagaimana kolonialisme, itu selalu mendapat perlawanan dari penghuni asli. Namun karena keterbatasan imajinasi, pengarang lebih memberikan kemenangan pada Raja Rum, sehingga raja Rum akhirnya mampu menguasai Jawa. Hal yang sama dengan kondisi kolonialisme Indonesia selama 3 setengah abad oleh Belanda. Bahwa kecanggihan Belanda mampu menaklukan banyak perlawanan dari masyarakat nusantara.

Pada masa pra kemerdekaan, karya-karya sastra yang genre dominannya roman malah sudah menampakkan kecenderungan nasionalisme itu, pada masa balai pustaka dan pujangga baru sudah banyak karya-karya yang bermuatan politik, karya-karya sarat kritik terhadap pemerintah kolonial. Roman seperti ”Sitti Nurbaya” karya Marah Rusli, ”Layar Terkembang” Sutan Takdir Alisyahbana termasuk roman yang mengusung ide-ide nasionalisme. Ide-ide itu diselipkan dalam tema-tema percintaan, adat, dan agama. Sitti Nurbaya misalnya, menghadirkan perlawanan masyarakat minang dipimpin Datuk Maringgih melawan Prajurit Belanda. Atau dalam ”Layar Terkembang”, tokoh Tuti menjadi representasi generasi muda yang mampu mencerminkan bangsanya.

Lahirnya sumpah pemuda pada tahun 1928, semakin memperkokoh bangunan nasionalisme kita. Dengan semangat satu nasib keterjajahan, tak terkecuali di ranah sastra, angkatan Pujangga baru dengan majalah Pujangga Baru-nya bersemboyankan “Pembimbing semangat baru yang dinamis untuk membentuk kebudayaan persatuan Indonesia”. Sebagian besar angkatan 45 pun banyak melahirkan karya-karya yang bernuansa nasionalisme, ada Armijn Pane dan Chairil Anwar dengan beberapa puisi patriotisnya. Pengarang selanjutnyapun masih banyak bicara perjuangan nasionalistik. Novel Royan Revolusi karya Ramadhan KH atau Tak Ada Esok karya Mochtar Lubis. Dan yang cukup fenomenal adalah Pramudya Ananta Toer, beliau amat konsisten dengan perlawananya terhadap penindasan, baik yang dilakukan penjajah ataupun pemerintah kita sendiri.

Di Tepi Kali Bekasi dan Keluarga Gerilya adalah contoh karyanya yang menggambarkan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang selanjutnya Pramudya mengklaimnya sebagai aliran realisme sosialis bersama seniman yang tergabung dalam LEKRA. Karya-karya yang berestetika realisme sosialis seperti klaim beberapa sastrawan LEKRA semakin mempertegas keberadaan bangsa yang tunduk pada penjajah, penindasan pemerintah serta kesengsaraan. Bagi kelompok sastrawan ”kiri”, masyarakat yang berada dalam keterindasan adalah masalah yang harus segera diselesaikan, ketertindasan itu diakibatkan sistem sosial yang menindas, imperialisme, kapitalisme, dan feodalisme yang menyusup dalam sistem pemerintahan Indonesia. Maka perlu adanya perjuangan yang revolusioner untuk menghancurkan tatanan sosial yang menindas itu. Salah satunya adalah dengan menggunakan medium sastra sebagai alat penyadaran dan perjuangan menuju cita-cita luhur sosialisme. Sosialisme yang dimaksud adalah dalam konteks kebangsaan: Indonesia, bagaimana Indonesia berjalan atas dasar sosialisme. Berbeda dengan LEKRA, kelompok Manikebu sebagai opisisi LEKRA memandang nasionalisme sebagai bentuk kehidupan yang lebih humanis, meletakan rasa cinta, jiwa manusia secara lebih umum, tidak berpihak pada satu landasan ideologi, serta lebih mementingkan terjaganya kehidupan yang lebih manusiawi, tidak saling menyakiti homo homini lupus).

Bicara nasionalisme hari ini, antara penting dan tidak penting. Dirasa penting saat kita dihadapkan pada persoalan identitas sebuah bangsa, misalnya ketika menonton pertandingan timnas sepakbola melawan Bahrain tempo lalu. Menjadi tidak penting jika kita melihat cara kerja globalisasi atau Francis Fukuyama menyebutnya era neoliberalisasi. Di mana fungsi negara sudah tak lagi berperan, sebab dengan mudah kepentingan asing masuk ke Indonesia. Rasa-rasanya kita tak punya negara (nation state) melainkan sudah menjadi negara global (global state). Akibatnya, bangsa kita diobok-obok asing, masyarakat yang belum cerdas dipaksa mengikuti arus global, yang susah tetaplah susah dan terbelakang, yang kaya tambah korup. Kalau sudah begitu bisa bubar negara Indonesia. Dalam kondisi yang mahagenting macam itu, hemat saya, sastra harus mengisi posisi dalam ruang-ruang nasionalistik yang sudah terburai, menjahitnya dengan penuh estetis. Ini boleh diartikan sebagai sastra propagandis, tidakpun boleh.

Pramoedya AT mungkin telah banyak membahas perjuangan sektor sastra, bahwa sastra memiliki tugas-tugas revolusioner. Tugas itu lahir dari sobekan realita. Dalam kondisi realitas objektif masyarakat yang tertindas. Sastra dibuat untuk berpihak pada siapa? Penindas atau tertindas, atau sastra hanya menjadi mediator vertikal ketertindasan.

Sastra adalah bertugas. H. B. Jassin sendiri pernah merasa perlu menterjemahkan tugas sastra ini pada tahun-tahun Revolusi Agustus dari karya Sartre, dalam “Mimbar Indonesia” sedang karya Sartre ini kemudian pun dicetak pula dalam majalah “Indonesia” (1949). Bahwa sastra memikul tugas, kini tak banyak lagi disangsikan orang. Pada awal tahun 1950-an sastra banyak kala dianggap sebagai tujuan, sebagai mantra, suatu anggapan yang menyalahi realita. (Pramoedya Ananta Toer, Jang Harus Dibabat dan harus Dibangun, Bintang Timur (Lentera), 7 September 1962). Sebuah aliran yang amat tendensius, para sastrawan ”murni” yang apolitis menganggapnya terlalu berlebihan, dan politis. Beberapa penolakan atas pandangan Pram tersebut memberikan gambaran bahwa telah terdapat perbedaan persepsi mengenai tugas-tugas yang harus diemban sastra itu.
Sebagai representasi jiwa manusia (masyarakat), tidak salah kalau sastra ikut bertanggungjawab atas dinamika perubahan sosial yang terjadi, akankah sastra menghadirkan karya-karya yang mampu membangun kesadaran masyarakat untuk maju. Atau sastra hanya jadi bagian keisengan masyarakat sebagai upaya pelarian dari realitas objektif yang sangat pahit. Senada dengan apa yang dikatakan Ajip Rosidi bahwa bahwa persoalan sastra Indonesia tak dapat dilepaskan dari persoalan politik. Untuk itu keasadaran akan kebangsaan menjadi sebuah keniscayaan dalam sastra.

Namun Apa yang muncul dalam dua dekade terakhir sangat memprihatinkan. Berakhirnya polemik Lekra dan Manikebu seperti mengakhiri dinamika sastra kritis. Sastra kini kebanyakan tak terlalu peduli persoalan kebangsaan. Runtuhnya rezim otoritarian tahun 1998 tidak dipandang sebagai transisi nasionalisme kita. Kita lupa kalau penjajahan gaya baru ala globalisasi semakin mempersempit rasa nasionalisme kita. Sebagian sastrawan malah memanfaatkanya untuk melahirkan karya-karya yang sangat ringan, tidak perlu ruwet, asal diterima masyarakat. Mungkin kita juga lupa kalau masyarakat tengah dikemudikan arus itu. Di manakah kini keindonesiaan kita? Kini tengah sistem sosial seperti itu, kita masih harus optimis dan masih ada peluang bagi sastrawan untuk bicara Indonesia. Itu pula yang mungkin sedang diperdebatkan sebagian sastrawan kini di beberapa media. Mudah-mudahan perdebatan itu cukup menyemangati kembali bagi para sastrawan untuk memikirkan bangsanya..***

Sumber: www.kabarindonesia.com (15 April 2008)

SELAMA tahun 2007, rubrik “Khazanah” Pikiran Rakyat telah memuat kurang lebih 30 cerpen. Jumlah yang mampu menggambarkan bagaimana eksistensi dan konsistensi sastra koran di Jawa Barat. Keberadaan cerpen koran tersebut tentunya akan lebih berarti bagi perkembangan sastra kita jika direspons para kritikus sastra. Akan tetapi, melakukan kajian atau kritik sastra di koran, kita tak mungkin melakukannya secara komprehensif dan tak mungkin menjadikan keseluruhan cerpen sebagai objek kajian.

Secara umum, cerpen-cerpen “PR” yang ditampilkan pada tahun 2007 banyak mengambil tema seputar kehidupan masyarakat, seperti masalah identitas manusia, keluarga, interaksi sosial, serta kehidupan remaja. Dari sekian cerpen yang termuat, ada yang menarik untuk dikaji pembaca, yaitu cerpen-cerpen yang entah disengaja atau tidak, membahas sosok laki-laki dengan segala macam problem eksistensinya. Hal itu bisa kita lihat pada cerpen “Anak Bapak” karya Damhuri Muhammad, “Bapak” (Mumpuni D.H.), “Jalan-jalan Minggu” (Pidi Baiq), “Lelaki tanpa Wajah” (Arman A.Z.), “Muksa” (Hermawan Aksan), “Haji” (Joni Ariadinata), “Lelaki Penjaga Gerbang” (Salman Rusydie A.R.), dan “Ramadhan Ayah” (Teguh Winarsho A.S.).

Disadari atau tidak oleh pengarangnya, cerpen-cerpen tersebut sangat beraroma gender. Cerpen-cerpen tersebut banyak bercerita tentang persoalan eksistensi laki-laki dalam konteks relasi/interaksi dengan perempuan yang sampai hari ini masih banyak mencerminkan konflik. Pada cerpen-cerpen tersebut para cerpenis menawarkan konsep lain tentang laki-laki. Di sana, sosok laki-laki digambarkan sebagai sosok yang lemah, kalah, dan sumber masalah. Sebuah kritik tentunya bagi kaum Adam yang selama ini diposisikan lebih tinggi dari perempuan sebagaimana yang berkembang dalam diskursus feminisme. Itu pula yang barangkali dianggap sebagai pokok perlawanan gerakan feminisme. Uniknya, cerpen-cerpen itu sebagian besar dikisahkan oleh pengarang laki-laki. Apakah ini representasi kelompok laki-laki yang mendukung gerakan feminis?

Cerpen “Anak Bapak” karya Damhuri Muhammad menceritakan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi konflik, mulai dari konflik suami istri yang diakibatkan berbagai macam perbedaan pandangan; mulai dari cara mendidik anak sampai perbedaan penghasilan suami isteri. Konflik tersebut tanpa disadari memengaruhi kejiwaan dan perilaku anak. Tokoh bapak yang tidak memiliki pekerjaan itu dilukiskan oleh pengarang sebagai pribadi yang mengalami krisis identitas. Karena si istri yang bekerja, lalu tokoh bapak dilukiskan sebagai ibu atau istri yang harus melakukan kerja-kerja seorang istri seperti mengasuh anak dan menetekkan susu.

Fenomena istri yang bekerja melebihi suaminya baru kita jumpai dewasa ini. Wanita karier, adalah sebuah dekonstruksi atas realitas yang berlaku dalam masyarakat konservatif termasuk sistem patriarki.

Cerpen Damhuri ini tidak hanya membuka realitas kekinian, tetapi juga mencoba melakukan gugatan terhadap pandangan-pandangan maskulinisme. Hal itu ditunjukkan dalam cerpen dengan lebih radikal lagi, di mana dalam krisis identitas seorang bapak, pengarang menggunakan imajinasi yang sangat berlebihan dengan cara mendeskripsikan perubahan fisik bapak menuju fisik perempuan. Tiba-tiba payudaranya tumbuh dan menetekkan susu pada bayi.

“Lalu gundukan daging kedua belah dada bapak berangsur-angsur mengembang. Seperti ada yang bergerak dan menyentak hendak menyembul keluar, hingga kedua bulatannya menegang dan membesar serupa balon ditiup pelan-pelan. Begitu juga putingnya, makin mekar. Montok serupa buah kelimunting matang. Kenyal dan setengah basah.”

Dengan bahasa yang verbal dan erotis, pengarang mencoba memberikan penguatan suasana dan karakter agar tokoh bapak yang menjadi ibu secara psikologi kuat. Dengan demikian, tokoh bapak sudah betul-betul merasa jadi seorang ibu.

Selanjutnya, dalam cerpen “Bapak” karya Mumpuni D.H. Cerpen itu mengisahkan penderitaan seorang anak perempuan yang ditinggalkan orang tuanya. Ibunya meninggal karena sakit, sedangkan bapaknya sudah lama kabur. Dalam cerpen itu, tokoh bapak diceritakan sebagai lelaki hidung belang, padahal ia seorang guru yang seharusnya menjadi teladan. Cerpen itu juga menohok perjodohan yang diterapkan orang tua pada anaknya sehingga membuat ketidakharmonisan hubungan keluarga.

Hal yang sama juga diceritakan Joni Ariadinata dalam cerpen “Haji”, sosok laki-laki yang bergelar haji pun ternyata memiliki penyakit masyarakat, sebutlah doyan kawin atau poligami. Sedangkan Teguh Winarsho A.S., dalam cerpen “Ramadhan Ayah” bercerita tentang tokoh ayah yang disesalkan anaknya lantaran perilakunya yang buruk, amoral, dan tidak agamis.

Dalam empat cerpen itu, semua pengarang melakukan gugatan terhadap laki-laki. Dalam sebuah sistem patriarkhi, laki-laki ditempatkan dalam status sosial yang lebih tinggi di atas perempuan. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kelangsungan biduk rumah tangga. Maka, segala tanggung jawab tersimpan di pundak suami. Namun apa yang terjadi dewasa ini, banyak laki-laki yang tak berdaya menghadapi beban berat itu. Dalam cerpen itu, laki-laki dituntut atas kegagalannya menjadi poros keluarga.

Sebenarnya jika dikontekskan dengan hari ini, cara pandang tersebut masih merepresentasikan cara pandang masyarakat awam di daerah. Sebab, masyarakat terpelajar di perkotaan sudah tak lagi banyak mempersoalkan status. Namun, setidak-tidaknya keempat cerpenis tersebut telah mampu mengungkap problem sosial yang masih kerap terjadi di masyarakat.

Juliet Mitchell (1994) mendeskripsikan patriarki dalam suatu term psikoanalisis yaitu the law of the father yang masuk dalam kebudayaan lewat bahasa atau proses simbolik lainnya. Menurut Heidi Hartmann (1992), salah seorang feminis sosialis, patriarki adalah relasi hierarkis antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki lebih dominan dan perempuan menempati posisi subordinat. Menurut dia, patriarki adalah suatu relasi hierarkis dan semacam forum solidaritas antarlaki-laki yang mempunyai landasan material serta memungkinkan mereka untuk mengontrol perempuan. Sedangkan menurut Nancy Chodorow (1992), perbedaan fisik secara sistematis antara laki-laki dan perempuan mendukung laki-laki untuk menolak feminitas dan untuk secara emosional berjarak dari perempuan dan memisahkan laki-laki dan perempuan. Konsekuensi sosialnya adalah laki-laki mendominasi perempuan.

Dari pemahaman tersebut, sistem patriarki dalam cerpen-cerpen itu dimunculkan dalam bentuk kritik terhadap eksistensi laki-laki. Diceritakan bahwa sosok laki-laki adalah manusia yang berperilaku buruk, seperti berjudi, mabuk, selingkuh, tidak agamis, dan segala kenakalan sosial lainnya. Atau dalam cerpen “Lelaki Penjaga Gerbang”, laki-laki juga disebut sebagai orang yang kalah. Pemberian stigma negatif terhadap laki-laki disebabkan oleh keyakinan patriarki itu sendiri, akibatnya laki-laki yang dianggap gagal dan tidak berdaya dalam melakukan tugasnya akan menjadi masalah bagi keluarga.

Itulah cara pandang laki-laki terhadap dirinya, ini sangat berbeda dengan wacana yang berkembang di dunia sastra feminis hari ini. Di mana dalam perlawanannya terhadap dominasi patriarki, perempuan tidak harus menjadikan laki-laki sebagai sasaran tembak, tetapi lebih menempatkan tubuh perempuan sebagai pusat kegelisahan. Konflik gender pun kurang dipandang sebagai konflik sosial, tetapi lebih pada konflik fisik dan psikologis. Dalam analisisnya, Freud menyebutnya sebagai sisa-sisa kecemburuan terhadap penis (residual of penis envy), sebagai dampak dari tidak adanya penis di tubuh perempuan sehingga membuat perempuan menjadi narsis serta memfokuskan pada fisik sebagai daya tarik agar dicintai laki-laki. Apa yang ditulis oleh pengarang perempuan hari ini adalah salah satu contoh krisis itu. Kendati demikian, gugatan terhadap laki-laki, bagaimanapun bentuknya adalah sebuah representasi zaman postmodernisme yang berusaha menolak narasi-narasi besar dan lebih bertendensi dalam memproduksi suara-suara lemah. Dalam cerpen-cerpen itu tampak jelas bahwa pengarang berupaya menyaringkan suara-suara kecil perempuan yang selama ini terkubur dalam oleh tirani sistem. ***

Sumber: Khazanah, Pikiran Rakyat, Sabtu, 16 Agustus 2008

MENINGGALNYA mantan Presiden Suharto disambut beragam oleh masyarakat. Mereka yang berkabung, di koran, misalnya, selain foto-foto yang memperlihatkan tangis keluarga, kerabat, dan kroni-kroninya. Juga menampilkan gambar wajah-wajah dukacita dari sebagian rakyat kecil yang kadung mencintai Suharto. Namun dalam beberapa hari setelah masa kabung itu, demonstrasi massa mulai digelar di mana-mana, mereka menolak berkabung dan terus menuntut proses hukum atas kejahatan orang paling besar di Indonesia itu.

Itulah sikap dan perasaan manusia. Mencintai dan membenci adalah pilihan yang lumrah, sebagaimana kita mencintai pasangan, walau buruk rupa, buruk hati, buruk laku juga tetaplah emas bagi pasangannya. Cinta itu buta, begitu kata seorang bijak.

Dalam kanvas kesenian, cinta itu bisa dilukiskan tanpa batas. Ranah susastra, khususnya. Walau ditekan sana-sini, tetaplah ia eksis sampai kini. Tetap dinamis dan dialektis dalam kemasan yang kreatif, kemasan oportunis, pragmatis atau penjilat sekalipun. Segalanya tetap hidup dan terus bermetamorfosis. Cinta itu juga mengalir walau hidup di bui, diberedel, atau diasingkan ke hutan rimba. Justru semakin dibekap, semakin kuatlah ia berontak. Pemberontakan itu adalah titik kulminasi sebuah cinta.

Harus diakui, sastra telah mendokumentasikan perjalanan bangsa kita. Bahkan bukan hanya seaedar dokumentasi, sastra dengan beberapa bukti otentik menunjukkan peranannya bagi terciptanya spirit nasionalis-patrotis (me) Indonesia. Beberapa karya di awal kemunculan sastra modern Indonesia, telah mampu merespons situasi sosial politik bangsa yang terjajah lewat karya-karya roman dan puisi dari para sastrawan pelopor.

Sampai pada akhirnya muncul babak panas yang disebut oleh Taufik Ismail dan D.S. Moelyanto sebagai prahara budaya, yakni polemik budaya antara Lekra dan Manikebu yang diakhiri kejayaan blok Manikebu. Blok Manikebu inilah yang mengiringi kejayaan rezim otoritarian Suharto. Maka ketika bicara dinamika Orde Baru, Manikebu perlu untuk ditanya-untuk mengganti mempertanggungjawabkan atas terciptanya tatanan sosial politik yang hegemonik dan sentralistik. Pencipta jalan bagi kendaraan pengangkut sumber alam nusantara ke lumbung elite.
Orde Baru seperti rumah yang dihiasi lampu di sekelilingnya, tapi gelap gulita di dalam. Masyarakat dipaksa belajar dari apa yang mesti mereka lihat, bukan dari apa yang mereka lihat. Televisi, koran, radio, serta media massa lainnya hanya menampilkan gambar dan berita yang indah. Sastra dipaksa membuat definisi baru mengenai humanisme dan rasa sosial. Tidak aneh kalau sastra dengan estetika macam itu seperti mengalami kebangkitan.

Dinamika era 70-an sampai 80-an adalah era emas di mana, karya sastra lahir dan membanjir. Namun, apa yang ada tidak lebih dari dokumentasi sekadarnya. Bahkan di era 80-an, muncul sastra populer yang bernilai rendah yang tanpa disadari, keberadaannya adalah pembenaran akan sisi gelap industrialisasi. Itulah imperialisme kultural yang berdampak pada pola hidup masyarakat yang individualistis, hedonis, dan glamor. Padahal betapa masyarakat sedang mengalami ketertindasan strukural, pembodohan dan manipulasi akan sejarah mereka yang sebenarnya. Bahwa tujuan kemerdekaan salah satunya adalah untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan penindasan. Itulah kematian sastra kita yang lahir dari proses katarsis yang tidak lahir dengan sejujurnya, namun secara paksaan dan ketertekanan.

Dalam menyikapi situasi demikian, sebagian penyair misalnya lebih memilih untuk menenangkan diri, atau serius menggugat dan menggali jati dirinya lewat puisi-puisi sufistik. Era 80-an merupakan era karya-karya sufistik. Puisi sufistik muncul sebagai pelarian rohani atau sekadar penghiburan hati di tengah pembangunan yang merajalela. Oleh Agus R. Sarjono disebut sebagai upaya “berhijrah” membangun wilayah baru yang lebih spiritual dibanding material. Sebuah upaya memberi harga pada rohani di tengah gejala pelecehan rohani di sana sini. (Sastra dalam Empat Orba halaman 93). Walaupun kemudian aliran sufistik itu perlahan memudar, berganti dengan sastra kritis menjelang kejatuhan rezim Suharto. Tapi itulah yang dimaksud kejujuran, bahwa tekanan sosial politik yang menimpa masyarakat mampu dipahami oleh para sastrawan sebagai inspirasi bagi karya-karyanya.

Puisi sufistik, seperti yang ditulis oleh Zawawi Imron, Abdul Hadi, Soni Farid Maulana, atau Ahmadun Yosi Herfanda adalah upaya menginsafi rasa cinta dan kematian. Bahwa, kematian itu adalah ujung dari setiap perjalanan. Dan cinta menjadi panduan manusia dalam menjalani hidup yang sementara menuju sebuah kehidupan yang kekal. Sebagaimana dalam sajak Ahmadun Y. Herfanda yang berjudul Doa Sederhana (jika cinta itu angin, rentangkan layarku/pada udara yang tak panas dan tak dingin/ jika cinta itu laut, layarkan perahuku/ pada ombak yang tak badai dan tak mati/)

Sebagaimana karya sastrawan sufistik pada umumnya, tema pokok karya-karya penyair sufistik adalah cinta Ilahi (isyq), sebuah gagasan tentang jalan dan metode kerohanian mencapai kebenaran. Dalam puisi Doa sederhana tersebut misalnya, cinta ditempatkan dalam lembah (makam) baka (kekal) dalam metafora alam seperti angin, udara, laut, ombak, dan badai (lambang keabadian/baqa)) dari tujuh lembah yang harus dilalui untuk menemui Sang Khalik, lambang hakikat ketuhanan dan hakikat diri manusia.

Pada perkembangannya, estetika puisi religius kini ditradisikan dan menjadi estetika sejuta umat. Sebagian kelompok mengklaimnya sebagai sastra Islam. Hubungannya dengan orde Suharto adalah bagaimana agama waktu itu telah menjadi alat untuk kekuasaan. Beberapa tragedi HAM dihakimi oleh keputusan MUI, hingga meletuslah eksekusi terhadap kelompok-kelompok pengajian yang dianggap sesat. Hari ini, bagaimana agama dijadikan kendaraan oleh partai politik (parpol) untuk kepentingan dunia semata. Bukankah kemunafikan itu telah ada dalam kasak-kusuk sastra agama.

Kemunafikan bertebar di mana-mana. Padahal puisi religius berlatar belakang jauh dari politik dan agama, justru ia mencoba membuat persfektif lain tentang filsafat manusia dan ketuhanan. Itulah pemaknaan cinta sejati. Para penyair religius di tahun 80-an itu menyadari bahwa cinta itu dinamis.

Penyair sadar, bahwa ketika kondisi sosial sudah amat menggelisahkan, hingga tak mampu membuatnya terus berlari dari kenyataan, maka mereka kemudian banyak membuat puisi-puisi yang sarat kritik sosial di akhir abad Orde Baru. Baca sajak Ahmadun yang berjudul Indonesia, Aku tetap Mencintaimu (1997–1998), dan Sajak Bulan-Bulanan (1997), atau sajak Soni Farid Maulana yang berjudul Aku Bergerak ke Arahmu (1998). Dalam sajak-sajak itu para penyair merespons kondisi sosial yang menelikung mereka. Seperti yang ditulis oleh Abdul Hadi dalam Hikmah, Gagasan Cinta dalam Sastra Sufi, bahwa demikianlah yang diungkapkan dalam kesastraan sufi itu bukan semata-mata pengalaman dan keadaan jiwa yang dialami ahli suluk dalam menempuh jalan cinta dan makrifat; melainkan juga contoh-contoh dalam kehidupan individu dan masyarakat yang berkaitan dengan amal dan ibadah. Misalnya tentang ikhtiar dan perjuangan manusia yang tak kenal lelah mencapai kebenaran, serta godaan-godaan hawa nafsu yang sering tak dapat diatasi dengan akibat hatinya keruh dan penglihatan batinnya kabur terhadap hakikat ajaran agama.

Masa kepemimpinan Suharto, sastra bukanlah sektor yang dibanggakan. Dari sekian negarawan, pejabat, atau aparatur militer, bukanlah para penggemar sastra, maka wajar kalau tingkat intelektualitasnya pun diragukan. Hasilnya, negara Indonesia tak mampu berbuat banyak dalam konstelasi internasional. Bandingkan dengan negara lain yang tradisi literalnya bagus. Jerman, Inggris, Amerika, sampai Rusia yang hari ini memimpin adalah negara yang banyak memproduksi sastrawan besar. Mereka kaum negarawan, bangsawan, dan kaum cendekia, memberikan penghargaan yang tinggi terhadap sastra. Bahkan sebagian dari mereka pun banyak menulis buku. Vaclav Havel, seorang presiden Ceko, adalah salah satu dari sedikit pemimpin yang melek sastra. Karya-karyanya juga kemudian menjadi inspirasi Ceko hari ini.

Memasuki era reformasi, ditandai kejatuhan Suharto. Telah dianggap sebagai pintu masuk atau titik cerah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Demokrasi menjumpai titik tolak yang bagus. Kondisi itu dilihat sastra sebagai peluang untuk berkembang. Kebebasan berpikir dan berkarya. Namun setelah apa yang muncul dalam dua dekade terakhir, ternyata sangatlah memprihatinkan. Berakhirnya polemik Lekra dan Manikebu seperti mengakhiri dinamika sastra kritis. Sastra kini kebanyakan tak terlalu peduli persoalan kebangsaan. Runtuhnya rezim otoritarian tahun 1998 tidak dipandang sebagai transisi nasionalisme kita. Kita lupa kalau penjajahan gaya baru ala globalisasi semakin mempersempit rasa nasionalisme kita.

Sebagian sastrawan malah memanfaatkanya untuk melahirkan karya-karya yang sangat ringan, tidak perlu ruwet, asal diterima masyarakat. Kini kematian Suharto, memberikan beragam pilihan di benak rakyat. Tentang bagaimana menempatkan cinta dalam diri kita, dan memosisikannya lebih jauh ke depan, yakni bagi perjalanan panjang masa depan Indonesia.***

Sumber: Lampung Post, Minggu, 13 April 2008

 

di setiap persinggahan malam
aku seperti pulang ke kampung kelahiran
memahami subuh sebagai ibu dari puluhan tebing waktu
subuh memberi batas usia pada setiap keasingan
aku pun merasa senang meminang matahari
di sebuah surau yang parau suaranya
sambil membina pagi yang tak kunjung sepi

di sini adzan seperti lagu putus cinta
setiap larik syahadat adalah amsal para pemimpi
dan kita tak lekas bangun mengemas kelelahan
kita malah puas merawat kekalahan

aku memahami subuh sebagai pelabuhan
di mana kita istrirahkan kegagalan
lalu dalam hitungan rakaat angin
kita harus segera berpamitan
berjabat tangan dan lekas berangkat
mengaji matahari di tepian hati
menanam rembulan di ladang-ladang perjalanan
menuju pelaminan di kesehajaan rumahmu

2006

Malam-malam Gambus

DAF

semalaman, aku dilantuni gambus
meski harus pening ulu hatiku
diaduk kantuk dan dihajar lapar
tapi gambus gundono, katamu
mengingatkan kita tentang kehidupan
pada sebuah kota di tengah pasar
di mana, di sini nyawapun digelar
dengan harga sekedar
dan tangis, berbaris bagai pemudik
mengusung malam pada mimpi yang pelik

semalaman, kita khusu meramu alamat
memainkan jemari di lekuk tubuh ibu
sambil berharap, hujan datang di sela subuh
meluapkan sumur-sumur kerontang
:pelbagai penantian

menjadi manusia, katamu
bukanlah membuat puisi yang sunyi
tapi traktat yang meloncat ledak
seperti lantunan gambus gundono
berloncatan liar ke luar pagar
menyeruak tabir di luas cakrawala

Jakarta, 2009

Malam di Salemba

di kamar sempit, kotor dan bau
kami menyusun waktu
membangun jalan-jalan dan jembatan
kelak mungkin rel dan landasan pacu
semua haru biru, dalam catatan sakuku

besok kita berjalan sendiri-sendiri ya
aku ke sana, kamu ke sini, dan kalian ke?
kita menanam jalan, jalan memandu langkah
langkah kita yang tergesa—selalu begitu

akankah kita terus curiga
bahwa hidup serupa musim
dan kita bayangkan, daun-daun gugur
berserak di ranjang, semalaman
aw, alangkah celaka mimpi kita

mari, kita kemasi prahara ini
hidup tak lebih dari dua pilihan
dan kamar ini, hanyalah awal
dari sekian ketakutan

2009

PESANGON SOLEH

Cerpen Jafar Fakhrurozi

Di pagi hari, sekejap setelah bangun dari tidur. Soleh mendapati isterinya menangis di pancuran. Suaranya sangat menyayat hati Soleh. Pasalnya tak sering ia jumpai isterinya menangis seperti itu, malah tadi malam Rokayah asyik bercerita tentang perasaannya yang sedang berbunga-bunga. Maklum, Wak Haji Ihung akan memberi pesangon untuk Soleh dengan jumlah yang cukup besar, uang itu dianggap cukup buat melunasi kontrakan selama tiga tahun, dan dari sana masih terdapat sisa sekitar lima juta. Uang itu oleh Rokayah akan digunakan untuk membuka warung nasi di depan rumahnya. Ia akan menyulap kamar tidur satu-satunya itu menjadi ruang makan. Kebetulan kamar itu cukup besar, lagi pula tak banyak barang-barang yang nongkrong di sana, hanya ada sebuah lemari bufet berukuran setengah ruangan, sisanya hanya terhampar tikar lusuh tempat segala aktifitas Soleh dan Rokayah.

“Di sini kan banyak kontrakan orang-orang jauh, mereka biasanya harus beli nasi ke seberang jalan. Nah, sepertinya usaha ini akan bagus, begitu sang isteri bercerita. Lanjutnya, biarlah kita tidur di ruang tamu,” Katanya memelas. Soleh hanya tersenyum tak berkomentar apa-apa, malam itu mereka larut dalam mimpi.

Melihat Rokayah tiba-tiba menangis, tentu Soleh kaget. Seperti tak ada sebab musabab Rokayah menangis tersedu-sedu, sambil mencuci pakaian, airmatanya jatuh ke balok pencuci. Melihat pemandangan itu, Soleh betul-betul tersayat hatinya, suara-suara gilasan pakaian merobohkan kelelakiannya. Waktu wak Haji Ihung sang majikan memberhentikan Soleh dari pekerjaannya, Rokayah tak terlalu sedih dan kecewa. Apapun yang terjadi, Rokayah sangat mencintai Soleh. Kondisi sakit suaminya tak bisa disalahkan. Dua bulan tak kerja, Soleh dipecat. Rokayah merespon pemecatan itu dengan tenang, karena dia tahu siapa majikannya. Wak Haji Ihung adalah orang yang paling baik di mata mereka. Wak Haji sangat perhatian pada mereka. Hampir sepuluh tahun kehidupan mereka dibantu wak Haji Ihung. Seminggu setelah Soleh dan Rokayah menikah, Wak Haji menerima Soleh sebagai pegawainya, menjadi kuli angkut lima tahun, lalu diangkat jadi mandor. Sedangkan Rokayah ikut menjadi pembantu di rumah Mantri Ujang, anak Wak Haji Ihung. Jadi bisa disimpulkan dan dihitung-hitung, seberapa besar peran keluarga Wak Haji Ihung bagi kehidupan Soleh dan Rokayah. Tentunya selama sepuluh tahun pula telah terjalin hubungan saudara antara kedua keluarga. Sebut saja wak Haji adalah orangtua bagi mereka. Rokayah dan Soleh merasa sangat bahagia, walau penghasilan mereka tak terlalu besar, namun mereka sangat mensyukurinya. Sudah kenal dan dekat dengan keluarga Wak haji saja sudah begitu berharga bagi mereka.

Namun, Soleh menyesali semuanya. Kini tubuhnya tak mampu lagi bekerja, sudah dua bulan lumpuh di rumah. Karena tak ada uang, penyakit TBC yang diidapnya dibiarkan tumbuh subur. Sempat sekali Mantri Ujang memeriksa dan memberinya obat. Lalu dia menganjurkan Soleh untuk periksa ke dokter dan dirawat di poliklinik. Tapi apa mau dikata, Soleh tak kuasa. Malu baginya jika harus minta pada Wak Haji Ihung. Sudah terlalu banyak Wak Haji membantunya. Soleh pun merasa malu dengan kondisinya. Padahal menjelang lebaran, porsi pekerjaan biasanya bertambah banyak. Dia pun biasanya ke Kalimantan membeli Rotan atau bahan baku lainnya, atau ia harus berkeliling mengantarkan produk-produk pada agen di beberapa kota. Tahun yang lalu saja Soleh menjalani puasa di perjalanan. Nostalgia itu kini melintas di kepalanya, walau berat dan melelahkan, namun terasa indah dan menyenangkan.

Tapi kini Ia ikut menangis melihat Rokayah menangis, sambil membaca muka isterinya, coba merapihkan rencana-rencana isterinya, dan mencari-cari kesalahan sendiri, oh duka apakah gerangan yang menggulita isterinya?

****

Semalam, Rokayah menceritakan perasaannya yang sedang berbunga-bunga. Ia bercerita soal uang pesangon dan rencana-rencana ke depannya, ia juga bercerita tentang THR yang akan diterimanya dari Mantri Ujang. Diam-diam, ternyata dia menabung, ada dua buah celengan yang sudah terisi disimpan di bawah lemari pakaian.

“Akang, kata mang Ujang, penyakit Akang bisa sembuh kalau segera dirawat di rumah sakit, tapi kita punya cukup uang nggak ya untuk biayannya?”

Soleh hanya tersenyum, memandang wajah rokayah yang sudah keriput, tubuhnya sudah tipis. Padahal belum terlalu tua usianya. itu disebabkan oleh beban yang sangat berat yang ditanggung Rokayah. Soleh memeluk isterinya erat-erat, ia sangat beruntung memiliki Rokayah, seorang perempuan berada yang rela susah demi dirinya. Soleh amat bersyukur, walau sebelumnya ia hampir tak percaya mampu meminang anak pak Tole, seorang guru di SD ia sekolah. Sedang Soleh hanya sebatang kara bersama gubug sepetak. Bayangan-bayangan masa lalu muncul di benak Soleh. Terasa indah juga haru.

Pasangan suami isteri itu tampak begitu harmonis, mereka berbaring bersebelahan, mata mereka memandang langit-langit atap bilik kamarnya, nafas mereka terbang dan menggenang bersama debu. Berpeluk rekat menepikan segala  ketakutan-ketakutan akan kenyataan yang pahit. Rokayah memulai pembicaraan.

Sebuah pertanyaan retoris terlontar, tentu tak ada jawaban atasnya. Kalau punya biaya, dari dulu sudah dibawa ke dokter. Jawab Soleh dalam hati.

“Selama sepuluh tahun, semenjak Neng benar-benar milik Akang, Neng betul-betul bangga punya suami seperti Akang, sepuluh tahun adalah kebahagiaan yang tiada tara, walau hidup kita pas-pasan,” Lanjut Rokayah.

Soleh bergeming. Mereka hening. Seang dalam benak Rokayah tiba-tiba terlintas bayangan mang Ujang. Beberapa bulan yang lalu ketika mereka terjebak di kamar mandi. Ya, mereka hampir terjebak. Mang Ujang mendapati Rokayah setengah telanjang. Melihat itu, mang Ujang Tercenung, khayalannya berjalan jauh. Ia benar-benar terpesona melihat tubuh rokayah yang tampak seperti gadis. Tiba-tiba diraihnya bahu Rokayah yang kuning. Rokayah kaget, jantungnya berdegup kencang. Lima menit sudah mereka saling berhadapan, bel berdenting, mereka sadar kalau mereka tengah melamun. Mang Ujang pun meninggalkannya dengan perasaan malu. Begitu sebaliknya dengan Rokayah. Sejak kejadian itu, Rokayah tak lagi bekerja pada mang Ujang. Berat baginya untuk menjalani pekerjaan dengan perasaan tak menentu. Sesekali ia berfikir bahwa dirinya bisa menjadi isteri mang Ujang. Apalagi Rokayah sangat menginginkan seorang anak. Sebuah mimpi yang tak bisa diberikan suaminya. Namun pikiran-pikiran itu hanya bayangan kelam di malam hari. Rokayah sadar dan tahu diri, dan ia betul-betul menyesal telah berfikir macam-macam. Dan malam itu Rokayah bermaksud akan menceritakan semuanya pada Soleh.

“Maafin saya, Kang” Rokayah tiba-tiba menangis.

Soleh baru sadar kalau isterinya benar-benar menangis. Soleh memeluk erat tubuh isterinya.

“Kamu kenapa, apa ada yang salah denganku. Kalau akang sehat, akang tidak akan dipecat, Neng!”

Rokayah menggelengkan kepala. Sungguh berat baginya untuk berterus terang. Didekapnya tubuh Soleh sangat erat. Rokayah perlahan berhenti menangis, lalu tersenyum. Dan mereka pun istirah dalam senyap malam.

***

Dan ketika Soleh pagi itu menemukan isterinya menangis di bawah pancuran. Soleh jatuh pingsan. Rokayah menangis histeris, dalam sejenak para tetangganya menghampiri. Salah seorang di antara mereka memanggil Wak Haji, kebetulan mobil pick up-nya sedang menganggur, dalam hitungan menit, meluncurlah Soleh ke rumah sakit. Seminggu menjelang lebaran, Soleh tergolek di rumah sakit.

Sebenarnya ada sesuatu yang hendak disampaikan Rokayah pada Soleh, tapi ia terlalu terbawa perasaan, hanya tangis yang mampu terucap. Ya, tangis bahagia. Kata Mantri Ujang, Rokayah positif hamil. Maka penantian itu telah sampai. Rokayah begitu bahagia. Ternyata suaminya tidak mandul.

Soleh masih bergeming, nafasnya terengah-engah, kabel infus tertancap di tangannya. Malam lebaran itu Soleh bertakbir, terus menerus dalam hati. Rokayah berbisik pelan.

“Kang Soleh, bangun…, ini pesangon akang. Akang jangan pergi sebelum pesangon itu akang dapatkan.”

“Eneng hamil, Kang.”

Tapi Soleh tak mendengar, hanya sunyi, hanya sunyi yang ia lihat dan rasakan. ***

oleh Jafar Fakhrurozi

Membaca tulisan saudara dosen Aprinus Salam (AS) yang berjudul Sastra dan Penafsiran Ideologis di Jawa Post, Minggu (09/11), di mana di mata AS, kajian-kajian sastra kini seakan menjauhkan diri dari kacamata ideologis. Hal itu dianggap kontraproduktif  dengan realitas sosial Indonesia yang dilanda berbagai krisis. Dari sana saya membayangkan bahwa para ilmuwan sastra kita masih berpersoalan dalam cara berfikirnya. Apalagi di era kebebasan seperti sekarang, setelah kebebasan berideologi kita direnggut orde baru, kinilah saatnya kaum intelektual merayakan kebebasan berideologi demi terciptanya diskursus konstruktif bagi bangsa.

Kita semua resah dengan kondisi bangsa kita dewasa ini, terlebih dunia intelektualitas kita yang asyik masyuk dengan dunianya sendiri, bahkan diperbudak oleh arus besar kapitalisme. Hemat saya, apa yang disampaikan oleh AS tentang minimya kritik sastra ideologis cukup beralasan. Sayangnya AS kurang menyertakan data-data untuk mendukung pemikirannya. Namun wacana tersebut kiraya menarik untuk diperdebatkan. Sebagai seorang akademisi, AS mungkin menjumpai secara empirik apa yang terjadi di lapangan akademis. Kita tahu, bahwa sedikit jurusan sastra yang sudah memperbaharui materi kurikulumnya. Kurikulum yang dimaksud adalah teori dan kajian sastra mutakhir seperti teori pos-strukturalisme, cultural studies, dan sebagainya.

Kajian sastra selama ini masih berkutat dari wacana positivisme, kaku, dan sempit. Bahkan menghindarkan dari konteks sosial yang semakin genting dan absurd. Ilmu pengetahuan dipelajari hanya untuk kepuasan berfikir serta keuntungan individu semata. Di Indonesia banyak sekali ilmuwan seperti itu. Termasuk di dunia sastra. Banyak ilmuwan sastra kita yang mencari “selamat”. Alih-alih bersikap netral, mereka malah ikut arus dunia yang menyengsarakan bangsa. Apa yang disebut netralitas keilmuan adalah sebuah jalan aman yang menyesatkan. Padahal idealnya sebatas itu ilmiah, sastra sebagai ilmu seharusnya mesti liar dan menjelajah seluruh sendi kehidupan. Bukankah begitu yang dilakukan para penemu peradaban dahulu. Bagaimana Alfa Edison dicap gila sebelum menemukan listrik, Galileo yag dihukum mati lantaran bilang bumi itu berputar mengelilingi matahari. Pramoedya AT dibui karena banyak mengkritik pemerintah dalam karya-karyanya. Keliaran itu yang justru melahirkan peradaban baru yang berguna untuk alam semesta.

Dunia akademis kita seperti alergi terhadap dunia ideologi. Sebagai contoh, pengalaman di jurusan saya. Waktu saya mengajukan usulan penelitian skripsi tentang kajian novel dengan menggunakan pendekatan teori sastra Marxis. Ternyata usulan saya ditolak dengan alasan yang kurang ilmiah, di mana jurusan belum siap untuk melegitmasi kajia-kajian “kiri’ seperti kritik sastra Marxis. Saya heran, kok di jaman yang sudah demokratis masih ada yang ketakutan untuk belajar. Sebuah alasan yang tak masuk akal.

Ternyata di beberapa kampus lain pun masih alergi terhadap kajian sastra kritis. Fakta tersebut kontan membuat saya pesimistis dengan perkembangan sastra di Indonesia. Apalagi pembelajaran kajian sastra kita hanya mengandalkan kampus.

Kondisi lebih parah ditemukan di kampus-kampus pencetak guru dan eks IKIP, di mana dalam kegiatan pembelajaranya, substansi keilmuannya sendiri kurang diperhatikan. Kampus seakan tidak serius membekali mahasiswanya. Kuliah di jurusan bahasa dan sastra indonsia tidak lebih dari sekedar belajar menjadi guru tapa harus dibebani untuk mendialektiskan teori-teori bahasa dan sastra yag sudah ada. Akibatnya guru-guru bahasa dan sastra yang dihasilkan bukanlah guru-guru yang kritis dan berwawasan tinggi tentang bahasa dan sastra, melainkan guru-guru yang hanya akan meneruskan tradisi mengajar textbook dan tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk menggauli dan memfilsafatkan ilmu-ilmu bahasa dan sastra.

Di luar akademis, kondisinya tak jauh beda. Sedikit sekali para kritikus sastra kritis yang tampil di koran atau buku. Hal itu juga disebabkan oleh minimnya karya-karya yang kritis atau ideolois. Setelah era pramoedyaananta toer, kita tidak banyak menjumpai sastrawan ideologis. Dari sekian nama sastrawan serta kritikus mapan seperti Sapardi Djoko Damono (UI), Maman S Mahayana (UI), Faruk HT (UGM), Suminto A Sayuti (UNY), Abdul Wachid BS (Unsoed) serta Rachmat Djoko Pradopo (UGM), adakah yang punya pandangan-pandangan ideologis?

Pascakemenangan kelompok Manikebu, perkembangan sastra kritis mengalami hambatan yang besar. Sastra berideologis seakan barang haram untuk dibaca dan diikuti.  Seperti disebutkan oleh Nyoman Kutha Ratna dalam bukunya Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta, bahwa berbagai pengertian mengenai sastra bertujuan seperti di atas, khususnya sastra ideologis dan sastra propagandis, lebih banyak dikaitkan dengan pengertian negatif (2005:379). Lebih lanjut dijelaskan bahwa sifat negatif itu dikarenakan sastra ideologis lebih banyak meninjau fungsi dan manfaat karya dengan sudut pandang tujuan, sehingga mengorbankan hakikat karya sebagai rekaan,baik sebagai kualitas estetis maupun studi cultural. Lebih ekstrim lagi sastra ideologis dikaitkan degan ideologi marxis.

Pendapat NKR tersebut seolah melakukan pembenaran. Pertanyaannya, apakah salah teori Marxis? Lantas bagaimana dengan teori lainnya yang hari ini digunakan? Apa bedanya?

Selain itu untuk kasus Indonesia, tidaklakunya sastra ideologis lebih disebabkan faktor eksternal sastra, yakni sistem politik Negara yang melarang ajaran komunis-marxis. Selama orde baru ideologi kiri itu dimatikan denga berbagai cara, termasuk di dunia sastra. Sampai hari ini pun aturan tentang larangan itu masih berlaku.

Cap politik masa lampau ternyata berbekas di benak ilmuwan kita. Ideologi Marx terutama telah dianggap gagal dan malah menjadi sumbermalapetaka bagi Indonesia. Padahal tentang ideologi itu sendiri, beberapa pemikir terdahulu telah merumuskan definisi yang jelas. Misalnya, Dani Cavallaro berpendapat bahwa ideologi dapat di definisikan secara netral ataupun kritis. Secara netral, ideologi adalah seperangkat ide tanpa konotasi-konotasi politis yang jelas/terang-terangan. Sedang secara kritis, ideologi diartikan sebagai seperangkat ide melalui mana orang membiasakan dirinya sendiri dan orang lain dalam konteks sosio-historis yang spesifik, dan melalui mana kemakmuran kelompok-kelompok tertentu dikedepankan. Hemat saya, dua-duanya tidak berisiko. Ketakutan-ketakutan para ilmuwan terhadap politik atau daya pikir dan sikap kritis hanyalah sebuah ketakutan semu yang dan tidak merdeka. Seolah-olah Indonesia adalah manigestasi ideologi Marxis yang gagal selayaknya Soviet. Pada kesimpulannya, mereka melegitimasi paham liberal yang mendukung Imperialisme.

Jauh dari politik praktis, dalam hal ini saya bersepakat dengan Manneke Budiman, yang dalam kata pengantarnya di buku Clearing A Space: Kritik Pasca Kolonial tentang Sastra Indonesia Modern, mengatakan bahwa kajian sastra perlu diposisikan sebagai bagian dari praksis, yang tak hanya berdimensi tekstual tetapi juga sosial, serta bercita-cita melakukan transformasi melalui diseminasi wawasan atau kesadaran kritis. (2006:xii). Sayangnya, kajian semacam itu hanya dilakukan di kelompok-kelompok praksis seperti di lingkungan aktivis. Padahal peran dan posisi kaum intelektual hari ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Berangkat dari persoalan tersebut, penting kiranya wacana ini kembali diperluas dan ditindaklanjuti oleh lembaga akademis dengan memperbaharui kurikulum sastra yang  lebih luas dan multidispliner. Termasuk di dalamnya kajian-kajia idologis.

Namun lagi-lagi, hal ini akan memancing kontroversi. Sebab memaksakan ideologi dalam dunia sastra, sama halnya dengan meabuh genderang perang. Tapi dalam kondisi bagsa yang penuh krisis ini, ideologi mutlak diperlukan. Di sini masing-masing ideologi mesti menawarkan jawaban, bukan saling meyerang demi kepentingan kepuasan berfikir, apalagi kepentingan kekuasaan. Mari kita mulai! (2009)

oleh Jafar Fakhrurozi

Kita, mungkin baru merasa yakin bahwa Indonesia sedang dibekap cedera panjang ketika harga-harga barang melambung tinggi, BBM naik, ongkos chaos,atau sekolah dan kuliah yang kian mahal. Tapi apakah yakin, bahwa kemudian sastra menunjukkan keperihan itu?

Ini sama sekali bukan sebuah upaya pengkaburan estetika. Tapi seni (sastra), nyata-nyata telah menjadi bagian dari cedera itu sendiri. Betapapun kuatnya ekspresi keindahan dalam sebuah puisi misalnya, ia tetap saja tak mampu berlari dari kegetiran itu. Di wilayah itu, barulah kita punya persoalan, apakah ideologi, apakah revolusioner dan semacamnya. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang terus menggelontor dari benak pembaca yang gelisah seperti saya.

Fakta lain yang muncul adalah bahwa sastra yang diberi sedikit tempat di koran-rubrik seni dan budaya- kini malah mengalami nasib yang naas seiring terjadinya krisis global. Seolah sebuah bencana bagi masyarakat Jawa Barat ketika rubrik khazanah Pikiran Rakyat kini terbit dua minggu sekali. Itu pun tak bisa tampil komplit, karena ada saja kolom yang dihilangkan, seperti kolom cerpen yang belakangan ini sering menghilang. Fakta tersebut bukan hanya menunjukkan, bahwa sastra bukan menjadi bacaan prioritas yang dalam konteks industri, tidak banyak mendukung untuk income perusahaan. Tetapi juga, bahwasanya sastra bisa jadi bukanlah bacaan yang penting untuk masyarakat. Sangat menyedihkan.

Bukankah sastra dalam sejarahnya dianggap sebagai unsur penting dalam perubahan masyarakat, terlebih dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bagaimana Uni Soviet misalnya, dibesarkan oleh tangan-tangan Leo Tolstoy, Marxim Gorky serta Boris Pasternak. Pablo Nerruda serta Gabriel Garcia Marques di Amerika atau nama-nama seperti Sutan Takdir Alisyahbana dan Pramoedya AT di Indonesia. Sastra di sana bukan hanya sebatas identitas, namun lebih merupakan spirit perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Hari ini, sastra kita tak lebih sebagai igauan sebagian orang-orang yang gelisah, atau bahkan sekedar iseng-iseng berhadiah.

Banyak orang bilang, bahwa di era postkolonial, lebih tepatnya pasca-1998, sastra justru mengasing di tengah mimpi-mimpi perubahan yang cukup rasional. Bicara perubahan kita kerap menghubungkannya dengan politik. Di mana, dalam ke-berIndonesiaan, politik menjadi fungsi pokok yang mesti diwujudkan untuk perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam ranah politik, sastra juga bisa menjadi alternatif untuk membentuk kultur masyarakat agar lebih mengenal dan lebih cinta Indonesia. Dalam hal ini, ketika industri kita dihegemoni oleh industri asing, masyarakat tentu lebih terbiasa dan akrab dengan produk-produk budaya asing.

Dalam kaca mata politik tersebut, sastra amatlah penting. Di mana sebagus apapun kebijakan politik negara, kalau tidak didukung oleh masyarakat. Kebijakan itu menjadi tidak penting dan percuma. Di sini sastra mampu menjembatani distorsi tersebut. Namun, sastra dan politik kini seolah dua jalan yang berseberangan. Dua jalan yang seolah-olah tak bisa bertemu hanya sekedar berdiskusi tentang kepentingan bersama. Hal itu bisa kita lihat dari perbincangan sastra kekinian.

Beberapa waktu silam, Khazanah Pikiran Rakyat, menampilkan polemik tentang puisi dan politik. Sayangnya dari semua yang tampil berkoar; Bandung Mawardi, Hikmat Gumelar, Ahmad Subhanuddin Alwi, serta Dea Lugina, sama sekali tidak menunjukkan keseriusan. Dalam pandangan-pandangannya, yang muncul hanyalah kegelisahan seorang seniman an sich, terkesan manja dan centil. Perlu dicatat, keseriusan itu penting untuk dimaknai sebagai sebuah bentuk kerja kongkret dalam membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berjuang mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Apakah kita telah melakukannya? Jangan-jangan apa yang telah kita lakukan sama saja dengan para politisi itu, di mana sebagian dari kita yang hanya menjual kemiskinan untuk keuntungan popularitas dari karya-karyanya.

Saya melihat dunia sastra hari ini, malah hanya menjadi ajang bagi orang-orang saling intrik dan saling sirik, bahkan dunia olok mengolok. Hidup di dunianya sendiri, mirip pengidap autisme. Apakah tidak merasa malu pada almarhum Pramoedya atas mimpinya tentang Indonesia yang bebas dari ketertindasan. Jika mau dan merasa paling maju, tak ada salahnya kaum seni memimpin perubahan!

Dengan begitu, kegelisahan-kegelisahan itu tersampaikan. Apa yang dikatakan Alwy sang sufi moralis tentang wajah politisi teknokrat yang peduli petani, politisi spiritual yang hendak berbakti untuk kehidupan, politisi wali yang seolah-olah bertolak pada wahyu kebenaran, serta politisi-politisi yang pura-pura lainnyamungkin tidak akan terjadi. Sebab sastrawan punya modal kejujuran dan kemiskinan. Tapi semua yang dibicarakan itu tak berarti apa-apa bagi masyarakat jika hanya melintas di koran mingguan.

Kemudian apakah berhak seseorang melarang orang lain untuk berpuisi, atau menuliskan kembali puisi orang lain. Apalagi di domain politik, di mana hari ini dianggap oleh sebagian politisi sebagai piranti termaju untuk merubah bangsa ke arah yang lebih baik, adalah sebuah kehormatan luar biasa jika puisi menjadi inspirasi untuk perubahan. Chairil Anwar, di dalam “kubur”nya mungkin sangat bangga puisinya dihafal banyak orang apalagi berguna untuk masyarakat banyak. Dalam hal ini, sastra(wan) telah mendapat tempat yang tinggi di kehidupan berbangsa Indonesia.

Soal polemik itu, saya sempat bertanya pada seorang pimpinan partai di Jawa Barat. Lantas dia menjawab sesuai kapasitasnya sebagai orang yang sama-sama duduk dalam satu parpol dengan Sutrisno Bachir. Katanya, Sutrisno Bachir dengan sadar mengutip puisi Chairil Anwar, kesadaran itu ia buktikan dengan membayar royalti pada keluarga Chairil Anwar. Lain lagi jika Chairil menolak puisi-puisinya dijadikan jargon politik. Namun lebih dari itu, di mana hari ini sastra kiranya telah jadi panduan hidup masyarakat, tak terkecuali para politisi.

Akan tetapi kegelisahan kita akan kondisi politik dan politisi kita memang mutlak terjadi. Dalam konteks perdebatan itu, sastra(wan) sebagai representasi suara-suara marginal memang mesti angkat bicara. Wajar juga kalau sebagian orang sudah tidak percaya parpol. Apalagi politik praktis hari ini sama sekali tidak mencerminkan perubahan. Malah sebaliknya, demokrasi baru berjalan sebatas prosedur, kondisi semacam itu dimanfaatkan oleh para politisi untuk bermain dengan sok demokratis. Namun lagi-lagi, sastra(wan) tidaklah berada di dunia sendiri yang tak harus ikut berjuang bersama rakyat untuk mengupayakan perubahan.

Hemat saya, berangkat dari persoalan tersebut, justru melahirkan pertanyaan, apakah karya sastra hari ini tidak lagi memiliki keistimewaan, tidak punya narasi besar, atau tidak berguna apa-apa bagi bangsa? Bandingkan dengan adagium atau diktum yang lahir dari para sastrawan di era revolusi kemerdekaan. Tidak hanya puitis, tapi bernyawa kekal.

Itu yang saya sebut sebagai sebuah cedera. Mestinya saat realitas sosial sedang cedera, sastra tak harus ikut cedera. Ia justru mesti jadi obat. Pasca orde baru jatuh, bukan berarti sastra tidak lagi berurusan dengan negara, sebab sekacau-kacaunya kejahatan kemanusiaan (sebuah isu utama kelompok humanisme universal), lebih kacau lagi jika negara mengakomodasinya serta membiarkannya.

Tentang hubungan sastra dan politik, dua-duanya meminjam rakyat sebagai inspirasi, bahkan pelaku. Maka dua-duanya bertanggungjawab terhadap kondisi rakyat. Dunia politik bukanlah milik para politisi, pun sebaliknya. Dua-daunya bukanlah panglima. Dua-duanya tak mesti bersitegang. Dalam konteks bernegara, rakyat adalah panglima. Sastra dan politik hanyalah sebuah jalan yang beriringan. Saling meneriakkan gugatan atas Indonesia yang sedang dilanda cedera. (2009)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.